Gugatan 9 Pengusaha Ke Presiden Jokowi dan Menkopolhukam Kandas, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah M Rum Menangi Perdata Rp 87,3 Miliar

Gugatan 9 Pengusaha Ke Presiden Jokowi dan Menkopolhukam Kandas, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah M Rum Menangi Perdata Rp 87,3 Miliar.
Gugatan 9 Pengusaha Ke Presiden Jokowi dan Menkopolhukam Kandas, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah M Rum Menangi Perdata Rp 87,3 Miliar.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (Kajati Sulteng) Mohammad Rum memenangi gugatan Perdata senilai Rp 87,3 Miliar, setelah Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang dipimpinnya mengandaskan gugatan yang dilakukan Sembilan orang pengusaha kepada Presiden Joko Widodo dan Menkopolhukam, atas penanganan bencana tsunami dan likuifaksi yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah.

Kajati Sulteng M Rum membenarkan, gugatan 9 pengusaha itu kandas setelah jaksa mempertaruhkan argumentasi hukum yang tidak bisa dipungkiri oleh para penggugat.

“Betul, Jaksa Pengacara Negara Sulawesi Tengah memenangkan perkara Perdata tersebut,” tutur M Rum, ketika dihubungi wartawan, Jumat (22/11/2019).

Mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) ini mengatakan, dalam perkara itu,  Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah mewakili Presiden Republik Indonesia selaku Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) nomor : SK-065/A/JA/05/2019 tertanggal 15 Mei 2019.

Selain itu, lanjut mantan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Wakajati DKI Jakarta) ini, JPN Kejati Sulteng juga mewakili Menkopolhukam selaku Tergugat III berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) nomor : SK-053/A/JA/04/2019 tertanggal 23 April 2019.

Rum mengungkapkan, gugatan perdata senilai Rp 87,3 miliar dilayangkan PT Bumi Nyiur Swalayan dkk ke Pengadilan Negeri (PN) Palu, karena menilai Presiden Joko Widodo dan Menkopolhukam tidak bertindak sigap pasca terjadinya gempa bumi, tsunami dan likuefaksi di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Namun sesuai putusan perkara perdata Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN.Pal tgl. 19 Nopember 2019, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. Majelis Hakim juga menghukum para penggugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 3,8 juta.

Rum bersyukur bahwa jaksa pengacara negara (JPN) Kejati Sulteng yang telah berusaha keras mempertahankan argumennya, ternyata berhasil memenangkan gugatan tersebut.

“Tentunya kami mengapresiasi kerja keras dan prestasi teman-teman JPN Kejati Sulteng yang mampu meyakini hakim, sehingga menolak gugatan terhadap Presiden dan Menkopolhukam tersebut,”tutur Rum.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan