Upaya aparat kepolisian dan anggota legislatif yang hendak melegalkan konsumsi narkotika di lokasi tertentu di Bali dikecam keras.
Ketua Umum DPN Gerakan Nasional Peduli Narkoba Tawuran dan Anarkisme (Gepenta) Parasian Simanungkalit menyampaikan, Presiden Joko Widodo harus menindak tegas aparatur pemerintahan dan juga kepala daerah yang berupaya melegalkan barang-barang haram itu di Indonesia.
“Itu harus ditolak. Sebagaimana kita ketahui Kejahatan Narkotika adalah salah satu kejahatan luar biasa yang harus diperangi. Kok malah ada yang mau melegalkan dengan segudang argumentasi atau perbandingan dengan negeri asing. Itu tidak betul. Kejahatan narkotika harus diperangi, bukan malah dilegalkan,” tutur Parasian Simanungkalit, dalam keterangan persnya, Selasa (06/03/2018).
Mantan Petinggi Polri ini menegaskan, peraturan yang sangat ketat harus dibuatkan untuk melakukan perang terhadap kejahatan narkotika dan penggunaannya, bukan malah membuat aturan yang melegalkan barang-barang haram tersebut.
Pria yang pensiun dengan Pangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) ini mengatakan, jika ada anggota DPR yang mendorong legalisasi narkoba, sama saja orang seperti itu sedang mewakili suara para bandar narkoba dan melanggengkan rusaknya masa depan Bangsa Indonesia oleh narkoba.
“DPR harusnya mendengarkan masyarakat. Kalau DPR malah melegalisasi narkoba ya sama saja dia bukan wakil rakyat,” ujarnya.
Dia pun meminta Presiden Jokowi agar mengintruksikan semua kepala daerah di tanah air untuk membuat aturan ketat dan menindak tegas setiap peredaran dan kejahatan narkotika. “Presiden Jokowi harus mengintruksikan agar memerangi narkoba secara serius hingga ke daerah-daerah,” ujarnya.
Sebelumnya, wacana mengejutkan dikeluarkan oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Mereka sempat mengajukan agar penggunaan narkoba dan praktik judi kasino di Bali dilegalkan.
Wacana mencengangkan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa, dalam kunjungan kerja di Mapolda Bali, Rabu (28/2/2018) lalu.
Menurut Desmond, wacana ini muncul berdasarkan sejumlah pemikiran bahwa Bali merupakan salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi turis asing. Pelegalan narkoba ini akan diperuntukkan bagi para turis asing dengan penjagaan petugas.
Tak hanya soal legalisasi narkoba, Komisi III DPR RI juga mengusulkan untuk membuka kasino seperti di Singapura. Sebab, tak sedikit masyarakat Indonesia yang ikut berjudi di Singapura.
“Karena orang bilang warga negara kita banyak berjudi di Singapura. Kenapa nggak kita bikin tempat khusus? Salah satu muncul nama Bali,” katanya di hadapan wartawan.
Meski begitu, Desmond mengatakan bahwa hal ini adalah usulan saja, sebab sebagian besar penjudi di Singapura adalah warga negara Indonesia. “Hampir 80 persen adalah orang kita kan,” lanjutnya.
Usulan Komisi III DPR RI ini dengan tegas langsung ditolak oleh Kapolda Bali Irjen Pol Petrus R. Golose. Sebab saat ini, tanpa legalisasi pun pengguna narkoba di Bali sudah cukup banyak.
“60,9 persen pengguna narkoba itu warga Bali. Sehingga saya tidak setuju, sebagai pemangku penegakan hukum di Bali, tidak setuju dengan wacana melegalisasi penggunaan narkoba. Mungkin perbandingan seperti penggunaan ganja di Belanda, tapi itu wacana yang disampaikan oleh rakyat,” ungkap Petrus, Rabu (28/2/2018) lalu.
Bukan hanya soal narkoba, Petrus juga menolak adanya legalisasi perjudian di Bali. Dia juga menegaskan akan menjalankan hukum sesuai aturan yang berlaku.
“Tapi kami hanya ikuti jika ada legal standing. Kalau memang tidak ada aturannya, saya sebagai Kapolda Bali tetap menolak untuk wacana itu,” tegasnya.(JR)
