Ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa mendukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) semaksimal mungkin bagi para buruh.
Ribuan buruh yang datang dari wilayah Jabodetabek itu menggeruduk Kantor Gubernur DKI Jakarta dan mengapresiasi Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandi Salahudin Uno yang menemui buruh.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, Buruh Jakarta mengapresiasi kebesaran hati dan keberanian Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang naik ke atas mobil komando untuk langsung menemui peserta aksi.
Menurut Said Iqbal, hal ini menunjukkan kerendahan hati dan keinginan untuk terus membuka ruang dialog tanpa harus marah-marah dan merasa paling benar sendiri, tanpa mau mendengar aspirasi rakyat Jakarta.
“Buruh menaruh rasa hormat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang berbeda dengan Gubernur sebelumnya dalam menyikapi aksi buruh,” kata Said Iqbal, usai aksi buruh, Selasa (31/10/2017).
Selasa, 31 Oktober 2017, ribuan buruh DKI Jakarta melakukan aksi di Balai Kota untuk mendukung Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk menetapkan UMP 2018 sebesar Rp 3,9 juta.
Dia berharap, hal ini satu langkah permulaan yang baik dari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru, khususnya dalam menetapkan UMP DKI Jakarta.
“Bagi kami, ini adalah cara untuk bersilahturahmi dengan pemimpin Jakarta yang baru. Kami mendukung slogan maju kotanya bahagia warganya, demi meningkatkan daya beli buruh Jakarta yang berimplikasi dengan menanjaknya konsumsi rumah tangga di Jakarta sehingga akan menambah lapangan kerja baru bagi masyarakat Jakarta,” ujarnya.
Said Iqbal menyampaikan, buruh Jakarta malu dan merasa dimiskinkan karena UMP DKI Jakarta lebih rendah dari upah buruh Vietnam, China, Thailand, Malaysia.
“Bahkan lebih rendah dari UMK Bekasi dan Karawang akibat dari kebijakan upah murah dari Ahok dan Jarot,” ujarnya.
Aksi buruh di Balai Kota itu diikuti kurang lebih 3 ribu orang buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Jakarta (GBJ).
Bersamaan dengan aksi buruh, juga dilakukan pembahasan rekomendasi UMP 2018 oleh Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta. Buruh mekomendasikan UMP kepada Gubernur DKI Jakarta sebesar Rp 3,9 juta.
“Angka 3,9 berdasarkan hasil survei KHL di DKI Jakarta yang sudah disepakati Dewan Pengupahan yaitu sebesar Rp 3,6 juta ditambahkan nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi DKI,” ujar Said Iqbal.
Sementara itu, kalangan pengusaha mengusulkan UMP 2018 sebesar Rp 3,6 juta, dengan perhitungan formula kenaikan upah yang diatur dalam PP 78/2015.
Menanggapi usulan pengusaha, Said Iqbal mengatakan bahwa Anies – Sandi sudah berjanji tidak akan menetapkan UMP berdasarkan PP 78/2015.
“Karena itu dilakukan survei KHL dan diperoleh angka 3,6 juta. Jika ditambabkan inflansi dan pertumbuhan ekonomi, maka nilai UMP 2018 yang ideal adalah 3,9 juta sangat realistis,” ujarnya.
Lebih lanjut, Said Iqbal menerangkan jika UMP DKI Jakarta tahun 2017 yang ditetapkan dengan menggunakan formula PP 78/2015 digugat buruh di PTUN Jakarta. Hasilnya, gugatan buruh dimenangkan PTUN.
“Dengan semikian sangat tepat jika Gubernur tidak lagi menggunakan PP 78/2015 dalam menetapkan UMP 2018,” pungkas Iqbal.(JR)
