Ratusan mahasiswa dari Kelompok Cipayung Plus Sumatera Utara (Sumut) menggelar unjuk rasa ke kantor Gubernur dan kantor DPRD Provinsi Sumut, pada Kamis (14/04/2022).
Unjuk rasa ini dilakukan untuk menagih janji Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Ketua DPRD Provinsi Sumut agar membuktikan diri bahwa Pemerintah dan Wakil Rakyat benar-benar pro kepada rakyat.
Sebab, saat ini, masyarakat sedang dirundung kesusahan dan kesulitan hidup yang teramat berat akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), kenaikan tarif pajak PPN, kenaikan harga-harga barang dan kebutuhan pokok masyarakat, serta masih bebasnya mafia migas.
Aksi unjuk rasa berlangsung tertib, dengan mematuhi protokol kesehatan (prokes), mengenakan masker.
Ketua DPD GMNI Sumut, Daniel Sigalingging menyampaikan kekecewaan di hadapan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Ketua DPRD Provinsi Sumut, Baskami Ginting, sebab kebijakan yang dilakukan Pemerintah dengan menaikkan harga BBM dan kenaikan tarif Pajak dalam kondisi perekonomian yang sedang merosot, sangat tidak manusiawi bagi masyarakat.
Empat tuntutan mahasiswa Kelompok Cipayung Plus itu menolak kenaikan harga BBM, menolak kenaikan PPN, menolak kenaikan harga bahan pokok, dan usut tuntas mafia migas.
“Ini peraturan kalau kita baca utuh, naik 11 persen untuk 2022 dan 12 persen untuk 2025. Belum lagi Premium hilang, Pertamax naik, dan Pertalite menjadi langka karena masyarakat yang sebelumnya menggunakan Pertamax sudah beralih ke Pertalite. Lain lagi kenaikan harga di pasaran dan rencana kenaikan harga LPG subsidi yang sangat menyakiti rakyat. Kami meminta ketegasan Gubernur dan Ketua DPRD untuk menyatakan bersama kami menolak kebijakan ini,” tutur Daniel.
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi yang turun menjumpai mahasiswa di lokasi aksi mengatakan, akan menyampaikan apa yang menjadi tuntutan mahasiswa dari Kelompok Cipayung Plus Sumatera Utara itu ke Pemerintah Pusat.
“Dan juga mengenai mengungkap kasus mafia minyak goreng yang masih berproses,” ujar Edy Rahmayadi.
Hal yang sama juga dikatakan Ketua DPRD Provinsi Sumut, Baskami Ginting. DPRD berjanji akan memperjuangkan aspirasi rakyat ini.
Setelah berdialog dengan massa aksi mahasiswa yang merupakan gabungan dari Korwil GMKI Sumut, DPD GMNI Sumut, PKC PMII Sumut, PW KAMMI Sumut, PW HIMMAH Sumut, dan DPD IMM Sumut ini membubarkan diri secara tertib.(JRO)
