Hanya Karena Tak Membawa KK Bayi Tujuh Bulan Ditolak di Puskesmas, Tak Mendapat Perawatan Akhirnya Meninggal Dunia

Hanya Karena Tak Membawa KK Bayi Tujuh Bulan Ditolak di Puskesmas, Tak Mendapat Perawatan Akhirnya Meninggal Dunia

- in DAERAH, NASIONAL
477
0
Hanya Karena Tak Membawa KK Bayi Tujuh Bulan Ditolak di Puskesmas, Tak Mendapat Perawatan Akhirnya Meninggal Dunia.

Kejadian berulang masih terjadi di sejumlah fasilitas kesehatan. Kali ini, seorang anak perempuan berusia 7 bulan yang mengalami sakit mutaber menghembuskan nafasnya yang terakhir lantaran ditolak oleh petugas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)di Sidamulya, Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

 

Sekretaris Jenderal Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia SPRI) Dika Muhammad menyesalkan tindakan petugas Puskesmas yang tidak menerima bahkan tidak memberikan bantuan kepada si anak.

 

“Kami mengutuk keras tindakan tidak berperikemanusiaan dari pihak Puskesmas Sidamulya, Wanasari Kabupaten Brebes Jawa Tengah,” tutur Dika, di Jakarta, Minggu (28/01/2018).

 

Dia menjelaskan, seorang ibu bernama Emiti kehilangan nyawa anak perempuannya, Icha Selvia (7 bulan) karena Sakit Muntaber. Icha ditolak untuk ditangani oleh pihak Puskemas.

 

“Hanya karena alasan berkas administrasi Kartu Indonesai Sehat (KIS) yang dibawa tidak lengkap, karena tidak melampirkan Kartu Keluarga (KK),” ujar Dika.

 

Setelah ditolak di Puskesmas, Icha Selvia sempat dibawa ke Bidan Desa. Tapi sang bidan sedang tidak berada di tempat.

 

“Dia kemudian membawa anaknya ke Pondok Bersalin desa, namun tempat itu sudah tutup. Emiti akhirnya merawat sendiri sang anak hingga akhirnya kematian menjemput sang buah hati,” ungkap Dika.

 

Dika menegaskan, petugas Puskesmas Sidamulya, tidak boleh  menolak warga miskin pengguna Kartu Indonesia Sehat (KIS) hanya karena soal kelengkapan administrasi yang dapat diurus sambil penanganan kesehatan segera dilakukan.

 

Menurut dia, perilaku Petugas Puskemas yang menolak pasien pengguna KIS hanya karena pasien tidak membawa kartu keluarga, merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang Dasar 1945 dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

 

Dika mengatakan, tragedi kematian bayi Icha ini membuktikan bahwa Pemda Brebes dan Jawa Tengah tidak memiliki keseriusan dalam menjalankan amanat Undang-undang Kesehatan.

 

“Pengawasan dan kontrol Dinas Kesehatan Brebes terhadap jajaran di bawahnya untuk menjalankan amanat Undang Undang Kesehatan sungguh sangat buruk. Pemda Brebes dan pemda Jawa Tengah mestinya telah mempersiapkan diri untuk tidak mengulang pengalaman buruk atas praktek kesehatan yang pernah terjadi di daerah-daerah lain seperti di Jakarta, Lampung, Pekan Baru dan daerah lain,” ujar Dika.

 

Tragedi kematian bayi Debora, Siti Ar Rahma dan Delpasari terus menimpa warga miskin di berbagai daerah. Lebih lanjut, Dika mengatakan buruknya praktek layanan kesehatan terhadap warga miskin di negeri ini jelas sangat bertentangan dengan amanat konsitutusi, undang-undang, dan juga janji Presiden Jokowi saat pemilu 2014, terutama terkait Kartu Indonesia Sehat.

 

“Presiden mesti segera melakukan koreksi serta meninjau kembali praktek layanan kesehatan di seluruh Republik yang ia pimpin saat ini. Sanksi dan tindakan tegas, tanpa disertai dengan perubahan kebijakan guna memperbaiki layanan kesehatan di negeri ini adalah omong kosong belaka. Semoga dikemudian hari kejadian tersebut diatas tidak terulang kembali,” katanya.

 

Atas peristiwa itu, kata Dika, SPRI mendesak bahwa tidak cukup hanya Puskesmas yang diberikan sanki tegas, tapi juga Dinas Kesehatan Brebes.

 

“Sanksi diperlukan agar rakyat punya rujukan dan jaminan bahwa tindakan puskesmas menolak memberikan layanan kesehatan tidak boleh terjadi lagi, ujarnya.

 

Kemudian, Pemerintah Pusat harus memberi teguran dan atau peringatan keras kepada Gubernur Jawa Tengah, Bupati Brebes, karena telah gagal menjalankan amanat Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

 

“Mendesak Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Brebes untuk memprioritaskan atau memperbesar anggaran kesehatan dan mempercepat pembangunan infrastruktur kesehatan untuk rakyat,” ujar Dika.

 

SPRI juga mendesak Presiden, Gubernur dan seluruh Kepala Daerah di Jawa Tengah, untuk segera menghentikan komersialisasi dan liberalisasi Kesehatan di Indonesia.

 

Demi tegaknya hukum serta dipenuhinya rasa keadilan bagi rakyat, kata Dika, selaku aktivis yang tergabung dalam Forum Komunikasi Aktivis dan Lembaga (FOKAL), mengajak masyarakat menyuarakan kejadian ini dengan melakukan aksi unjuk rasa pada Senin, 29 Januari 2018, dimulai jam delapan pagi di depan Kantor Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

 

“Aksi ini adalah aksi lanjutan dari aksi sebelumnya yang menurut kami hingga kini masih belum mendapatkan kejelasan dari Pemda Brebes, Jawa Tengah atas kasus meninggalnya bayi Icha,” ujar Dika.(JR)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Seruan PARKINDO di Hari Lahir Pancasila: Hentikan Identitas Politik Suap dan Transaksional

Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta