Gereja Ditutup Oleh Pemerintah di Indragiri Hilir, Bukti Pancasila Belum Dihayati

Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pembumian Pancasila (DPP GPP)
Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pembumian Pancasila (DPP GPP)

Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pembumian Pancasila (DPP GPP) menyikapi  pelarangan Peribadatan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Dusun Sari Agung, Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, pada tanggal 25 Agustus 2019.

Penolakan berdirinya di Dusun Sari Agung RT 01 RW 02, Desa Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, sangat disesalkan. Apalagi, Pemerintah kabupaten sendiri yang melakukan penutupan rumah ibadah. Pancasila benar-benar tak memperoleh penghayatan bagi pemerintah yang bersangkutan.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pembumian Pancasila (DPP GPP) Antonius Dieben Robinson Manurung menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya peristiwa pelarangan peribadatan Gereja itu.

Menurutnya, peristiwa pelarangan beribadah merupakan indikasi dimana Pancasila belum dipahami dan dihayati sebagai ideologi bangsa dan magnet pemersatu.

“Itu menegaskan bahwa proses pembumian Pancasila secara progresif-revolusioner sangat dibutuhkan dalam menguatkan persaudaraan bangsa serta menghormati keberagaman dan perbedaan agama,” ujar Antonius Dieben Robinson Manurung, Jumat, 30 Agustus 2019.

Bersama Sekretaris Jenderal Dr Bondan Kanumoyoso, Antonius menyarankan semua pihak mengutamakan prinsip dialog. Musyawarah-mufakat dalam menyelesaikan permasalahan ini.

“Hindarkan tindakan yang bersifat sepihak dan dapat merugikan pihak lain dalam proses penyelesaian masalah,” ujarnya.

Seperti diketahui, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir bertindak arogan dengan menghentikan secara paksa peribadatan yang sedang berlangsung di Gereja GPdI Efata yang dipimpin Pdt Damianus Sinaga, di Dusun Sari Agung, Desa Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau pada hari Minggu (25/8/2019).

Gereja GPdI pada saat menggelar ibadah Minggu dengan menggunakan terpal harus berakhir dengan penutupan yang dilakukan Satpol PP. Penutupan berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor. 800/BKPB-KIB/VIII/2009/76150 perihal Penghentian Penggunaan Rumah Tempat Tinggal Sebagai Tempat Peibadatan yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Indragiri Hilir H Syamsuddin Uti pada tanggal 7 Agustus 2019.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan