Breaking News

Geber Peremajaan Sawit, Organisasi Petani Kelapa Sawit Inginkan Peningkatan Produktivitas

Geber Peremajaan Sawit, Organisasi Petani Kelapa Sawit Inginkan Peningkatan Produktivitas. Geber Peremajaan Sawit, Organisasi Petani Kelapa Sawit Inginkan Peningkatan Produktivitas.

Sebanyak empat Organisasi Petani Kelapa Sawit atau POPSI mendesak segera dilakukannya peremajaan sawit. Hal itu untuk meningkatkan produktivitas.

Empat organisasi POPSi itu adalah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR (ASPEKPIR), dan Asosiasi Sawit Masa Depanku (SAMADE).




Manajer Kelembagaan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Sabarudin menjelaskan, dukungan terhadap peremajaan sawit sebagai upaya peningkatan produktivitas itu telah disampaikan organisasi-organisasi POPSI itu disampaikan dalam Seminar Nasional yang bertema; Seriuskah Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)? Topik Peremajaan sawit rakyat sebagai solusi peningkatan produktivitas nasional, yang di inisiasi oleh Media Perkebunan di Menara 165, TB Simatupang, Jakarta Selatan.

Sebagaimana diketahui, program peremajaan sawit rakyat menjadi program prioritas pemerintah untuk sawit nasional untuk meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat.

Sabarudin mengatakan, dukungan pemerintah tersebut direalisasikan melalui dukungan pendanaan yang dikumpulkan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS). Dukungan dana bagi PSR ini sebesar 25 juta rupiah per hektar dengan batasan empat hektar per petani.




“Sebagaimana diketahui, Pungutan ini telah dihentikan oleh kementerian perekonomian pada pertengah Desember 2018 lalu hingga saat ini,” tutur Sabarudin, dalam keterangan persnya, Kamis (11/07/2019).

Dia menegaskan, keempat organisasi ini juga mengukuhkan Persatuan Organisasi Petani Kelapa Sawit atau yang disingkat POPSI. Pengukuhan ini dilakukan melalui deklarasi bersama.

Ketua Umum ASPEK-PIR, Setioyono mengatakan organisasi petani harus bersatu untuk memiliki pandangan dan sikap yang sama menyuarakan kepentingan petani kelapa sawit Indonesia.




“Dana Sawit ini harus memberikan manfaat bagi petani kelapa sawit dengan cara mendukung penuh pendanaannya untuk peremajaan sawit,” ujar Setyono yang juga merupakan petani sawit PIRTRANS di Riau ini.

Dia meminta agar dukungan pendanaan bagi petani tidak dibatasi dengan luasan 4 hektar melainkan dibawah 25 hektar sesuai UU Perkebunan.

Setyono pun meminta agar dukungan dana sebesar 25 juta rupiah per hektar tersebut harus ditinjau kembali Bersama dengan anggota POPSI dengan harapan mencapai 45 juta per hektar sebagaimana harapan dari ratusan ribu petani PIR di Indonesia.




Anggota POPSI lainnya, yakni Ketua Umum APKASINDO, Alvian Arrahman mendukung inisiatif peningkatan produktivitas melalui program PSR.

Alvian meminta agar program ini perlu didukung dengan prosedur yang mudah bagi petani dan meminta agar syaratnya dipermudah satu atau dua syarat cukup.

“Beberapa waktu lalu, kementerian pertanian telah menetapkan delapan syarat bagi petani penerima program PSR. Namun syarat-syarat ini masih berat untuk dipenuhi petani adalah tugas Kabupaten Kota, namun pemerintah daerah tidak memiliki dana untuk mendata petani plasma dan petani swadaya,” tuturnya.




Senada dengan Alvian, Wakil Ketua Umum Asosiasi Sawit Masa Depanku (SAMADE), Pahala Sibuea mengingatkan bahwa Janji Presiden Jokowi pada bulan Oktober 2018 dalam acara Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) pada 29 Oktober 2018 di Bali.

“Saat itu Presiden menegaskan bahwa petani sawit jangan dipersulit, satu syarat cukup,” jelasnya.

Kedepan, lanjutnya, Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) yang di deklarasikan hari ini akan memiliki tugas berat, khususnya dalam melakukan pendampingan petani, revitalisasi kelembagaan dan penyiapan syaratsyarat untuk peremajaan sawit.




“Karena itu, POPSI meminta untuk bersinergi dengan para pihak khususnya pemerintah daerah, perusahaan perkebunan dan Badan Pengelola Dana Perkebunan serta Direktorat Jendral Perkebunan,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto mendesak Pemerintah, perusahaan swasta dan industri biodiesel, untuk bergotong royong membantu petani kelapa sawit dimanapun mereka berada.

“Jangan biarkan petani bergerak sendiri tanpa pendampingan,” ujarnya.

Darto pun meminta agar program PSR ini jangan hanya fokus pada PSR, karena tidak semua petani membutuhkannya.




Masih ada hal-hal lain yang dibutuhkan petani, seperti model insentif bagi petani untuk menambah pendapatan petani dari harga TBS yang terus anjlok dan program ketahanan pangan petani sawit.

Dia menerangkan, POPSI tersebar di 22 Provinsi, dan terhubung dengan beberapa kabupaten sentra sawit. POPSI memiliki visi mewujudkan perkebunan kelapa sawit rakyat indonesia yang kuat, berkelanjutan dan berdaya saing untuk kesejahteraan petani kelapa sawit.




Sedangkan misinya, mempersiapkan petani kelapa sawit Indonesia memilik daya saing dan mengelola perkebunan secara berkelanjutan, mendorong anggota untuk melaksanakan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang tepat, membangun sinergi dengan para pemangku kepentingan dalam industri perkebunan kelapa sawit Indonesia, memperkuat koperasi atau kelembagaan petani sebagai tulang punggung ekonomi perkebunan rakyat Indonesia, mendorong industri hilir dan pembeli minyak sawit untuk berpihak kepada petani kelapa sawit Indonesia.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*