Hentikan Pelarangan Ibadah, PGI Desak Pemerintah Terapkan Peraturan Bersama Menteri

Ibadah Gereja di Kabupaten Indragiri Hilir Dilarang Pemerintah Setempat

Ibadah Gereja di Kabupaten Indragiri Hilir Dilarang Pemerintah Setempat, Hentikan Pelarangan Ibadah, PGI Desak Pemerintah Terapkan Peraturan Bersama Menteri.
Ibadah Gereja di Kabupaten Indragiri Hilir Dilarang Pemerintah Setempat, Hentikan Pelarangan Ibadah, PGI Desak Pemerintah Terapkan Peraturan Bersama Menteri.

Pemerintah tidak boleh menghentikan peribadatan umat Kristen di Indragiri Hilir. Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) meminta Pemerintah segera menerapkan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor  9 dan 8 tahun 2006.

Sebab, dalam peraturan bersama itu, ditekankan agar Pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan peribadatan umat beragama, seperti yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir.

Kepala Humas PGI, Irma Riana Simanjuntak menyampaikan,Surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir bernomor 800/BKPB-KIB/VIII/2019/76150 tertanggal 7 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Syamsudin Uti, telah memerintahkan Tim Satpol PP untuk menyegel rumah ibadah Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI), di Dusun Sari Agung, RT 01 RW 02, Desa Petalongan, Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.

“Alasan yang dikemukakan adalah adanya penolakan dari masyarakat, dan tidak memiliki ijin tempat beribadah. Seharusnya Pemerintah Kabupaten tidak melakukan itu. Kami, PGI meminta pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk segera memfasilitasi jemaat GPdI, melalui dialog yang setara dengan warga masyarakat sekitar. Dengan mengedepankan persaudaraan, sehingga pengurusan IMB gereja dapat berjalan dengan baik,” tutur Irma Riana Simanjuntak, dalam siaran persnya, Selasa 27 Agustus 2019.

PGI menekankan, sesungguhnya, menjalankan ibadah merupakan hak konstitusional warga negara Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 1.

Oleh karena itu, untuk menjalankan haknya, maka dibutuhkan fasilitas berupa tempat ibadah. “Dalam kasus di atas, tempat ibadah yang dipakai adalah rumah tinggal pendeta sambil menunggu proses perijinan,” ujar Irma.

Sejak berdirinya gereja ini, lanjutnya, telah dilakukan upaya mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Ibadah. Proses interaksi yang baik dengan warga sekitar juga terjadi.

“Namun sama dengan ratusan rumah ibadah lainnya, hingga kasus ini terjadi tak kunjung memperoleh IMB,” protesnya.

PGI pun menyatakan,menolak adanya penghentian peribadatan yang sedang berjalan, dengan alasan apapun. Hal ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan bertentangan dengan UUD 1945.

“Menyatakan keprihatinan yang mendalam atas peristiwa tersebut sehingga jemaat GPdI Dusun Sari Agung tidak dapat menjalankan hak konstitusionalnya. Pemerintah yang seharusnya berfungsi memfasilitasi umat beribadah bagi warga negara, tidak menjalankan fungsinya dengan baik,” jelas Irma.

PGI meminta pemimpin agama-agama dan lembaga masyarakat di berbagai aras, khususnya yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir, untuk menyejukkan suasana.

“Agar umat bisa saling menerima dan menghargai di tengah perbedaan termasuk dengan kehadiran gereja GPdI tersebut, di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir,” tutur Irma.

PGI berharap, semua pihak patuh dan taat kepada konstitusi NKRI. “Semoga, ini menjadi perhatian pihak-pihak yang terkait. Sebagai bukti kesetiaan terhadap amanat konstitusi. Untuk membangun Indonesia yang beradab dan berkemajuan,” pungkas Irma.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan