Gubernur Sumut dan DPRD Provinsi Sumut, Segeralah Terbitkan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat

Gubernur Sumut dan DPRD Provinsi Sumut Segeralah Terbitkan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat. Foto: Koalisi Percepatan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Sumatera Utara. (Istimewa).
Gubernur Sumut dan DPRD Provinsi Sumut Segeralah Terbitkan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat. Foto: Koalisi Percepatan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Sumatera Utara. (Istimewa).

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi bersama DPRD Provinsi Sumatera Utara diminta segera menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Sumatera Utara.

Hal itu disampaikan sejumlah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Sumatera Utara bersama elemen Masyarakat Sipil lainnya yang tergabung dalam  Koalisi Percepatan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Sumatera Utara (Koalisi Ranperda Masyarakat Adat Sumut).

Ketua Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sumatera Utara (AMAN Sumut) Ansyurdin menyampaikan, pada Selasa, 03 Maret 2020, Koalisi Ranperda Masyarakat Adat Sumut menghadiri Badan Pembentukan Peraturan daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPD DPRD Provinsi Sumut), untuk membahas Peraturan Daerah Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Sumut.

Anggota Koalisi Ranperda Masyarakat Adat Sumut yang hadir terdiri dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sumatera Utara (AMAN Sumut), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Tano Batak (AMAN Tano Batak), Hutan Rakyat Institut (HaRI) Sumatera Utara, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Utara (Walhi Sumut), Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Sumatera Utara, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatra Utara (Bakumsu), Perempuan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sumatera Utara (Perempuan AMAN Sumut), dan Badan Penelitian Aset Negara Sumatera Utara (BPAN Sumut).

Ansyurdin menegaskan, Masyarakat Adat Sumatera Utara sudah menunggu Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat ini selama 4 tahun. Terhitung sejak 2014.

Selayaknya DPRD Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara, untuk mensegerakan dan memberikan kemanfaatan kepada masyarakat adat dengan terbitnya kebijakan yang melindungi masyarakat adat.

“Harus dipastikan, isinya benar-benar melindungi masyarakat adat. Jangan sampai ketika regulasi ini dikeluarkan malah bukan masyarakat adat yang mendapatkan keuntungan dari regulasi ini. Karenanya AMAN Sumut akan mengawal proses legislasi ini hingga ketuk palu,” tutur Ansyurdin dalam keterangan persnya, Jumat (06/03/2020).

Hal yang sama juga ditekankan Ketua Dewan Pengurus Wilayah AMAN Sumut, Harun Noeh. Harun mengatakan, di lapangan, masyarakat adat sudah menunggu-nunggu regulasi ini. Betapa urgennya pengakuan terhadap Masyarakat Adat dan Wilayah Adatnya di Sumatera Utara melalui Perda di tingkat Provinsi.

“Harapannya, merupakan payung hukum terhadap pengakuan, perlindungan, dan penyelesaian konflik-konflik tenurial dan konflik agraria yang terus dialami Masyarakat Adat di Sumatera Utara,” ujar Harun.

Mengingat, konflik yang bersifat struktural sangat rentan dialami oleh Masyarakat Adat. “Untuk itu, dalam point usulan, dari masyarakat mendorong ada mekanisme mediasi konflik di dalam regulasi daerah yang akan ditetapkan nantinya. Harapannya ini bisa diakomodir oleh DPRD Sumut,” tandasnya.

Wina Khairina dari Sekretariat Koalisi Percepatan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Sumut, juga menyampaikan,  Pemerintah Provinsi dan DPRD Sumut harus segera merumuskan langkah untuk dapat melakukan verivikasi dan validasi terhadap 6 komunitas yang diusulkan, agar segera disahkan bersama Perda Tata Cara Masyarakat Adat Sumatera Utara.

“Harus segera didorong mekanisme di DPRD Sumut yang paling efektif, dalam mendorong upaya pengakuan, perlindungan hak dan penetapan 6 komunitas yang diajukan oleh masyarakat adat, apakah menggunakan Pansus atau Panja,” ujar Wina.

Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatra Utara (Bakumsu), Manambus Pasaribu juga menegaskan, penerbitan Perda itu harus segera dilakukan.

“Tentu saja, percepatan Perda ini hanya memungkinkan apabila Pemerintah Provinsi, dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara mensegerakan untuk mengirimkan DIM Draft Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Sumatera Utara, berdasarkan inisiatif yang sudah diusulkan oleh DPRD Sumut,” tegas Manambus Pasaribu.

Ketua Dewan PEREMPUAN AMAN Sumut, Mailiana Yumi menyampaikan, sesuai regulasi pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Legislasi Daerah, penting agar dalam proses legislasi di Pembahasan Tingkat I ini melibatkan masyarakat adat dan perempuan adat tanpa terkecuali.

“Karenanya, kami berharap agar bisa dilibatkan dalam verivikasi dan validasi 6 komunitas yang kami usulkan,” ujar Mailiana Yumi.

Koalisi Percepatan Perda Masyarakat Adat di Sumatera Utara mendesak agar DPRD Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara segera melakukan langkah-langkah signifikan dalam Pembahasan Tingkat I dan Pembahasan Tingkat II. Demi mendorong percepatan pengesahan Perda Tata Cara Pengakuan,  dan Perlindungan Hak dan Penetapan Masyarakat Adat di Sumatera Utara. “Kiranya bisa diketukpalu di tahun 2020 ini,” tandasnya.

Ranperda Masyarakat Adat di tingkat Provinsi ini, nantinya tidak hanya sebagai Perda Payung bagi pengaturan hukum terkait hak-hak masyarakat adat, melalui tata cara pengaturan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat di Sumatera Utara.

Dengan hadirnya Perda ini, nantinya bisa disahkan 6 komunitas yang bisa diverivikasi dan divalidasi keberadaanya oleh DPRD Sumatera Utara maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Tim Masyarakat Hukum Adat (MHA).(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan