Gawat, Proses Hukum Tak Pernah Berpihak Kepada Keadilan, Aparat Hukum Mestinya Bebaskan Orang-Orang Kecil Korban Kriminalisasi Seperti Pak Mujiman di Bengkalis

Gawat, Proses Hukum Tak Pernah Berpihak Kepada Keadilan, Aparat Hukum Mestinya Bebaskan Orang-Orang Kecil Korban Kriminalisasi Seperti Pak Mujiman di Bengkalis. – Foto: Poster Bebaskan Mujiman. (Ist)
Gawat, Proses Hukum Tak Pernah Berpihak Kepada Keadilan, Aparat Hukum Mestinya Bebaskan Orang-Orang Kecil Korban Kriminalisasi Seperti Pak Mujiman di Bengkalis. – Foto: Poster Bebaskan Mujiman. (Ist)

Kondisi para pencari keadilan semakin gawat. Proses penegakan hukum seringkali tak berpihak kepada keadilan. Seperti yang dialami seorang warga kecil bernama Mujiman Bin Rosidin di Bengkalis, Provinsi Riau.

Mujiman Bin Rosidin merasa dikriminalisasi dan dituduh membakar lahan. Kini persidangannya dipaksakan. Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru (LBH Pekanbaru) Novel Setiawan, yang mendampingi Mujiman Bin Rosidin, menyampaikan, pada Selasa, 1 September 2020, persidangan dengan kasus membakar lahan telah memasuki agenda pembacaan pledooi atau nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa Mujiman Bin Rosidin.

Penasihat Hukum Mujiman Bin Rosidin mengajukan pledooinya untuk membantah tuntutan terhadap terdakwa pada agenda persidangan sebelumnya dengan Nomor Perkara 251/Pid.B/LH/2020/PN.Bls pada Pengadilan Negeri Bengkalis (PN Bengkalis).

Selama Persidangan berlangsung penuntut umum menghadirkan 13 orang saksi A Charge atau saksi yang meringankan. Yang terdiri dari 5 orang Saksi Verbalisan, dan dua orang Ahli. Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan 3 orang saksi A de Charge dan satu Ahli Lingkungan yaitu Dr Elviriadi yang juga merupakan Dosen UIN Suska Riau.

“Dalam persidangan, banyak terungkap fakta bahwa tidak ada seorang saksipun yang melihat Pak Mujiman membakar lahan pada tanggal 14 Januari 2020 seperti yang didakwakan kepada Pak Mujiman,” ungkap Novel Setiawan, dalam keterangan persnya, Kamis (03/09/2020).

Dalam persidangan juga sempat dihadirkan saksi penyidik atau verbalisan, karena ada beberapa saksi yang membantah Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

“Dan merasa tertekan oleh Kanit Reskrim Polsek Merbau sesaat sebelum memberikan keterangan pada penyidik,” ungkapnya.

Setidaknya, menurut Noval, ada lima poin inti yang termuat dalam Pledooi Penasihat Hukum. Pertama, telah terjadi pengkaburan fakta dan proses pemeriksaan yang tidak bebas dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi.

Kedua, kebakaran yang dituduhkan terjadi pada 14 Januari 2020, namun didapati fakta bahwa Mujiman melakukan pembakaran untuk mengusir tawon di pelepah sagunya pada 7 Januari 2020 dan segera dipadamkan setelah tawon tesebut pergi.

Ketiga, barang bukti dalam perkara a quo berupa mancis Merk M2000 warna putih bukanlah barang bukti yang berhubungan langsung dengan kejadian dalam perkara a quo pada 14 Januari 2020.

Keempat, pada  fakta persidangan terungkap bahwa tempat Terdakwa membakar sarang tawon pada 7 Januari 2020 dengan titik api pada kejadian kebakaran tanggal 14 Januari 2020 seperti yang didakwakan kepada Terdakwa berbeda, yaitu berjarak lima meter.

Tempat atau locus kejadian perkara a quo berbeda dengan fakta persidangan yang terungkap. Begitu juga waktu atau tempus kejadian perkara a quo.

“Terakhir, lokasi kebakaran maupun lahan milik Terdakwa merupakan tempat perlintasan orang yang berburu, noreh karet dan lainnya, dapat disimpulkan kemungkinan lain bisa saja terjadi,” jelas Noval.

Noval menambahkan, ini kali kedua LBH Pekanbaru mendampingi warga Kabupaten Meranti yang adili karena membakar lahan.

“Sebelumnya Pak Rustam yang merupakan buruh bangunan divonis bersalah atas dakwaan membakar sampah di halaman rumahnya. Sekarang ada Pak Mujiman yang kebun miliknya terjadi kebakaran tapi dari fakta persidangan tidak bisa dibuktikan bahwa terdakwa mujimanlah yang menyebabkan kebun terbakar,” jelas Noval Setiawan.

Noval juga mengungkapkan, dalam pembelaannya bahwa di Meranti, bukan saja lahan Mujiman yang terbakar, korporasi juga ada yang terbakar. Namun korporasi tidak segera dijadikan tersangka.

“Adanya perlakuan berbeda dalam penegakan hukum pada korporasi, dan masyarakat kecil menunjukkan disparitas hukum yang sangat mencolok,” ujar Noval.

Noval menyampaikan, pihaknya berkesimpulan bahwa semua dakwaan yang didakwakan kepada Mujiman tidak terbukti. Noval meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri  Bengkalis agar kiranya dapat melihat lebih jernih dan membebaskan Mujiman.

Sebelumnya, diterangkan Noval, dalam sidang tuntutan pada 25 Agustus 2020, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut penjara selama 2 tahun penjara dan denda sebesar Rp 800 juta.

“Tuntutan ini tentunya menciderai rasa keadilan bagi masyarakat. Darimana uang Pak Mujiman sebanyak itu? Lagipun perkara ini sangat dipaksakan untuk naik ke penyidikan dan persidangan. Karena faktanya ternyata terungkap dipersidangan baik saksi maupun bukti tidak berkesesuaian,” tandas Noval.

Agenda Persidangan berikutnya adalah Replik oleh Jaksa Penuntut Umum JPU) atas Pledooi pada Rabu, 2 September 2020. Sedangkan persidangan dengan agenda Pembacaan Putusan dijadwalkan pada Kamis, 3 September 2020.

“Semoga majelis hakim memberikan putusan yang memberikan keadilan bagi masyarakat miskin, buta hukum dan termarjinalkan serta putusan hakim dapat mencerminkan bahwa hukum tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah,” tutup Noval.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan