Geruduk Kantor Kementerian Keuangan, Para Korban Rentenir Online Minta Bubarkan OJK

Geruduk Kantor Kementerian Keuangan, Para Korban Rentenir Online Minta Bubarkan OJK.
Geruduk Kantor Kementerian Keuangan, Para Korban Rentenir Online Minta Bubarkan OJK.

Para korban pinjaman online atau dikenal juga dengan rentenir online menggeruduk kantor Kementerian Keuangan di Gedung Djuanda I, Jalan Dr Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, Selasa, 17 September 2019.

Para korban rentenir onblie yang tergabung dalam Gerakan Bela Korban Pinjaman Online itu meminta Kementerian Keuangan bertindak tegas, untuk menghentikan berbagai kejahatan yang dilakukan para perusahaan bodong berkedok financial technology alias finctech, atau yang dikenal sebagai Rentenir Online.

Pimpinan Aksi Gerakan Bela Korban Rentenir Online, Nicho Silalahi mengatakan, salah satu cara menghentikan kejahatan itu, yakni Kementerian Keuangan bertindak tegas, dengan membubarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang dianggap tidak mampu menindak tegas, malah membiarkan para perusahaan rentenir online kian marak.

“Kementerian Keuangan harus membubarkan OJK,”  ujarnya.

Dia mengatakan, hadirnya rentenir online telah sangat menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Dengan modus kemudahan syarat pinjaman, rentenir online beroperasi dengan skema jebakan, menjerat dan merampok para korban.

“Kedok mereka adalah perusahaan Fintech. Perampokan yang dilakukan oleh para rentenir online kenapa dibiarkan terus,” ujar Nicho.

Fintech, tegasnya, hanyalah  sebuah kamuflase dari industri keuangan yang ingin merampok rakyat. Faktanya, para pelaku industri keuangan ini menjelma menjadi rentenir online yang brutal. Merampok rakyat yang sedang dalam kesulitan ekonomi.

Parahnya  lagi, lanjut Nicho, perusahaan-perusahaan itu hampir seluruhnya tidak mengantongi ijin perbankan dan tidak memiliki izin transaksi keuangan.

Bahkan, mereka juga memasang suku bunga gila-gilaan, yang sangat brutal, dengan menggunakan bunga sebesar 50 %  untuk pinjaman yang berdurasi  7-14 hari.

“Itu jelas perampokan jenis baru kepada masyarakat. Itu akan menghancurkan ekonomi bangsa ini,” katanya.

Dia menegaskan, menurut aturan perbankan suku bunga  itu hanya 15-20 % per tahun. Serta untuk Kartu kredit hanyanya menggunakan bunga sebesar 2,25 %  per bulannya. Untuk seluruh bank di Indonesia.

Modus perampokan lainnya yang dilakukan perusahaan rentenir online, lanjutnya, yakni jika seorang korban yang merupakan debitur atau nasabah meminjam uang kepada mereka, missal sebesar Rp 1 juta, maka dikenakan biaya admintrasi sebesar Rp 200 ribu.

“Sehingga dana tunai yang diterima nasabah hanya Rp 800 ribu. Sedangkan dalam batas waktu 7 sampai 14 hari, para korban dipaksa harus mengembalikan pinjaman sebesar Rp 1,2 juta,” katanya.

Jika korban tidak melunasi pinjamannya dalam batas waktu yang ditentukan, dikenakan bunga harian sebesar Rp 50-100 ribu atau lebih.

“Hitung saja, jika nasabah telat membayar hingga 2 bulan, maka total keseluruhan hutangnya bisa menjadi Rp 5-10 Jutaan. Itu pun tergantung jenis aplikasi rentenir online yang diajukan pinjaman,” beber Nicho.

Selain itu, cara penagihan yang dilakukanh orang suruhan rentenir online sangat tidak manusiawi. Mereka tidak segan-segan memaksa kepada seluruh nomor kontak yang ada di HP korban.

Dengan mengatakan bahwa korban telah membuat nomor itu sebagai kontak darurat. Kemudian, memaksa pemilik nomor tersebut harus membayar utang korban.

“Padahal mereka yang dihubungi itu bukan nomor kontak darurat yang dicantumkan,” ungkapnya.

Jika di dalam HP korban ada nomor orang tuanya, maka dikatakan Anak Bapak/Ibu telah melarikan uang perusahaan kami dan sekarang sudah dicari oleh polisi. Sehingga membuat panik. Bahkan tidak menutup kemungkinan orang tua tersebut terkena serang jantung dan meninggal dunia.

Cara-cara penagihan yang tidak manusiawi seperti itu memicu konflik sosial. Yang bermuara pada rusaknya hubungan kekerabatan dan persaudaraan.

Bahkan banyak diantara para korban pinjaman online itu harus menanggung malu serta berkelahi dengan rekan, saudara maupun tetangga tempat  tinggalnya.

Lebih sialnya lagi, para debt atau desk colektor jahanam suruhan perusahaan rentenir online itu, ini tidak segan-segan datang ketempat kerjaan para korban dan mencaci maki-maki rekan atau atasan nasabah, dengan tujuan agar korban segera dipecat dari tempat kerjaannya.

“Akibat tindakan tidak manusiawi yang dilakukan oleh para Debt atau Desk Collector jahaman ini, maka membuat banyak korban yang kehilangan pekerjaan. Rumah tangga berantakan, menjadi depresi, hingga berakhir dengan bunuh diri, karena tidak sanggup menahan malu,” ujar Nicho.

Harusnya, lanjut dia, OJK sebagai lembaga yang berwenang mengelola keuangan itu, menertibkan para perusahaan rentenir online illegal itu.

Namun, sangat disayangkan, sudah berkali-kali diminta dan didesak, OJK pun diam saja. Malah seperti modus, melakukan dugaan kerjasama terselubung dengan para rentenir online biadab itu.

Sejumlah delegasi peserta aksi, diterima oleh Hadi Siswanto selaku Sub Bagian Kelembagaan Masyarakat.

Hadi mengatakan akan menindak lanjuti dan melaporkan langsung kepada pimpinan. “Akan langsung kami sampaikan ke pimpinan,” ujarnya.

Nicho Silalahi dan kawan-kawannya, kembali kecewa. Sebab kalimat-kalimat seperti itu sudah terlalu sering diterima mereka. Dan di hampir semua lembaga berwenang yang mereka datangi, sama saja.

“Seperti biasa. Hanya lips service doang jawabannya. Akan dilaporkan kepada pimpinan. Sama saja,” ujar Nicho usai diterima staf Kementerian Keuangan.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan