Hari Pertama Jakarta Berlakukan PSBB Diperketat, Ada Demo di Depan Kantor Kementerian Sosial

Hari Pertama Jakarta Berlakukan PSBB Diperketat, Ada Demo di Depan Kantor Kementerian Sosial. – Foto: Aksi unjuk rasa beberapa pemuda yang mengatasnamakan dirinya Komite Mahasiswa Hukum Jakarta di depan kantor Kementerian Sosial (Kemensos) di Jakarta Pusat, pada Senin siang (14/09/2020).(Ist)
Hari Pertama Jakarta Berlakukan PSBB Diperketat, Ada Demo di Depan Kantor Kementerian Sosial. – Foto: Aksi unjuk rasa beberapa pemuda yang mengatasnamakan dirinya Komite Mahasiswa Hukum Jakarta di depan kantor Kementerian Sosial (Kemensos) di Jakarta Pusat, pada Senin siang (14/09/2020).(Ist)

Hari pertama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Diperketat (PSBB Diperketat) di Ibukota Jakarta, beberapa orang anak muda mendatangi kantor Kementerian Sosial (Kemensos) di Jakarta Pusat, pada Senin siang (14/09/2020).

Mereka yang mengatasnamakan diri Komite Mahasiswa Hukum Jakarta itu menggelar unjuk rasa dan orasi di depan kantor yang kini dipimpin oleh politisi PDIP Juliari P Batubara itu.

Koordinator Aksi, Peri Silaban menyampaikan, mereka menyampaikan aspirasi mereka dan meminta dilakukannya pengusutan dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Sosial.

Dengan menggelar spanduk dan orasi-orasi, beberapa orang peserta unjuk rasa itu juga tampak dijagai oleh kepolisian.

“Kami meminta, agar KPK untuk mengusut tuntas dugaan korupsi Jasa Keamanan Gedung Cawang Kencana Tahun Anggaran 2019 yang dinilai merugikan negara,” ujar Peri Silaban.

Hari Pertama Jakarta Berlakukan PSBB Diperketat, Ada Demo di Depan Kantor Kementerian Sosial. – Foto: Aksi unjuk rasa beberapa pemuda yang mengatasnamakan dirinya Komite Mahasiswa Hukum Jakarta di depan kantor Kementerian Sosial (Kemensos) di Jakarta Pusat, pada Senin siang (14/09/2020).(Ist)
Hari Pertama Jakarta Berlakukan PSBB Diperketat, Ada Demo di Depan Kantor Kementerian Sosial. – Foto: Aksi unjuk rasa beberapa pemuda yang mengatasnamakan dirinya Komite Mahasiswa Hukum Jakarta di depan kantor Kementerian Sosial (Kemensos) di Jakarta Pusat, pada Senin siang (14/09/2020).(Ist)

Dalam pernyataan pers mereka, Komite Mahasiswa Hukum Jakarta itu membeberkan, skema dugaan korupsi yang terjadi di Kementerian Sosial, dalam Jasa Keamanan Gedung Cawang Kencana Tahun Anggaran 2019 itu.

Pertama, pihak Kemensos sengaja memecah proyek menjadi 10 paket agar bisa dilakukan penunjukan langsung.

Kemudian, meminjam nama perusahaan, yang sebagai gantinya masing-masing perusahaan memperoleh fee antara 10 sampai dengan 15 persen dari Laporan Surat Perintah Pencairan Dana. Kemensos diduga membayar ke masing-masing perusahaan dengan total biaya yang telah dikeluarkan sebesar Rp.1.777.220.000. “Adapun sisanya ya masuk ke kantong oknum pejabat Kemensos,” ujar Peri Silaban.

Padahal,data-data itu merupakan formalitas belaka. Karena pada kenyataannya tidak ada lelang dan pekerjaan jasa keamanan yang dilakukan oleh kesepuluh perusahaan. “Dan yang perlu digarisbawahi adalah uang negara sebesar Rp1.777.220.000 tetap keluar,” sebutnya.

Yang kedua, para demostran itu meminta KPK mengusut tuntas dana Covid-19 di Kementerian Sosial yang diduga syarat dugaan korupsi. Menurut Peri, total besaran anggaran yang dikorupsi cukup pantastis, sekitar kurang lebih Rp.134.008 triliun.

Namun, lanjutnya, pada implementasinya, dana yang seharusnya dibagikan secara merata kepada masyarakat Indonesia tersebut dinilai bermasalah. Dikarenakan masih banyak masyarakat Indonesia yang mengeluhkan tidak mendapatkan apa-apa.

Peri juga menuding, tidak adanya transparansi yang dilakukan oleh Petinggi Kemensos. Sehingga, kondisi ini semakin memperkuat dugaan bahwa dana Covid-19 tersebut telah dikorupsi oleh oknum pebajat Kemensos.

“Kami akan membuka data-data yang kami punya guna untuk mengungkap para tikus-tikus berdasi kepada para penegak hokum. Agara kasus ini segera diproses. Apalagi dalam ranah kasus dugaan korupsi dana Covid. Apabila terbukti, hukum mati saja orang itu,” ujar Peri.(JTM)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan