Gelar Rakornas di Hotel Borobudur, Sejumlah Menteri & Petinggi Akan Geber Reforma Agraria

Gelar Rakornas di Hotel Borobudur, Sejumlah Menteri & Petinggi Akan Geber Reforma Agraria.

Sejumlah Menteri dan Pejabat Tinggi urusan agraria dan pertanahan kumpul di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (31/10/2018).

Mereka menggelar Rapat Koordinasi Nasional Gugus Tugas Agraria (GTRA), untuk menggeber program reforma agraria di penghujung Pemerintahan Jokowi ini.

Dalam pertemuan itu, dibahas reforma agraria sebagai target utama. Untuk menyatukan gerak langkah, Kementerian, Lembaga dan pemangku kepentingan, maka Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) menggelar Rakornas GTRA itu.

Rakornas itu dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Lingkungan (KLHK), Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Kepala Staff Kepresidenan, Direktur Jenderal Penataan Agraria dan sejumlah petinggi lainnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution mengungkapkan, dalam empat tahun terakhir, Pemerintah mengupayakan agar Reformasi Agraria dapat betul-betul terwujud, dengan melakukan legalisasi aset.

“Sejak Indonesia Merdeka, masyarakat pemilik tanah, khususnya di pedesaan tidak memiliki sertifikat dan tidak adanya kepastian hukum atas tanah yang mereka punya,” tutur Darmin Nasution.

Dia mengatakan, dari total 126 juta bidang tanah yang harus bersertifikat, pada 2015 baru 46 juta yang disertifikasi.

Sejak 2015 hingga 2017, pemerintah melakukan legalisasi aset tanah rakyat dengan mengeluarkan sertifikat kepada sekitar 7,3 juta bidang tanah. Sepanjang 2018, pemerintah sudah mengeluarkan sebanyak 6,2 juta sertifikat, dari target 9 juta bidang tanah.

“Butuh 10 tahun untuk menyelesaikan persoalan ini. Tapi ya kita harus mulai. Sebenarnya ini harus dimulai 60 tahun yang lalu. Banyak negara sudah lakukan itu. Malaysia sudah, Filipina sudah, kita belum,” tutur Darmin Nasution.

Dalam pertemuan itu, pihak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia memaparkan beberapa poin antara lain; Kebijakan Pemerataan Ekonomi, Aset dan Akses dalam Reformasi Agraria, Subyek dan Obyek Penerima Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH), Instruksi Presiden (Inpres) Moraterium Kebun Kelapa Sawit, Kemajuan Program Reforma Agraria, Arahan Khusus kepada Gubernur-Gubernur terkait Tugas dan Tanggung Jawab.

Berkenaan dengan Reforma Agraria itu, Kementerian Desa (PDTT) mengaku sudah menyusun 4 langkah percepatan dalam rangka mendorong terwujudnya Reformasi Agraria.

Langkah yang dipersiapkan adalah dengan melakukan upaya Redistribusi, Legalisasi, Pengembangan Kawasan Transmigrasi melalui Kemitraan, dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka pelaksanaan perhutanan sosial.

Sedangkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional memaparkan  tantangan, Implementasi dan evaluasi Reformasi Agraria selama 4 tahun belakangan, diantaranya Capaian Pemerintah di Kementerian ATR/BPN, Pelaksanaan Reforma Agraria, Realisasi Reforma Agraria, Kendala dan Tantangan ke depan.

Selain itu, Rakornas GTRA itu juga memiliki agenda Sosialisasi Perpres Nomor 86 Tahun 2018. Peraturan Presiden ini dikeluarkan oleh karena masih terjadi ketimpangan penguasaan lahan, konflik agraria, pengelolaan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan.

Reforma Agraria menjadi bagian dari Sembilan agenda utama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yaitu cita ke-5 dari Nawacita yang berbunyi; meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Dengan salah satu programnya yaitu mendorong Landreform atau Reformasi Agraria dan Program kepemilikan tanah seluas 9 Juta Hektar. Regulasi ini diharapkan dapat menyempurnakan dan penguatan untuk menopang pelaksanaan program.

Sosialisasi Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dilakukan agar koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi Reforma Agraria antar pemangku kepentingan terkait, di tingkat pusat maupun daerah, memiliki kesatuan gerak untuk percepatan Reforma Agraria.(Michael Nababan)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*