Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara Hari Lingkungan Hidup (HLH) di Kompleks Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Jendral Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Agustus 2017.
Acara perayaan HLH tersebut di buka langsung oleh Presiden Jokowi sekaligus membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LHK Tahun 2017, Pekan Nasional Perubahan Iklim (PNPI), dan Kemah Generasi Lingkungan untuk Konservasi, yang dilaksanakan secara bersamaan pada tanggal 2-4 Agustus 2017.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengingatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Ia mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir pengelolaan hutan Indonesia masih kurang baik dan perlu adanya trobosan yang baru.
“Harus ada koreksi besar, agar ada sebuah terobosan yang baru yang harus dilakukan, sehingga pengelolaan hutan lebih baik. Jangan berfikir linier dan monoton, sehingga dalam sekian tahun ini, mohon maaf, pengelolaan hutan kita berada pada posisi yang tidak ada pembaruan,” kata Presiden Joko Widodo.
Selain itu, dalam rakernas yang akan dilaksanakan oleh Kementerian LHK, Jokowi meminta agar adanya pemikiran-pemikiran baru yang dihasilkan.
Menurutnya Jokowi, pengelolaan hutan yang baik juga dapat membangun perekonomian yang baik. Ia juga mencontohkan Swedia dan Finlandia, dimana 70-80 persen perekonomiannya berasal dari sektor kehutanan.
“Kita tidak usah sulit, tinggal di-copy dan nanti diaplikasikan ke negara kita. Kita harus contoh dan melihat bagaimana pengelolaan hutan dan lingkungan bisa jalan sama-sama. Ekonomi dapat, lingkungan juga,” ucap Jokowi.
Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga meminta agar Kementerian LHK dapat menyelesaikan persoalan umum yang terjadi di lapangan.
“Jangan lagi ada program-program atau rencana yang berorientasi proyek. Arahnya harus fokus dan konsentrasi pada daerah terisolir, dan agar dapat menjadi contoh untuk yang lain. Selain itu, dibutuhkan jiwa-jiwa mulia dari rimbawan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan konkrit dan riil di lapangan, sehingga mana yang dilindungi, mana yang konsesi, mana yang untuk Perhutanan Sosial itu jelas,” tegasnya.(Nando)
