Gubernur Sumut Tidak Bijak, Ide Wisata Halal Ala Edy Rahmayadi Ditentang Masyarakat

Gubernur Sumut Tidak Bijak, Ide Wisata Halal Ala Edy Rahmayadi Ditentang Masyarakat.
Gubernur Sumut Tidak Bijak, Ide Wisata Halal Ala Edy Rahmayadi Ditentang Masyarakat.

Aktivis Pegiat HAM Sumatera Utara, Judianto Simanjuntak menyatakan, ide Gubernur Sumut yang menyebut ada Wisata Halal dan Wisata Haram itu harus ditolak.

“Harus ditolak. Wisata halal. Tetapi alasan menolak wisata halal seharusnya bukan karena mayoritas Kristen. Alasannya, seharusnya karena wisata seperti itu merusak kearifan lokal, merusak budaya dan kebhinnekaan. Meski di suatu daerah terdapat minoritas Kristen pun, ya harus menolak jenis wisata halal seperti itu,” tutur Judianto Simanjuntak, Rabu, 04 September 2019.

Aktivis Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Jhon Roy P Siregar sangat menyayangkan rencana Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi yang membelah masyarakat dengan ide Wisata Halal dan Wisata Haram di Kawasan Danau Toba (KDT).

Ide itu, selain sangat sensitif, juga terkesan memaksakan kemauan pribadi Sang Gubernur.

“Masyarakat di Kawasan Danau Toba memang mayoritas dari Suku Batak. Mayoritas juga beragama Kristen. Namun, dengan bersengaja melarang mengkonsumsi daging babi bagi yang menganut, itu sangat tidak bijak. Gubsu sepertinya bersengaja memecah belah masyarakatnya sendiri. Kok pemimpin bersikap seperti itu?” tanya Jhon Roy P Siregar.

Anehnya lagi, sikap Gubernur Sumut Edy Rahmayadi itu hendak diwujudkan dalam peraturan daerah, yang melarang adanya urusan babi di wilayah Sumut.

Padahal, lanjutnya, Sang Gubsu juga tahu persis, hewan jenis itu tidak bisa lepas dari budaya dan kebiasaan sebagian besar masyarakat di Sumut.

“Sebaiknya itu tidak perlu diteruskan ide tak bijak itu. Ingat, Sumut jangan dipecahbelah dengan isu dan perbedaan agama. Lagi pula, pemilih Edy Rahmayadi pun banyak juga dari latar belakang pemakan daging babi karena keyakinannya,” ujar Jhon lagi.

Untuk menguji loyalitas dan toleransi, maupun kebijakan seorang Gubsu dalam memimpin masyarakatnya yang majemuk, Siregar menyarankan, dibuatkan semacam acara besar makan daging babi di depan kantor Gubernur Sumatera Utara.

Boleh juga Sang Gubernur diundang, meskipun tidak harus menyentuh atau memakan daging yang diharamkan di dalam ajaran agamanya itu.

“Bikin aja acara makan besar, dengan lauk daging babi. Bikin di depan kantor Gubernur Sumatera Utara. Bagi yang doyan makan daging babi. Ajak Gubsunya. Kalau dia mau. Buktikan, bahwa bukan keharaman seperti itu yang berbahaya. Namun keharaman cara berpikir, keharaman cara bersikap dan cara bertindak yang berbahaya. Dan keharaman pikiran dan bertindak seperti itu harus dihindari,” tutur Jhon Roy P Siregar lagi.

Sejumlah elemen yang fokus pada isu yang berkaitan dengan Kawasan Danau Toba (KDT) ramai-ramai menolak pemberlakuan konsep halal yang akan digagas Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi.

Salah satu konsep halal itu adalah pelarangan pemotongan babi di sembarang tempat. Hal itu pun ditentang mengingat, wisata di KDT adalah berbasis budaya yang seharusnya dipertahankan sebagai ciri khas.

Ketua Umum Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT), Maruap Siahaan mengatakan, konsep wisata KDT adalah wisata berbasis budaya Batak. Dan babi itu sebagai simbol adat bagi orang Batak.

“Justru ciri has ini mesti dipertahankan bahkan dipromosikan sebagai kekayaan kuliner setempat. Harmony dan hospitality di KDT tidak lepas dari babi sebagai objek penting acara adat Batak,” ujar Maruap Siahaan.

Dia mengatakan, tanpa pelarangan itu pun sudah diatur di dalam adat Batak, bahwa ada tempat-tempat maupun hidangan yang khusus untuk mereka yang tidak mengkonsumsi babi atau yang disebut parsubang.

Parsubang adalah simbol toleransi yang sudah berjalan ratusan tahun. Konsep haram dan halal itu justru akan menimbulkan stigma baru yang membuat kegamangan masyarakat dalam konteks relasi dan interaksi.

Hal sama juga disampaikan Johannes Marbun dari Komunitas Gerakan Cinta Danau Toba. Menurutnya, konsep wisata itu justru harusnya menyediakan kekhasan, keunikan, sehingga wisatawan memiliki pengalaman baru dan menyenangkan.

“Jangan membuat disparitas sehingga merusak kearifan budaya dan menimbulkan perpecahan,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengatakan akan mengembangkan konsep wisata halal di KDT.

Termasuk melakukan penataan pemotongan hewan berkaki empat (babi). Hal itu untuk mendukung kemajuan pariwisata KDT.

Menurut Edy, tidak perlu dipaksa akan datangnya wisatawan mancanegara dari seantero dunia. Wisman dari Australia misalnya, menurutnya pasti lebih memilih Bali.

Tetapi ada wisman terdekat seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura dan Thailand. “Yang terjauh pasti masih Cina-lah,” ujarnya.

Wisman dari negara-negata tetangga itu, harus dipahami soal keinginannya, latar belakang dan adat istiadat, misalnya wisman Malaysia dan Brunei.

“Tidak kalian bikin di sana mesjid, tak datang dia (wisman) itu. Sempat potong-potong babi di luar, sekali datang besok tak datang lagi itu,” ujar Edy kepada wartawan di kantor gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (22/8/2019).(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan