Gugatan Sengketa Merek di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Hakim Tolak Bukti Kemekumham dan Para Tergugat

Gugatan Sengketa Merek di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Hakim Tolak Bukti Kemekumham dan Para Tergugat. Foto: Kuasa Hukum Tergugat, Yanto Jaya menyatakan akan mengajukan kasasi. (Istimewa).
Gugatan Sengketa Merek di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Hakim Tolak Bukti Kemekumham dan Para Tergugat. Foto: Kuasa Hukum Tergugat, Yanto Jaya menyatakan akan mengajukan kasasi. (Istimewa).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak eksepsi dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dan para tergugat dalam gugatan sengketa merek dagang Seagate.

Hal itu ditegaskan Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Pusat Abdul Kohar ketika membacakan putusan dalam persidangan yang digelar, Senin (09/03/2020), di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Menyatakan menerima gugatan para penggugat untuk sebagian, menolak eksepsi dan bukti yang diajukanya oleh pihak tergugat serta ditambah lagi para tergugat,untuk membayar  biaya yang timbul dalam perkara ini,” ujar Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Pusat Abdul Kohar dalam Amar putusannya.

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan sengketa merek dagang Seagate di dengan agenda pembacaan putusan.

Sidang yang melibatkan Seagate Technology LLC sebagai penggugat yang menggugat Tjung Andrey Ade Saputra sebagai tergugat I dan  Satrijo Tedjokusumo sebagai tergugat II serta turut tergugat Pemerintah RI Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.

Atas putusan itu, Kuasa Hukum Tergugat, Yanto Jaya menyatakan akan melakukan kasasi dalam waktu 14 hari setelah putusan tersebut.

“Kami akan melakukan Kasasi dalam waktu 14 hari ke depan karena ekesepsi ditolak tanpa pertimbangan yang cukup. Surat kuasa penggugat juga tanpa materai,” ujar Yanto.

Menurutnya, print out yang digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan tidak sesuai dengan aslinya. Ia juga menilai bahwa hal itu tidak sesuai dengan Yurispridensi Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan foto copy tidak bisa dijadikan alat bukti.

“Buktinya print out, yang tidak sesuai denga aslinya. Kenapa bisa dijadikan bukti oleh majelis hakim, dan itu bisa mengkhawatirkan semua pihak,” tandas Yanto.(Nando)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan