Breaking News

Gelar Aksi Ke 8 di KPK, Masyarakat Tapanuli Tengah Minta Pertemuan Gelap Bupati dengan Ketua KPK Diusut

Gelar Aksi Ke 8 di KPK, Masyarakat Tapanuli Tengah Minta Pertemuan Gelap Bupati dengan Ketua KPK Diusut.

Ratusan warga masyarakat Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, kembali mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

KPK

Mereka meminta agar pertemuan gelap yang dilakukan Bupati Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani dengan Ketua KPK Agus Rahardjo dibongkar.

Koordinator Gerakan Masyarakat Tapanuli Tengah (Gema Tapteng), Joko Pranata Situmeang menyampaikan, kedatangan mereka sudah yang ke-8 kali meminta KPK mengusut dugaan korupsi yang dilakukan Bupati Tapteng. Kini, mereka menduga kuat, ada upaya menutup dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bakhtiar Ahmad Sibarani di KPK, lantaran ada pertemuan gelap antara Bupati Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani dengan Ketua KPK Agus Rahardjo.

“Kami meminta agar pertemuan Ketua KPK Agus Rahardjo dengan Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani dibongkar. Kami dari Gerakan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah kembali turun kejalan menuntut yang ke delapan kalinya kepada Pimpinan KPK untuk Menanyakan apakah KPK mengenal Pelaku Hantu dalam proses hukum di KPK?” tutur Joko Pranata Situmeang, di Jakarta, Sabtu (27/10/2018).

Dia menuturkan,  sudah 7 kali aksi belum ditanggapi KPK, aksi I 12 Juni 2015, aksi ke II 6 Agustus 2015, aksi III 16 April 2018, aksi Ke IV 26 April 2018, aksi Ke V 9 Mei 2018, aksi ke VI 16 Mei 2018 dan aksi yang ke VII 9 Agustus 2018 di Gedung KPK, Jalan Kuningan Mulia, Jakarta Selatan.

Joko menyebut, ada kasus korupsinya Bupati Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani yang tak kunjung disentuh oleh KPK.  Dia mengatakan, di dalam hukum dikenal ajaran penyertaan atau deelneming yaitu suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari satu orang.

Ajaran penyertaan mengelompokkan pelaku tersebut menjadi 4 bagian yaitu menyuruh melakukan, melakukan, membantu melakukan dan menggerakkan.

“Apapun kedudukan para pelaku dalam peristiwa pidana tersebut, mereka tetap diminta pertanggungjawabannya secara Hukum Pidana,” ujar Joko.

Hal berbeda terjadi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di KPK yang terdafar dalam Register Perkara Nomor : 11/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 11 Mei 2015, dalam perkara Raja Bonaran Situmeang, dimana dalam perkara tersebut Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 107 sampai dengan halaman 109 menyatakan, bahwa pemberian uang itu dilakukan melalui perantaraan orang lain, dalam hal ini adalah Bahktiar Ahmad Sibarani, Subur Effendi dan Hetbin Pasaribu dengan mentransfer uang tersebut ke rekening CV Ratu Samagat.

Joko menegaskan, keterangan itu sesuai dengan pengakuan Bahktiar Ahmad Sibarani pada halaman 16 sampai dengan hala,an 23 dalam Register Perkara Nomor No. 11/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst, yang menerangkan bahwa yang melakukan pertemuan dengan M Akil Mochtar adalah Bakhtiar Ahmad Sibarani. Kemudian, yang menerima uang dari Hetbin Pasaribu dan Juang Pasaribu adalah Bahktiar Ahmad Sibarani. Yang mentransfer uang ke Rekening  CV Ratu Sammagat, melalui Bank Mandiri Cabang Cibinong dan Bank Mandiri Cabang Depok adalah Bakhatiar Ahmad Sibarani.

“Begitu terang benderangnya peranan Bakhtiar Ahmad Sibarani dalam perkara ini, namun walaupun telah berulang kali, bahkan hari ini sudah yang ke 8 kali masyarakat Tapanuli Tengah melakukan demo di KPK, dan Raja Bonaran Situmeang sudah memberikan pernyataan mendukung KPK untuk melanjutkan penyidikan lanjutan dalam perkara ini, namun KPK tidak juga menetapkan Bakhtiar Ahmad Sibarani sebagai tersangka dalam kasus ini,” tutur Joko.

Situasi itu, lanjutnya, menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat. Padahal, dia  adalah inisiatir dalam perkara tersebut. “Apakah KPK mengenal istilah pelaku hantu dalam proses hukum yang dilakukan di KPK ?  Yakni pelaku yang tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, tapi gentayangan, bahkan kini malah menjadi Bupati di Tapanuli Tengah?” tanya Joko.

Dia pun mempertanyakanKPK lantaran tidak kunjung mengusut kasus itu. “Kok yang sudah di depan mata dan pasti, ditinggalkan begitu saja, tapi mengejar yang tidak pasti. Ada apa ini? Ujarnya.

Joko pun menelusuri, dan dia mengaku menemukan fakta, bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018, Ketua KPK Agus Rahardjo melakukan pertemuan gelap dengan Bakhtiar Ahmad Sibarani, di Kota Padang Sidempuan.

“Padahal, sepatutnya Ketua KPK mengetahui Bakhtiar Ahmad Sibarani itu adalah pihak yang berpotensi sebagai sebagai tersangka,” ujarnya.

Dia menegaskan, sebelum pertemuan itu pun, Gema Tapteng sudah melaporkan Bakhtiar Ahmad Sibarani ke KPK, tepatnya pada 4 April 2018.

“Apakah pertemuan tersebut menjadi penghalang bagi KPK untuk mentersangkakan Bakhtiar Ahmad Sibarani?” ujarnya.

Joko pun menegaskan, pertemuan itu telah melukai rasa keadilan masyarakat. Dia menyebut, Ketua KPK sudah melanggar Kode Etik sebagai Pimpinan KPK.

“Jika pertemuan di Padang Sidempuan tersebut tidak menjadi penghalang untuk mentersangkakan Baktiar Ahmad Sibarani, maka pasti KPK akan segera mentersangkakannya. Dan bila KPK tidak segera mentersangkakannya, berarti pertemuan Ketua KPK Agus Rahardjo dengan Bupati Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani adalah dalam rangka memberikan perlindungan kepada Baktiar,” ujarnya.

Joko pun mengingatkan, jika KPK tidak menetapkan Baktiar Ahmad Sibarani sebagai tersangka, maka deelneming harus ditambahkan satu lagi.  “Ditambah satu bagian lagi yaitu pelaku hantu,  yakni pelaku yang tidak dapat diminta pertanggungjawabannya namun gentayangan. Sekarang, KPK silakan, Berani Jujur itu Hebat,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*