Gubernur Baru NTT Viktor Laiskodat Diminta Cabut Izin Tambang Bermasalah

Gubernur Baru NTT Viktor Laiskodat Diminta Cabut Izin Tambang Bermasalah.

Pemerintahan Baru Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di bawah Gubernur Viktor Laiskodat diminta segera melakukan moratorium sekaligus penegakan hukum dengan pencabutan izin sejumlah tambang bermasalah di wilayah itu.

Pengkampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melky Nahar menyampaikan, setelah dilantik sebagai Gubernur NTT,  Viktor Lasikodat berencana melakukan moratorium tambang di seluruh wilayahnya.

Hal itu dianggap sebagai langkah penting yang harus diapresiasi dan didukung. Rencana untuk melakukan moratorium merupakan komitmen kedua pasangan (gubernur dan wakil gubernur) yang sejak awal pada kampaye Pilgub NTT telah menyatakan diri sebagai pasangan yang dengan tegas menolak pertambangan.

“Namun demikian rencana dan langkah Viktor Laiskodat untuk melakukan moratorium seluruh izin pertambangan mestinya harus diikuti langkah penegakan hukum,” ujar Melky Nahar, dalam siaran pers, Kamis (06/09/2018).

Menurut dia, langkah ini penting dilakukan mengingat sejarah pertambangan mangan dan juga emas, di NTT adalah sejarah kelam tentang perampasan, pengrusakan, dan penghancuran ekologi dan kemanusiaan.

Melky mengungkap, hampir seluruh aktivitas tambang di NTT selama ini banyak merampas tanah masyarakat adat, merusak hutan, bahkan telah memicu konflik dan disharmonis hidup bersama serta berbagai pelanggaran hak azasi manusia.

“Langkah hukum ini juga penting diambil mengingat beragamnya masalah di sekitar penerbitan IUP seperti standar prosedural perijinan, pengawasan, amdal, reklamasi, dll. Bahkan lebih dari itu indikasi korupsi dan kolusi yang melibatkan para pejabat publik, terutama korupsi di sektor sumber daya alam,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Justice, Peace adn Integrity of Creation Ordo Fratum Minorum (JIPC OFM) Alsis Goa mengatakan, moratorium ini juga tidak boleh hanya berdasarkan pelanggaran-pelanggaran hukum yang telah dilakukan perusahaan atau pemerintah yang menerbitkan ijin, tetapi lebih dari itu mesti berdasarkan kajian yang komprehensif, soal mayoritas masyarakat NTT yang bekerja di sektor pertanian, peternakan, serta perikanan dan kelautan.

Selain itu, pemulihan kondisi sosial-ekologis akibat dampak buruk pertambangan juga harus segera dipulihkan. “Hal ini dilakukan agar sektor-sektor yang menjamin kehidupan dan keberlangsungan masyarakat NTT terus menerus menjadi perhatian dan leading sektor dalam pembangunan sosial ekonomi masyarakat,” ujar Alsis.

Dia mengatakan, moratorium tidak boleh berbasis pada waktu, tapi secara permanen, hingga ada pencabutan izin-izin tambang.

“Sehingga NTT adalah provinsi yang benar-benar bebas dari kungkungan dan cengkraman aktifitas ekstratif yang merampas dan menghancurkan sendi -sendi kehidupan manusia dan ruang kehidupannya,” ujarnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan