Breaking News

GMNI Serukan Konsolidasi Masyarakat Sipil Tangkal Radikalisme, Intimidasi dan Teror

GMNI Serukan Konsolidasi Masyarakat Sipil Tangkal Radikalisme, Intimidasi dan Teror.

Dalam menyikapi dinamika kehidupan bangsa saat ini, organisasi mahasiswa, termasuk Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), harus tetap konsisten menjadi bagian integral Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia (OMSI) yang memperjuangkan demokrasi dan pengokohan nasionalisme di tengah menguatnya gerakan intoleransi bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) yang dapat mengancam masa depan demokrasi dan kebhinekaan.

Hal itu disampaikan pengamat politik senior Muhammad AS Hikam saat menjadi pembicara Seminar Kebangsaan dengan tema Bersatu Dalam Kebhinekaan Untuk Mewujudkan Cita-Cita Proklamasi Di Tahun Politik, yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Surakarta, di Hotel Grand Setiakawan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu 23 Maret 2019.

Mantan Menteri Riset dan Tekonologi di era pemerintahan Abdurrahman Wahid tersebut mengatakan, GMNI dan organisasi mahasiswa lainnya, bersama elemen pro demokrasi memiliki andil besar dalam meruntuhkan rezim otoriter pada 1998.

Namun, pasca-reformasi terjadi dinamika perubahan gerakan mahasiswa. Ada kecenderungan  penurunan semangat dan kiprah mereka untuk mengawal demokrasi.

“Bahkan dalam menghadapi berbagai kekuatan intoleransi dan radikalisme, terjadi kemunduran dalam semangat perlawanan. Sehingga kekuatan pendukung intoleransi seakan tak terbendung,” tutur Muhammad AS Hikam.

Untuk itu, lanjutnya, kegiatan intelektual dan aktivisme pro demokrasi harus digiatkan seperti di masa 1990-an. Kendati saat ini demokratisasi telah berlangsung lebih dari dua dasawarsa, tetapi bukan berarti konsolidasi demokrasi telah berlangsung efektif.

“Justru saat ini ada tanda-tanda inersia politik yg akan berdampak mengurangi kualitas demokrasi,” kata Hikam.

Di tempat yang sama, Direktur Ekskutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menyatakan, tren politik identitas yang mengeksploitasi SARA cenderung meningkat di tahun politik.

“Dan kondisi itu telah menggerus nilai-nilai kebhinekaan yang dapat mengancam keutuhan bangsa,” ujarnya.

Karyono menyebut, ada pihak yang sengaja melakukan politisasi SARA untuk menciptakan polarisasi pemilih. Tujuannya, untuk membentuk sentimen negatif kepada kandidat yang menjadi sasaran isu SARA.

“Di sisi lain untuk menggiring masyarakat agar memilih kandidat tertentu,” ujar Karyono.

Selain itu, lanjut analis politik yang juga sebagai peneliti di Indo Survey & Strategy (ISS) ini, ada upaya sistematis dari pihak tertentu yang sengaja menciptakan situasi keruh dengan melalukan berbagai intimidasi dan teror.

“Untuk menciptakan ketakutan masyarakat. Seperti kasus pembakaran mobil dan sepeda motor sebagaimana yang terjadi di Solo, Temanggung, Semarang dan di sejumlah daerah,” ujarnya.

Di sisi lain, berbagai berita palsu atau hoaks dengan konten SARA dan isu-isu berbau politik lainnya diproduksi dan dihamburkan ke ruang publik.

“Berbagai fenomena tersebut harus dilawan dengan tegas oleh GMNI bersama-sama dengan masyarakat dan berbagai kekuatan pro demokrasi lainnya. Ini adalah cara politik kotor yang merusak peradaban demokrasi,” tegasnya.

Sementara itu, pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta mengingatkan sejumlah ancaman yang menganggu stabilitas keamanan nasional antara lain separatisme, radikalisme dan terorisme.

Menurutnya, masuknya ideologi asing yang didorong oleh kelompok organisasi trans nasional ini perlu disikapi serius karena terbukti mengarah kepada aksi teror yang menimbulkan korban jiwa.

“GMNI sebagai organisasi mahasiswa yang mewarisi ruh nasionalisme dari para pendiri bangsa tetap berada di garda terdepan untuk menjaga eksistensi negara dari ancaman,” ujarnya.

Menurut dia, GMNI harus tetap fokus pada cita-cita luhur para pendiri bangsa untuk mempertahankan Pancasila, NKRI, UUD 45 dan Bhineka Tunggal Ika.

“GMNI sebagai salah satu representasi generasi muda yang cerdas dan nasionalis diharapkan dapat berperan lebih maksimal dan melakukan langkah strategis untuk memajukan bangsa ini sesuai dengan cita-cita Proklamasi,” ujar Stanis.

Sementara, Sekjen Dewan Pengurus Nasional Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI), Cahyo Gani Saputro mengatakan, untuk menangkal hoaks dan ujaran kebencian yang semakin marak diperlukan gerakan akal sehat (common sense) yang dilakukan secara kolektif untuk membangun kesadaran masyarakat.

“Melawan ujaran kebencian dan hoaks harus dilakukan secara kolektif melalui pendekatan persuasif, edukatif dan supremasi hukum,” kata Cahyo.

Adapun acara Seminar Kebangsaan ini digelar dalam rangka Dies Natalis GMNI Ke 65 dan Pelantikan Pengurus DPC GMNI Surakarta.

Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan organisasi Kelompok Cipayung yakni Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMKI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), serta  Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), perwakilan Badan Ekskutif Mahasiswa, alumni GMNI dan alumni Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI).(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*