Hati-Hati, Jangan Sampai Pembahasan RUU Kamnas Ditunggangi Bisnis Sekuriti

Diskusi Publik RUU Ketahanan dan Keamanan Nasional

Hati-Hati, Jangan Sampai Pembahasan RUU Kamnas Ditunggangi Bisnis Sekuriti.
Hati-Hati, Jangan Sampai Pembahasan RUU Kamnas Ditunggangi Bisnis Sekuriti.

Rencana pembahasan Rancangan Undang-Undang  Keamanan Nasional (RUU Kamnas) yang mulai digiatkan lagi pasca Pemilu 2019 perlu diwaspadai.

Selain pembahasan RUU yang sempat mandeg di tahun 2012 itu, munculnya dorongan pembahasan Undang-Undang itu ditengarai sarat dengan kepentingan sejumlah pemilik modal dan kepentingan, seperti adanya Bisnis Sekuriti.





Hal itu terungkap dalam Diskusi bertajuk Studi RUU Kamnas di Mata Publik, yang digelar oleh Jaringan Aktivis Indonesia (Jarak), Kedai Tempo, Jalan Utan Kayu Raya Nomor 68, Jakarta Timur, pada Kamis, 4 Juli 2019.

Ketua Umun Jaringan Aktivis Indonesia (Jarak) Tio Masa Sianipar menyampaikan, bagi sebagian masyarakat Indonesia, terutama para pemuda dan aktivis, rencana pembahasan RUU Kamnas itu ibarat lonceng yang memberikan peringatan kepada masyarakat Indonesia, tentang seluk beluk Kamnas.

“Tidak semua aktivis dan kaum muda mengetahui dan mengerti apa itu Undang Undang Kamnas yang sedang didorong untuk dibahas di DPR. Ada sejumlah indikasi yang perlu didalami dan sekaligus diawasi dengan munculnya pembahasan ini kembali, seperti adanya dugaan permainan bisnis sekuriti yang merebak, selain itu juga beberapa persoalan yang bisa berbenturan dengan kebebasan menyampaikan pendapat bagi masyarakat,” tutur Tio Masa Sianipar.





Diskusi menghadirkan pembicara yakni, Koordinator Peneliti Imparsial Ardi Manto Adiputra, Kepala Divisi Advokasi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Arif Nur Fikri dan Praktisi Media dari Rakyat Merdeka Jhon Roy P Siregar.

Koordinator Peneliti Imparsial, Ardi Manto Adiputra menyampaikan, banyak persoalan yang masih menggantung dalam pembahasan RUU Kamnas ini di era sebelumnya.

Dengan munculnya rencana pembahasan kembali, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru di masyarakat.

Menurut Ardi, meningkatnya isu radikalisme dan terorisme yang dikembangkan di masyarakat, merupakan salah satu faktor munculnya rencana membahas kembali RUU Kamnas itu.





“Saya menduga, wacana pembahasan RUU ini karena menguatnya kelompok radikalis dan ekstrimis. Pemerintah sering mengatakan NKRI dan Pancasila kita sedang terancam,” ujarnya.

Kemudian, lanjutnya, Ardi melihat, pemerintah  sering latah. Kelatahan ini juga terjadi pada rencana pembahasan RUU Kamnas. Seringkali, sebuah Undang-Undang dibahas setelah ada kejadian.

“Kemudian lagi, adanya dugaan berkembangnya sekuritisasi dalam pertahanan keamanan dan wilayah, mendorong munculnya bisnis sekuriti. Ini menjadi sejumlah faktor yang perlu diawasi dalam pembahasan RUU Kamnas ini,” tutur Ardi Manto Adiputra.





Dia mengingatkan, pemerintah dan elemen penting pertahanan keamanan, terutama Tentara Nasional Indonesia (TNI), seringkali dijadikan bahan dalam pembahasan utama dalam RUU Kamnas.

“Paradigma baru sekuritisasi dengan pendekatan keamanan selalu saja dianggap sebagai solusi dalam segala persoalan. Yang pastinya, dalam draft RUU Kamnas yang ada, tidak mempertimbangkan aspek demokrasi dan penegakan HAM,” tuturnya.

Jika ada poin-poin atau pasal-pasal dalam draf RUU Kamnas yang memberikan argumentasi bahwa Ideologi sedang mengalami ancaman, kemudian demostrasi dianggap sebagai ancaman Kamnas, maka di situlah akan terjadi pelanggaran HAM.





“Itu berpotensi untuk disalahgunakan, berpotensi terjadinya abuse of power. Jangan sampai ditunggangi,” ujarnya.

Di tempat yang sama,  Praktisi Media dari Rakyat Merdeka Jhon Roy P Siregar mengajak semua unsur masyarakat agar terlibat dan dilibatkan dalam setiap pembahasan maupun sosialisasi regulasi dan Undang-Undang, seperti RUU Kamnas itu.

Menurut Jurnalis Harian Rakyat Merdeka ini, jika ada kecurigaan terhadap pembahasan sebuah Undang-Undang, maka keterlibatan masyarakat secara transparan harus dilakukan.





“Keterbukaan informasi, keterbukaan pembahasan, keterlibatan setiap unsur masyarakat dalam pembahasan RUU Kamnas sangat diperlukan. Sebab, dalam konstitusi kita, urusan pertahanan dan keamanan Negara itu adalah hak sekaligus kewajiban warga Negara,” tutur Jhon Roy P Siregar.

Menurut dia, dengan melibatkan masyarakat secara langsung, kiranya bisa ditelisik kepentingan dan aktor-aktor yang bermain dalam pembahasan Undang-Undang. “Juga akan tampak siapa saja user-nya,” ujarnya.

Dia mengingatkan, kinerja pembuat Undang-Undang, seperti DPR dan Pemerintah sepanjang 2019 sangat minim.





Selama 2019, DPR dan Pemerintah berkewajiban mengesahkan 55 RUU Prioritas Prolegnas. Sampai 15 Mei 2019, DPR dan Pemerintah baru mengesahkan 3 RUU, di luar UU yang disahkan sebagai hasil ratifikasi.

Kecil kemungkinan DPR dan Pemerintah periode 2014-2019 mampu menuntaskan pembahasan sisa RUU prioritas lainnya, mengingat pelantikan anggota DPR dan Presiden/Wakil Presiden periode 2019-2024 akan dilakukan pada Oktober 2019.

Sedangkan dalam konsep Negera Indonesia mengurusi pertahanan keamanannya, Indonesia mempunyai beberapa komponen dalam upaya mewujudkan pertahanan nasional rakyat semesta, yaitu, Komponen Dasar, rakyat terlatih sebagai komponen dasar yang mampu melaksanakan ketertiban umum, perlindungan keamanan, serta perlawanan rakyat dalam rangka mempertahankan Stabilitas dan keamanan negara.





Komponen Utama, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai komponen utama dalam aspek sishankamrata.

Komponen Khusus, masyarakat sebagai komponen khusus mempunyai fungsi menanggulangi bencana perang, bencana alam, atau bencana lainnya yang mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda. Seperti linmas dan hansip.

Komponen Pendukung, sumber daya alam, prasarana nasional, sumberdaya buatan sebagai komponen pendukung untuk peningkatan, kelangsungan serta kelancaran dalam mempertahankan keamanan negara.





“Jadi, semua warga Negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk membahas Undang-Undang Kamnas,” tutur Jhon Roy P Siregar.

Sementara, Kepala Divisi Advokasi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Arif Nur Fikri menyoroti lahirnya RUU Kamnas.

Di era Pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), menurut dia, banyak aksi-aksi mogok dan demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan elemen buruh dan mahasiswa.  Hal inilah salah satu pemicu munculnya RUU Kamnas.





Kemudian, pembahasannya dipolitisir dan cenderung ditunggangi oleh para pemilik kepentingan sepihak. Kondisi itu membuat pembahasan tidak tuntas.

“Sempat hilang pembahasannya. Kini muncul lagi ke permukaan. Kenapa masyarakat menolak pembahasan RUU Kamnas? Sebab, ada sejumlah pasal dan poin-poin yang tidak sesuai. Bahkan ada kewenangan yang cukup besar di tangan pemerintah dalam menterjemahkan defenisi ancaman nasional di suatu daerah,” tutur Arif.

Kemudian, RUU Kamnas juga membuat lembaga baru yakni Dewan Keamanan Nasional (DKN), yang tugas dan fungsinya sama dengan posisi Menkopolhukam.





DKN ini, katanya, bisa memperoleh anggaran yang bukan berasal dari APBN. “Ini berbahaya. Kemudian, RUU ini bisa berhaya bagi aktivis dan para buruh yang kerap menggelar unjuk rasa. Sebab, defenisi ancaman keamanan dan pertahanan nasional bisa sesuka hati ditafsirkan oleh pemegang kekuasaan,” tutur Arif Nur Fikri.

Secara khusus, Arif menyampaikan, keterlibatan militer dalam pengamanan nasional dan dapat melibatkan TNI dalam berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak baik.





“Mesti diperjelas dan dipertegas, dalam konteks keamanan seperti apa sehingga TNI langsung dilibatkan? Dan, ini ditolak karena adanya keterlibatan dan kewenangan militer yang cukup besar. Sejauh ini, itu tidak penting,” ujarnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan