Breaking News

Hentikan Pungutan, Petani Desak Presiden Jokowi Atasi Gejolak Harga Sawit

Hentikan Pungutan Minyak Sawit Mentah, Petani Desak Presiden Jokowi Atasi Gejolak Harga Sawit.

Para petani kelapa sawit yang tergabung dalam Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta Presiden Joko Widodo segera mengambil langkah yang pro petani atas gejolak harga sawit yang rendah saat ini.

Hentikan Pungutan Minyak Sawit Mentah, Petani Desak Presiden Jokowi Atasi Gejolak Harga Sawit

Selain itu, pemerintah juga diminta segera menghentikan adanya pungutan crude palm oil (CPO) atau minyak sawit metah oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDP Sawit).

Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto mengatakan pungutan itu masih berlangsung hingga saat ini.

“Di tengah harga CPO yang lesu seperti saat ini, pungutan masih saja berlangsung. Kami meminta PP 24 yang mengatur badan pengelola dana perkebunan dicabut, karena merekalah penyebab utama turunnya harga Tanda Buah Segar (TBS) milik petani sawit,” tutur Darto, dalam keterangan persnya, Jumat (26/10/2018).

Dia melanjutkan, saat ini petani sawit sedang menghadapi situasi sulit, dimana banyak pabrik tidak lagi membeli TBS dari petani. Itu dikarenakan harga CPO turun.

“Pengusaha enggan menjual CPO-nya, hingga menunggu harga bagus. Hal ini diperparah dengan kutipan 50 dolar amerika per ton dari CPO,” ujarnya.

Bulan ini, lanjut dia, prediksi harga CPO berada di kisaran 560 dolar amerika. Dengan pungutan BPDP Sawit sebesar 50 dolar amerika maka harga CPO lokal akan turun. Hal itu akan berdampak pada turunnya harga TBS Petani.

Harga sawit saat ini sekitar 700-900 rupiah per kilogram. Hal itu sedikit terbantu dengan nilai tukar dolar amerika yang sedang naik.

“Jika tidak, maka harga sawit petani bisa kurang dari 500 rupiah. Petani di kabupaten Sekadau, di Kalimantan Barat bahkan enggan melakukan panen karena pabrik tidak mau membeli. Alasannya, tanki sudah penuh dengan CPO,” tutur Darto.

Rendahnya harga CPO ini, lanjutnya, seiring turunnya harga minyak dunia dan harga komoditas lainnya. Tetapi permintaan global terhadap CPO Indonesia tetap dianggap stabil. “Hanya saja harganya rendah,” ucapnya.

Menurut Darto, niat pemerintah untuk menciptakan pasar dalam negeri dengan cara pengembangan Biodiesel B20, tidak memberi dampak yang relevan untuk menggenjot harga sawit.

“Karena itu, Serikat Petani Kelapa Sawit meminta agar  dana yang telah dikutip dari pajak ekspor itu ya dikembalikan saja ke petani,” ujarnya. Darto mengatakan, jika dihitung hingga saat ini, jumlah kutipan itu sudah mencapai Rp 20 triliun.

Darto menyampaikan, para petani kelapa sawit dari berbagai daerah antara lain Sekadau (Kalimantan Barat), Sanggau (Kalimantan Barat), Paser (Kalimantan Timur), Kabupaten Tanjabar (Jambi), Riau, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara telah bertemu dan meminta agar pemeritah segera menghentikan pungutan dari BPDP Sawit itu.

“Jika kutipan itu diteruskan, maka akan membuat krisis di desa-desa kebun. Roda  ekonomi petani lumpuh,” ujarnya.

Kemudian, keberadaan PP 24 yang mengatur pungutan itu, lanjut Darto, seolah menyiratkan bahwa petani memberikan subsidi untuk industri hilir sebesar Rp 125-150 per kilogram TBS Petani. “Itu tidak benar. Sebaiknya dicabut saja PP 24 itu,” pungkas Darto.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*