Breaking News

Haloo..Kinerja Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Kian Buruk

Keluarkan Draft PHK Kepada Korban Kriminaliasi

Keluarkan Draft PHK Kepada Korban Kriminaliasi, Kinerja Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Kian Buruk.

Mencuatnya kasus anggota Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Dewas BPJS Ketenagakerjaan) Syafri Adnan Baharuddin (SAB) yang diduga melakukan tindakan asusila dan dugaan pemerkosaan, lalu mengkriminalisasi staf pegawai Dewas BPJS Ketenagakerjaan Rizky Amelia atau yang akrab disapa Amel, ternyata tidak ditindaklanjuti dengan pembersihan kinerja di Dewas.

Koordiantor Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mengungkapkan, pihak Dewas BPJS Ketenagakerjaan malah mengeluarkan draft Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap korban kriminalisasi Amelia itu.

“Munculnya draft PHK terhadap Saudari RA dari Dewas BPJS Ketenagakerjaan, membuktikan bahwa seluruh Dewas BPJS Ketenagakerjaan memposisikan RA sebagai pihak yang salah, dan harus keluar. Itu vonis sepihak, yang salah loh. Ini membuktikan juga betapa buruknya kinerja Dewas BPJS Ketenagakerjaan itu ,” tutur Timboel Siregar, di Jakarta, Senin (07/01/2019).

Dikeluarkannya draft PHK terhadap RA itu, lanjut Timboel, semakin menunjukkan kekejian kolektif yang dilakukan oleh Dewas BPJS Ketenagakerjaan.

“Saya menilai, Pak Guntur Witjaksono sebagai Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan, dan seluruh anggota Dewas, secara bersama-sama telah mengkriminalisasi Saudari RA. Padahal, seharusnya Dewas BPJS Ketenagakerjaan harus melindungi RA dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar, yang dilakukan SAB,” ujar Timboel.

Sejak awal, imbuhnya, perbuatan yang dilakukan SAB telah dilaporkan RA kepada Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan dan beberapa anggota Dewas. Tetapi, faktanya laporan-laporan tersebut tidak ditanggapi. Malah, RA selalu diposisikan sebagai pihak yang salah.

“Saya menyesali sikap Dewas yang tidak segera merespon laporan RA. Saya menduga, tindakan seluruh anggota Dewas yang memposisikan RA sebagai orang yang bersalah, tidak lepas dari upaya saling melindungi kebobrokan sesama Dewas BPJS Ketenagakerjaan,” tuturnya.

Secara hukum, lanjut Timboel, tidak ada kewenangan Dewas untuk mem-PHK seorang pekerja. Dewas melanggar Undang Undang Nomor24 Tahun 2011 Tentang BPJS, jika melakukan PHK itu.

“Yang berhak mem-PHK adalah Direksi. Kealfaan Direksi tidak lepas dari proses awal rekrutmen karyawan Dewas yang dibiarkan saja oleh Dewas,” tuturnya.

Menurut Timboel, Direksi BPJS Ketenagakerjaan memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan Dewas BPJS Ketenagakerjaan. Dewas BPJS Ketenagakerjaan, lanjut Timboel, malah terus berupaya bertindak bagai Direksi, dengan berusaha mengelola kegiatan-kegiatan seperti riset shouroushi yang bernilai Rp 1,3 miliar. “Yang diduga dilaksanakan dengan tidak sesuai ketentuan yang ada,” katanya.

Diterangkan Timboel, kerja-kerja BPJS Ketenagakerjaan carut marut, dan akhirnya berujung pada menurunnya kinerja itu. Salah satu bentuk penurunan kinerja itu yakni tidak tercapainya target investasi 2018 sebesar Rp 32 triliun.

“Akibat menurunnya kinerja investasi tersebut, akhirnya pekerjalah yan dirugikan,” ujarnya.

Sejak Direksi dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan dilantik pada 2016, selama 3 tahun ini, imbal hasil Jaminan Hari Tua (JHT) terus merosot.

Di tahun 2016, BPJS Ketenagakerjaan memberikan imbal hasil JHT sebesar 7.8%. Nilai tersebut menurun di 2017 menjadi 7.19%. Dan, pada 2018, malah menurun drastis, yang diperkirakan sebesar 6.23%.

“Direksi gagal mengelola uang buruh. Sedangkan Dewas BPJS Ketenagakerjaan tidak menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik. Jadi, jelas sekali yang dirugikan ya buruh,” ujar Timboel.

Dengan kondisi kinerja yang bobrok dan kian nyungsep seperti itu, Timboel Siregar meminta Presiden segera turun tangan menyelesaikan persoalan yang ada di BPJS Ketenagakerjaan.

“Presiden harus turun tangan. Sebab, jikalau terus dibiarkan kelakuan Dewas seperti ini, dan Direksi yang tidak tegas, maka BPJS Ketenagakerjaan akan gagal mencapai visi misinya untuk mensejahterakan buruh. Dana buruh di BPJS Ketenagakerjaan hanya akan menjadi bancakan kalangan elit BPJS Ketenagakerjaan saja,” tutupnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*