Genosida Kebudayaan di Taman Ismail Marzuki, Gubernur DKI Anies Baswedan Berangus Ruang Kreatif Seniman, #SaveTIM

Genosida Kebudayaan di Taman Ismail Marzuki, Gubernur DKI Anies Baswedan Berangus Ruang Kreatif Seniman, #SaveTIM
Genosida Kebudayaan di Taman Ismail Marzuki, Gubernur DKI Anies Baswedan Berangus Ruang Kreatif Seniman, #SaveTIM

Koordinator Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (MADYA) Jhohannes Marbun atau disapa Joe, yang tergabung dalam Forum Seniman Peduli TIM menegaskan, revitalisasi TIM versi Pemprov DKI Jakarta itu hanyalah sebagai ajang pemberangusan ruang kreatif seniman.

Taman Ismail Marzuki selama setengah abad sangat populer sebagai barometer kesenian di Indonesia.




Bahkan Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta mengusulkan kompleks Taman Ismail Marzuki sebagai situs cagar budaya untuk menjaga kelestarian warisan budaya.

“Namun disaat seluruh kompleks Taman Ismail Marzuki akan direkomendasikan sebagai situs cagar budaya,  Gedung Graha Bhakti Budaya yang sangat bersejarah bagi seniman dan budayawan justru dihancurkan,” tutur Joe.

Hingga saat ini terus berlangsung pembongkaran seluruh area, juga bangunan-bangunan utama di Pusat Kesenian TIM oleh PT Jakpro atas perintah tertulis Gubernur DKI Jakarta.




Pembongkaran atas nama Program Revitalisasi TIM tersebut ditolak oleh publik seni, para seniman, budayawan dan aktivis budaya lainnya, yang telah hidup, berkarya dan turut menciptakan ruh kebudayaan, dari soal kreasi hingga prestasi, reputasi seni-budaya Jakarta selama kurang lebih setengah abad belakangan.

Penolakan para seniman yang sudah berlangsung berbulan-bulan itu dilakukan dalam bentuk silent movement.

Perlawanan itu didasarkan tidak disertakannya publik seni TIM dalam perencanaan Revitalisasi TIM sebagai pemangku kepentingan utama Pusat Kesenian.




“Gagasan tentang revitalisasi dan ekosistem kesenian/kebudayaan yang dilontarkan pihak Pemda bisa jadi bagus maksud dan tujuannya, tapi bagaimana bentuk dan apa dasar atau visi dari yang dimaksud dua istilah itu tidak kami mengerti. Sekali lagi hal itu dikarenakan tidak dibicarakan atau meminta masukan seniman dan budayawan sebagai pemangku kepentingan,” tutur Joe menyampaikan keberatan Forum Seniman Peduli TIM.

Namun, bahkan setelah dilakukan pertemuan, diskusi dan mediasi oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta, PT Jakprotetap saja melakukan pembongkaran yang diperkirakan akan memakan waktu dua tahun.

Bukan saja waktu dua tahun kesenian dan kebudayaan di TIM dimatikan, sehingga ribuan bahkan ratusan ribu seniman dan pekerja budaya kehilangan alat, ruang, dan medium ekspresi, bahkan sebagian besar kehilangan pendapatan, proses pengembangan dan pembangunan kebudayaan pun diasasinasi.




“Pemberangusan ruang-ruang kreatif bagi seniman ini kami menyebutnya Genosida Kebudayaan,” ujarnya.

Hal kritikal lain di balik peristiwa itu adalah lahirnya Pergub No 63 Tahun 2019 yang memberi wewenang PT Jakpro untuk mengelola TIM, agar kawasan itu bisa seperti kawasan komersial lainnya yang profitable.

“Jadi sumber PAD, dan kerja kebudayaan tidak menjadi beban APBD. Dengan antara lain membangun Hotel bintang lima, tujuh lantai. Yang belakangan mereka gelincirkan terminologinya secara peyoratif sebagai wisma. Tapi esensinya tetap hotel bintang lima,” ujarnya lagi.




Tentu saja, keputusan dan terutama cara berpikir sangat keliru itu ditolak keras. Kawasan TIM, sebagaimana ide dasarnya adalah pusat pergolakan dan produksi budaya, bukan komersial/finansial.

Untuk negara melalui pemerintah wajib membiayai kegiatan kebudayaan itu adalah obligasi konstitusional dan kultural, bukan beban.

“Bahkan lebih tepat adalah investasi pembangunan imaterial atau infrasttukrur non-fisik sebagai sisi lain mata uang pembangunan material atau infrastruktur fisik,” katanya.




Masalah ini menjadi krusial dan emergensial, karena Jakarta dan Ibukota yang selama ini menjadi acuan utama (main reference) bagi pemerintahan daerah lainnya. Khususnya dalam pembangunan kebudayaan.

“Itu terbukti pada situasi kritis serupa terjadi di semua daerah di negeri ini. Untuk itulah kami, Forum Seniman Peduli TIM, didukung oleh pekerja seni-budaya dan simpatisan akan terus melakukan silent movement sebagai penegasan kembali atas 3 tuntutan, pertama, menolak pembangunan hotel di TIM. Dua, menolak  PT JakPro untuk mengelola TIM. Dan ketiga, Cabut Pergub Nomer 63 tahun 2019,” tegasnya.

Sebagai upaya mempertahankan marwah Taman Ismail Marzuki, Forum Seniman Peduli TIM pada Hari Jumat, 14 Februari 2020, kembali menggelar aksi seni secara gerilya di area Taman Ismail Marzuki, antara lain:




Diskusi Publik “Pemberangusan Ruang Kreatif Kita. Pembicara Danton Sihombing (Ketua Plt. Dewan Kesenian Jakarta), Jhohanes Marbun (Koordinator Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (MADYA), Abdullah Wong (Sekjen Lesbumi). Moderator : Exan Zen. Tempat Gedung PDS HB. Jassin, Taman Ismail Marzuki. Pukul 14.00-16.00 WIB.

Musik Puisi Teaterikal “Pertunjukan Terakhir” durasi 15 menit oleh : Cok Ryan Hutagaol (Teater Mandiri), Exan Zen dan Fransiscus Raranta.  Tempat: Puing Reruntuhan Gedung Graha Bhakti Budaya Taman Ismail Marzuki, pukul 16.00-16.15 WIB.

Konferensi Pers bersama seniman dan budayawan terkemuka al : Radhar Panca Dahana, Noorca M. Massardi, Yudi Latif, Dolorosa Sinaga, Putu Wijaya, dll. Tempat Puing Reruntuhan Gedung Graha Bhakti Budaya Taman Ismail Marzuki, pukul : 16.15-17.00 WIB.




Silent Action. Tempat : Trotoar depan Taman Ismail Marzuki, pukul : 17.00 – 18.00 WIB. #saveTIM Percussion “Bunyi Sebagai Bentuk Perlawanan Terhadap Genosida Kebudayaan”. Tempat Posko #saveTIM. Pukul 18.30-22.30 WIB.

Kelola Taman Ismail Marzuki Dengan Sistem Badan Layanan Umum

Untuk mengelola dan merawat TIM, bisa dilakukan dengan sistem Badan Layanan Umum (BLU).

Koordinator Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (MADYA) Jhohannes Marbun menyampaikan, pengalamannya saat pendampingan pasca kasus pencurian puluhan koleksi emas masterpiece Museum Negeri Sonobudoyo (MNSB), sistem pengelolaan museum dengan sistem BLU sudah pernah dilakukan.




Dengan BLU, pengelolaan museum bisa memperoleh dana dari kegiatan atau usaha-usaha yang dilakukan oleh museum. Walau tujuannya bukan untuk mencari keuntungan. “Atau bahasa lainnya sebagai lembaga nirlaba,” katanya.

Selanjutnya, kata Joe, dana yang diperoleh akan pergunakan untuk membiayai kembali kegiatan-kegiatan di museum.

Pihak museum juga tetap berhak mendapatkan dana rutin dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda), selama proses aktivitas tidak dapat ditutupi dari dana-dana yang diperoleh museum.




Untuk personil yang mengelola BLU, yakni Direksi dan Manajemennya, lanjut Joe, tidak mesti berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Sesungguhnya sudah banyak badan atau lembaga pemerintah dan pemda yang statusnya Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), seperti Rumah Sakit. Dan juga salah satu yang lain adalah Taman Pintar Yogyakarta,” katanya.

Nah, untuk pengelolaan Taman Ismail Marzuki (TIM) di Jakarta, Joe juga menyarankan agar dilakukan dengan system BLUD.




Jadi, BLUD bisa dijadikan sebagai alternatif sebagai win-win solution  bagi semua pihak. “Termasuk dalam pengelolaan Taman Ismain Marzuki ke depan,” ujarnya.

Joe mengajak para stake holder, seniman, praktisi dan pihak-pihak terkait, untuk lebih menyeriusi pengelolaan TIM dengan metode Badan Layanan Umum. “Kiranya bagi teman-teman yang berminat, rencana itu bisa kita diskusikan,” ujar Joe.

Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta (Bakesbangpol), Bambang Eko Prabowo menyampaikan, pihaknya akan menyerap semua informasi dan saran maupun kritik yang dilancarkan masyarakat terkait Revitalisasi TIM.




Selanjutnya akan dibawa dan dibahas ke dalam rapat. “Masukan, kritik dan pertimbangan itu akan kami serap dan dibahas nanti. Kami akan sampaikan ke bidang-bidang terkait dan ke Gubernur DKI,” ujar Bambang Eko Prabowo, saat ditemui di Kantornya, Bakesbangpol DKI Jakarta, Blok H Lantai 15, Kebon Sirih Nomor 18, Jakarta Pusat, Rabu (12/02/2020).(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan