NASIONAL

Hasil Survei, Di Akhir Pemerintahan Jokowi Angka Korupsi Malah Semakin Meninggi

Telah terjadi peningkatan angka korupsi di Indonesia. Hal itu tergambar dari hasil survei yang diselenggarakan Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Peneliti senior dari Lembaga Survey Indonesia (LSI) Ahmad Khoirul Umam memaparkan, dalam tiga tahun terakhir ini, mayoritas warga masyarakat menyebut korupsi meningkat.

“Meskipun disebutkan juga bahwa ada upaya serius yang dilakukan untuk melawan korupsi, namun publik menilai masih terus terjadi peningkatan korupsi,” tutur Ahmad Khoirul Umam, dalam presentasinya padaTalk Show dan Penyampaian Hasil Survey LSI‘Trend Persepsi Publik Tentang Korupsi, Afiliasi, Organisasi Keagamaan dan Demokrasi’, yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya (BEM UNESA).

Sebanyak 1520 responden dipilih dengan metode multi-stage random sampling. Berdasar jumlah sampel ini, diperkirakan margin of error sebesar ±2.6% pada tingkat kepercayaan 95%. Demikian hasil survei yang diterima redaksi, dalam siaran pers, Minggu, (30/09/2018).

Ahmad Khoirul Umam memaparkan, dari temuan survei ini, persepsi publik tentang korupsi di Indonesia masih tinggi, yakni mencapai 57% dalam dua tahun terakhir.

Di sisi lain, penilaian publik terhadap keseriusan pemerintah menangani korupsi ini berbanding lurus yakni dengan predikat serius atau sangat serius sebesar 64% dari dua tahun terakhir.

“Seharusnya dengan penilaian publik terhadap keseriusan pemerintah menangani korupsi ini disertai bukti nyata berupa persepsi ataupun data penurun korupsi di Indonesia, namun hal ini belum terbukti dan perlu upaya-upaya konkrit selanjutnya,” ujar Khoirul Umam.

Dari temuan yang dipaparkan, juga terdapat catatan tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia, khususnya mengenai pelaksanaan pemerintahan yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Demokrasi tidak cukup hanya didukung sebagai suatu norma yang abstrak, tetapi juga harus dapat diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku yang sesuai, yakni bersih dari korupsi.

Ketua Pusat Studi Perubahan Sosial dan Media Baru Unesa, Dr Agus Machfud Fauzi menyampaikan, dari hasil temuan survei itu, tergambar jelas interaksi KKN antara masyarakat dengan pemerintah.

Terlebih, lanjutnya, dalam sajian rilis hasil survei LSI pada Bab Perilaku Korup Aparatur Sipil Negara (ASN) diantaranya interaksi antara warga dengan pegawai pemerintah paling banyak terjadi dalam hal mengurus kelengkapan administrasi publik (55.7%), selanjutnya dalam pelayanan kesehatan (45.1%), ketika berurusan dengan pihak sekolah negeri (28%), dan polisi (10.7%).

“Publik menilai, tindakan KKN yang dikerjakan adalah hal yang wajar dengan tujuan agar dilancarkan urusan atau kepentingan, ataupun dengan maksud sebagai ucapan terima kasih. Dan itu dilakukan berulang kali, sehingga menjadi kebiasaan yang dianggap lumrah dalam lingkungan publik,” tutur Agus Machfud.

Menanggapi hasil temuan survei itu juga, Wakil Ketua Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama (NU) Dr Ahmad Zainul Hamdi, atau yang akrab disapa Cak Inung, menekankan bahwa masyarakat setuju dengan sistim demokrasi dalam pemerintahan.

Menurut Cak Inung, hasil temuan survei LSI mengenai persepsi publik tentang demokrasi di Indonesia dengan data 83%, masyarakat setuju ataupun sangat setuju dengan sistem demokrasi.

Dia mengatakan, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dianggap cocok dan terbaik bagi pemerintahan Indonesia.

“Ada dua hal dalam menganalisa demokrasi, diantaranya adalah demokratisasi dan dengan konsolidasi demokrasi. Sementara Indonesia berada pada posisi demokratisasi dengan tinjauan teori-teori demokrasi yang kebanyakan negara di wilayah Afrika,” ujarnya.

Adapun juga istilah Rhizoma State, lanjutnya, yakni relasi antara pemerintah dengan masyarakatnya yang merupakan hubungan aktor politik dengan civil society dalam menghadapi masalah, diselesaikan di bawah meja. “Artinya, ada suatu konspirasi setting yang dikerjakan tanpa sepengetahuan banyak masyarakat,” tutur Cak Inung.

Dalam kegiatan ini, pembicara dan pembahas yang dihadirkan adalah Cak Taufik “monyong”, yakni Budayawan sekaligus Ketua Dewan Kesenian Jatim selaku moderator dalam talk show tersebut, berikutnya Ketua Pusat Studi Perubahan Sosial dan Media Baru Unesa Dr Agus Machfud Fauzi, Wakil Ketua Ikatan Sarjana NU Dr Ahmad Zainul Hamdi atau yang akrab disapa Cak Inung dan Peneliti Senior dari Lembaga Survey Indonesia (LSI) Ahmad Khoirul Umam, Ph.D.(JR)

redaksi

Recent Posts

Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan Resmi Diganti; Kebijakan KRIS Membuka Sekat Sosial

Pemerintah resmi mengganti kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan menjadi Kelas Rawat Inap Standar…

2 hari ago

RUU Penyiaran Ancaman Nyata Terhadap Kebebasan Berekspresi dan Hak atas Informasi

Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (selanjutnya disebut sebagai RUU Penyiaran) yang…

2 hari ago

Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di Perpres Nomor 59 Tahun 2024 Sangat Berpotensi Timbulkan Masalah-Masalah Baru

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan juga Badan Penyelenggara Jaminan…

2 hari ago

Peringati Hardiknas, Rumah Baca Pelita Bangsa Gelar Lomba Bersama Anak-Anak

Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada 02 Mei, Rumah Baca Pelita Bangsa melakukan…

2 minggu ago

Harapan Perlindungan Pekerja Kepada Pemerintahan Baru Indonesia

Harapan Perlindungan Pekerja Kepada Pemerintahan Baru Indonesia Oleh: Timboel Siregar, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia…

2 minggu ago

Diskusi Perjuangan Hak Masyarakat Adat; Pendeta, Gereja dan Tokoh-Tokoh Agama Perlu Didemo Jika Tak Menyuarakan Penderitaan Masyarakat Adat

Tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, pendeta, bahkan gereja disebut sebagai bagian dari pihak-pihak yang tidak perduli…

2 minggu ago