Hadir di Jawa Tengah dan Sasar Zona Merah Kemiskinan, DPRD Provinsi Dukung PKL Gelar Toko Gumregah Palapa Nusantara

Pertemuan Ketua Umum DPP APKLI Ali Mahsun Atmo dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Fery Wawan Cahyono, di ruang kerja pimpinan DPRD, pada Rabu pagi, 06 November 2019.
Pertemuan Ketua Umum DPP APKLI Ali Mahsun Atmo dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Fery Wawan Cahyono, di ruang kerja pimpinan DPRD, pada Rabu pagi, 06 November 2019.

DPRD Provinsi Jawa Tengah mendukung para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) untuk menggelar Toko Gumregah Palapa Nusantara, yakni konsep pembangunan perekonomian rakyat kecil atau kawulo alit yang dilakukan Ali Mahsun Atmo dan kawan-kawan. Khususnya, di kawasan zona merah kemiskinan.

Hal itu terungkap dalam pertemuan yang dilakukan Ketua Umum DPP APKLI Ali Mahsun Atmo bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Fery Wawan Cahyono, di ruang kerja pimpinan DPRD, pada Rabu pagi, 06 November 2019 kemarin.

Ketua Umum DPP APKLI Ali Mahsun Atmo mengatakan, dari pertemuan itu, DPRD Provinsi Jawa Tengah mendukung sepenuhnya kehadiran Toko Gumregah Palapa Nusantara,  di rumah penduduk, dimana di setiap desa minimal 25 toko. Dan di setiap kelurahan minimal 50 toko. Atau, sebanyak 232 ribu toko.

“Yang semuanya bermuara pada pengentasan kemiskinan di wilayah Jawa Tengah, khususnya di daerah yang disebut zona merah,” tutur Ali Mahsun Atmo, Kamis (07/11/2019).

APKLI dengan Toko Gumregah Palapa Nusantara, lanjutnya, juga didukung penuh oleh para wakil rakyat di Jawa Tengah, untuk menggerakkan roda ekonomi rakyat kecil. “Para kawulo alit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah,” ujarnya.

DPRD Provinsi Jawa Tengah, lanjut Ali Mahsun, menyatakan mendukung program dan skema khusus akses permodalan bagi pelaku ekonomi rakyat klecil-kawulo alit  di wilayah Jawa Tengah. “Dengan bunga terendah dari Bank Jateng,” katanya.

Untuk Toko Gumregah Palapa Nusantara, lanjutnya lagi, akan melibatkan 5 orang pemuda atau mahasiswa untuk mengelolanya, per desa atau per kelurahan . “Yang akan dikelola secara profesional dan integratif. Berbasis base on economy and base on business, di seluruh wilayah Jawa Tengah,” ungkap Ali Mahsun .

Program dan Skema Khusus Akses Permodalan Bagi Pelaku Ekonomi Rakyat Kecil – Kawulo Alit diwilayah Jawa tengah dengan bunga terendah dari Bank Jateng.

Dalam pertemuan itu, lanjutnya, untuk pengelolaan toko, juga disepakati bahwa lembaga keuangan yang sahamnya dimiliki oleh Pelaku EAkonomi Rakyat Kecil Kawulo Alit, sebagai solusi genuine, mempermudah dan memperluas akses permodalan, untuk mengentaskan kemiskinan para pelaku ekonomi rakyat kecil kawulo alit dari jeratan rentenir dan ijon.

Selanjutnya, akses fasilitas usaha produktif kendaraan roda dua, roda empat dan outboard marine bagi pelaku ekonomi rakyat kecil kawulo alit juga dilakukan di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Juga, adanya fasilitas ibadah umrah  dengan pembiayaan cicil bagi rakyat, di seluruh wilayah Jawa Tengah.

“Melakukan lima pilar revolusi ekonomi rakyat nusantara di seluruh wilayah Jawa tengah, untuk memperkokoh kemandirian perekonomian rakyat, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah,” terang Ali Mahsun.

Untuk itu pula, lanjutnya, DPP APKLI diharapkan selekasnya menyampaikan Surat Permohonan Audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Tujuannya, untuk menyampaikan beberapa hal mendasar dan strategis.

Serta terkait rencana Pelantikan DPW APKLI periode 2019-2024, yang akan dilaksanakan pada Rabu 27 November 2019. Dengan Ketua  Dr Drs H Hono Sejati, SH., M.Hum.

Rencananya, dalam kegiatan itu, Ali Mahsun Atmo sendiri sebagai Ketua Umum DPP APKLI yang sekaligus sebagai Presiden Poros Keadilan Rakyat Kecil Indonesia dan Pengemban Amanah Gumregah, akan didampingi Ketua DPP APKLI Suseno Aji dan Meihadir Ahmad, serta Wakil Bendahara Umum DPP APKLI M Fahmi Dzulfiadi, akan datang dan menyampaikan pemaparan.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*