Gelar Aksi Konvoi ‘Bukan Moge’ untuk Reformasi Pajak, Koalisi Elemen Sipil Dukung KPK Bongkar Permainan Busuk Di Lingkungan Dirjen Pajak

Gelar Aksi Konvoi ‘Bukan Moge’ untuk Reformasi Pajak, Koalisi Elemen Sipil Dukung KPK Bongkar Permainan Busuk Di Lingkungan Dirjen Pajak

- in DAERAH, EKBIS, HUKUM, NASIONAL, POLITIK, PROFIL
387
0
Koalisi Elemen Sipil yang terdiri dari KOMRAD Pancasila, Jaringan Intelektual Hukum Nasional (JIHN), Barak 106, Barisan Rakyat Indonesia, Langkah Juang Rakyat Indonesia, menggelar aksi Konvoi Bukan Moge untuk Reformasi Pajak ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Kamis (09/03/2023). (Dok)Koalisi Elemen Sipil yang terdiri dari KOMRAD Pancasila, Jaringan Intelektual Hukum Nasional (JIHN), Barak 106, Barisan Rakyat Indonesia, Langkah Juang Rakyat Indonesia, menggelar aksi Konvoi Bukan Moge untuk Reformasi Pajak ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Kamis (09/03/2023). (Dok)

Koalisi Elemen Sipil yang terdiri dari KOMRAD Pancasila, Jaringan Intelektual Hukum Nasional (JIHN), Barak 106, Barisan Rakyat Indonesia, Langkah Juang Rakyat Indonesia, menggelar aksi Konvoi Bukan Moge untuk Reformasi Pajak ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Kamis (09/03/2023) lalu.

Juru bicara Koalisi Elemen Sipil, Anthony Yudha, menyebut, perlahan namun pasti, KPK mulai berhasil membongkar kotak pandora yang penuh bangkai dan bau anyir di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Dia mengatakan, bermula pada harta tidak wajar yang dimiliki Rafael Alun Triasambodo,  berlanjut pada adanya “Geng”, hingga terakhir adanya temuan transaksi keuangan yang mencurigakan dengan nilai yang jumlahnya sangat fantastis.

“Permainan busuk para bangkai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tidak bisa dianggap sebagai hal yang sepele, soal pajak adalah soal keberlangsungan tata kelola Negara yang baik,” katanya.

Untuk itu, KPK harus terus melakukan kerja kerja “Antirasuah”-nya, KPK harus terus didorong dan  didukung untuk membongkar praktik busuk para “Bedebah” di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

“Masyarakat serta elemen lainnya harus bersatu padu mengawal kasus ini hingga tuntas. KPK serta lembaga lainnya seperti PPATK harus mendapat dukungan masyarakat luas agar mampu dan berani membongkar para “Bedebah” di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan demi terciptanya tata kelola pajak yang baik,” tutur Anthony.

Berdasar pada hal itu, lanjutnya, Koalisi Elemen Sipil yang terdiri dari KOMRAD Pancasila, Jaringan Intelektual Hukum Nasional (JIHN), Barak 106, Barisan Rakyat Indonesia, Langkah Juang Rakyat Indonesia, akan terus bergerak dan berjuang dalam mendukung upaya dari KPK, PPATK, dan lembaga lainnya.

“Untuk dapat mengusut sampai tuntas kasus ini, sesuai dengan arahan dari Presiden Republik Indonesia yang berharap kasus ini dapat diungkap secara terang benderang dan diselesaikan dengan cepat,” katanya.

Koalisi Elemen Sipil yang terdiri dari KOMRAD Pancasila, Jaringan Intelektual Hukum Nasional (JIHN), Barak 106, Barisan Rakyat Indonesia, Langkah Juang Rakyat Indonesia, menegaskan, Reformasi Pajak adalah Harga Mati.

Ada pun tuntutan Koalisi Elemen Sipil yang terdiri dari KOMRAD Pancasila, Jaringan Intelektual Hukum Nasional (JIHN), Barak 106, Barisan Rakyat Indonesia, Langkah Juang Rakyat Indonesia, yakni:

Satu, mendesak Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan untuk tegas mencopot Kepala Ditjend Pajak, Suryo Utomo.

“Karena telah membuat degradasi kepercayaan publik terhadap Ditjen Pajak merosot, dengan mencontohkan perilaku hidup yang hedon dan terkesan angkuh, serta tidak berintegritas dan sama saja seperti Rafael Alun Trisambodo dan Eko Dhramanto,” ujar Anthony.

Dua, mendukung langkah KPK untuk memanggil dan memeriksa Dirjen Pajak Suryo Utomo dan mantan para anggota Club Moge DJP selaku para pejabat tinggi Ditjen Pajak dan Kemenkeu, terkait kasus pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo.

“Dan juga adanya kumpulan “Geng” yang ada di Ditjen Pajak. KPK harus membongkar permainan kotor para pegawai pajak,” lanjutnya.

Ketiga, mendorong KPK untuk menelusuri seluruh harta kekayaan para pejabat tinggi di lingkungan Ditjen Pajak, karena terindikasi banyak harta yang tidak atau belum dilaporkan dalam LHKPN, serta keterlibatan pejabat pajak lainnya yang diduga berkomplot dengan Rafael Alun Trisambodo.

Empat, meminta Pemerintah untuk mencabut PP No. 94 tahun 2021 tentang kedisiplinan ASN dan menggantinya dengan menerapkan Aturan yang lebih ketat perihal pejabat negara tidak boleh berbisnis agar tidak menimbulkan Conflict of Interest.

Lima, mendukung penuh Instruksi Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan permasalahan carut marutnya dunia perpajakan dengan melakukan Reformasi Pajak.

“Dan untuk mencegah rasa pesimis masyarakat taat pajak demi meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen pajak,” tandas Anthony.(RED)

 

Elemen :

KOMRAD Pancasila

Jaringan Intelektual Hukum Nasional

Barak 106

Barisan Rakyat Indonesia

Langkah Juang Rakyat Indonesia

 

Cp :

085711824600 ( KOMRAD Pancasila)

089663076733 ( JIHN)

08127645135 (BARAK 106)

081210384007( BARIS)

 

Kordinator Elemen Sipil

Antony Yudha ( KOMRAD Pancasila)

 

#BuatApaBayarPajak?#

#NungguViralBaruLaporan#

#ReformasiPajak#

#PecatPejabatBusuk#

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Bakal Segera Diadili di Kursi Pesakitan, Ketua Yayasan Sekolah Pendeta Indonesia Timur Prof Dr Marthen Napang Dijebloskan Ke Rutan Salemba

Ketua Badan Pengurus Yayasan Sekolah Tinggi Filsafat dan