Breaking News

Hati-Hati, Jangan Jadikan Papua Sebagai Ladang Proyek Militer, Desak Pembentukan Tim Fact Finding Kasus Nduga, Tokoh Buruh Muchtar Pakpahan Surati Presiden Jokowi

Hati-Hati, Jangan Jadikan Papua Sebagai Ladang Proyek Militer, Desak Pembentukan Tim Fact Finding Kasus Nduga, Tokoh Buruh Muchtar Pakpahan Surati Presiden Jokowi. Hati-Hati, Jangan Jadikan Papua Sebagai Ladang Proyek Militer, Desak Pembentukan Tim Fact Finding Kasus Nduga, Tokoh Buruh Muchtar Pakpahan Surati Presiden Jokowi.

Tokoh Buruh Prof Dr Muchtar Pakpahan menyurati Presiden Joko Widodo. Isi suratnya, meminta Presiden segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) atau Fact Finding Team untuk mengusut kasus yang menimpa masyarakat Nduga Papua.

Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP KSBSI) Prof DR Muchtar Pakpahan menyampaikan, ada puluhan ribu pengungsi domestic Nduga Papua yang hidup dan tinggal dalam ketakutan.

“Data relawan juga menyebutkan pengungsi internal di Wamena tersebar di sekitar 40-an titik. Akibat banyaknya pengungsi internal, di dalam 1 rumah atau honai bisa terisi 30 sampai 50 orang, dan bahkan ada yang terisi hingga ratusan orang,” tutur Muchtar Pakpahan, dalam suratnya yang diterima redaksi, Sabtu 24 Agustus 2019.

Pakpahan menuturkan, pada Rabu 14 Agustus 2019, dia diundang oleh Perekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) untuk menghadiri diskusi tentang keadaan Nduga sekarang, sebagai gambaran umum Papua.

Di acara tersebut, diperoleh laporan dan data yang tersedia dari Tim Kemanusiaan Kabupaten Nduga, Provinsi Papua 2019.

Penulis Laporan adalah Pemerintah Kabupaten Nduga, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nduga, Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), Sinode Gereja Kingmi di Tanah Papua, Yayasan Keadilan Keutuhan Manusia Papua (Pemerhati HAM), Intelektual Suku Nduga, Mahasiswa dan Pemuda, Tokoh Perempuan Pemerhati Kabupaten Nduga.

Dalam laporan itu disebut, total jumlah korban meninggal dunia sebanyak 182 orang. Dan yang mengungsi karena takut untuk tetap tinggal di kampungnya sendiri (pengungsi internal), Mapenduma sebanyak 4276, Mugi 4369, Jigi 5056, Yal 5021, Mbulmu Yalma 3775, Kagayem 4238, Nirkuri 2982, Inikgal 4001, Mbua 2021 dan Dal 1704, total 37443.

Muchtar Pakpahan mengatakan, sejak tahun 1980-an, dirinya sudah turut terlibat sebagai Pegiat HAM di Papua. Kejadian yang mirip terjadi hingga saat ini.

“Saya adalah Pegiat HAM di Papua sejak tahun 1980-an. Keadaan yang terjadi di Nduga sama dengan apa yang dialami oleh kawan saya, Seorang Antropolog, Dosen Universitas Cendrawasih yang bernama Arnold AP (almarhum). Pada 26 April 1984, ABRI membunuh Arnold AP, dan mendorong adanya OPM di Papua menjadi proyek militer,” ungkapnya.

Kemudian, lanjutnya, kekerasan terjadi lagi 10 November 2001. TNI membunuh Theys Hiyo Eluyai, mantan Ketua Presidium Dewan Papua. “Dan sekarang pun, dalam pengamatan saya, ini akan berulang,” ucapnya.

Muchtar menjelaskan, Papua akan tetap menjadi konflik apabila pemerintah tidak mengubah cara-cara pendekatan. Pemerintah melakukan pendekatan dengan menggunakan kekerasan dengan embel-embel keamanan.

Seharusnya, ditegaskan Muchtar Pakpahan, yang dilakukan di sana adalah pendekatan kesejahteraan dan kemanusiaan.

Dia juga menyayangkan, ada orang Indonesia yang menganggap Papua bukan teman sebangsa dan setanah air.

“Hal itu terjadi seperti kejadian bullying di Surabaya, seminggu lalu, yaitu ejekan yang menyebut mereka seperti monyet,” ucapnya.

Kejadian memalukan ini menimbulkan demo besar-besaran di Manokwari, Sorong dan Jayapura. “Sehubungan itu, saya minta kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk Tim Fact Finding, untuk mengetahui apa yang terjadi di Papua dan mengambil perubahan kebijakan,” ujarnya.

Negara dan pemerintah Indonesia, lanjutnya, perlu mengubah pendekatannya kepada masyarakat Papua. Dari kekerasan dan keamanan oleh TNI dan Polri, menjadi pendekatan kesejahteraan dan kemanusiaan.

“Itu bisa dimulai oleh Menkokesra dan diadakannya Public Fact Finding yang berisikan Gereja, Komnas HAM dan Dewan Ada Papua, yang pengamanannya di dukung TNI dan Polri,” ujar Muchtar.

Selain bersurat ke Presiden Joko Widodo, Prof Muchtar Pakpahan juga mengirimkan surat yang sama ke Socialist International (SI). SI ini adalah Persatuan Partai-Partai Buruh dan Sosial Demokrat Sedunia.

“Atas perhatian Bapak Presiden saya ucapkan, terimakasih. Surat ini saya tembuskan ke Socialist International, yaitu Persatuan Partai-Partai Buruh dan Sosial Demokrat Sedunia,” tutup Muchtar Pakpahan.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*