Hambat Agenda Pemberantasan Korupsi, Rakyat Semakin Tak Percaya, Pak Jokowi Sebaiknya Segera Batalkan Revisi UU KPK

Hambat Agenda Pemberantasan Korupsi, Rakyat Semakin Tak Percaya, Pak Jokowi Sebaiknya Segera Batalkan Revisi UU KPK.
Hambat Agenda Pemberantasan Korupsi, Rakyat Semakin Tak Percaya, Pak Jokowi Sebaiknya Segera Batalkan Revisi UU KPK.

Presiden Joko Widodo diminta bertindak tegas terhadap proses-proses yang menghambat pemberantasan korupsi. Sebab, jika tidak, maka publik akan menilai Jokowi pro para koruptor.

Salah satu cara memastikan terus berlangsungnya pemberantasan korupsi, dengan membatalkan revisi UU KPK.

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan mendesak Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu Pembatalan hasil revisi UU KPK.

“Karena jelas menghambat agenda pemberantasan korupsi, dan semangat penguatan KPK sebagaimana janji politik Presiden,” tuturnya, Kamis (26/09/2019).

Dia mengatakan, perkembangan terkini di Indonesia, semua pihak merasa prihatin. Mahasiswa berbagai kampus turun jalan menyampaikan aspirasi. Menyuarakan keprihatinan dampak kebijakan politik yang diambil oleh para elit politik, yang dipandang menciderai rasa keadilan masyarakat.

Beberapa isu penting yang mendasari gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil, mulai dari pelemahan KPK melalui revisi UU KPK, rencana pengesahan RUU KUHP, RUU Pertambangan Minerba, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, dan lain-lain.

“Penolakan ini didasari oleh terkoyaknya rasa keadilan di negeri ini. Meskipun akhirmya pemerintah dan DPR menunda pengesahan beberapa RUU,” ujarnya.

Misbah mengatakan, pihaknya juga tetap mendesak DPR agar lebih responsive dengan membuka ruang dialog, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan saat pembahasan RUU.

“Kita mendukung gerakan mahasiswa sebagai bentuk kontrol terhadap kebijakan yang semena-mena,” ujarnya.

Dia menyampaikan, Fitra juga mengutuk  kelompok-kelompok tertentu yang dengan sengaja menunggangi gerakan mahasiswa, sehingga berdampak pada situasi yang chaos.

“Mengutuk tindakan represif yang dilakukan oleh oknum aparat dalam menangani gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil,” katanya.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*