Ganti Ruginya Dicaplok Oknum Penegak Hukum, Korban Gusuran Minta Keadilan

Ganti Ruginya Dicaplok Oknum Penegak Hukum, Korban Gusuran Minta Keadilan.

Ratusan warga korban gusuran di Cengkareng, Jakarta Barat, mengaku tidak memperoleh ganti rugi semestinya dari aparat pemerintah.

Para korban gusuran yang tanah dan rumah-rumah mereka itu sudah diambil-alih Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di era Gubernur Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok itu pun meminta keadilan.

Jurubicara Warga Korban Gusuran Cengkareng, Radius Robelson Sitanggang mengungkapkan, sudah dua tahun terakhir ini mereka berjuang kembali untuk memperoleh keadilan, yakni hak mereka berupa ganti rugi yang layak.

“Sebetulnya putusannya sudah inkraht di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bahkan kasasi di Mahkamah Agung. Namun, kami ditipu, dipalsukan dan dicaplok oleh oknum pengacara. Akhirnya kami tak mendapatkan apa-apa. Dia ambil semua hak kami,” tutur Robelson, di Jakarta, Jumat (05/10/2018).

Dia menyebut, sebanyak 358 Kepala Keluarga yang menjadi korban gusuran itu kebingungan dan selalu dipingpong ketika menuntut haknya.

Persoalan penggusuran di daerah Cengkareng, Jakarta Barat itu sendiri terjadi pada tahun 2003. Kemudian putusan inkraht-nya terjadi 2012. “Seharusnya dieksekusi putusan itu pada 2012,” ucap Robelson.

Dia menuturkan, rumah dan tanah mereka sendiri tadinya diurus oleh ayah kandungnya dengan meminta bantuan seorang advokat yang berkantor di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat. Namun, sejak ayahnya meninggal dunia pada tahun 2010, si oknum advokat tersebut malah mempermain-mainkan para korban gusuran.

“Inisialnya GT. Kantornya di Kemayoran. Saya pernah beberapa kali menemui dia di kantornya, malah dia berlagak punya kuasa. Dia sudah mengambil hak kami sebesar Rp 3,5 miliar dari Pengadilan Jakarta Barat,” ungkap Robelson.

Robelson melanjutkan, sebagai anak langsung dari Pelapor, dirinya menyadari bahwa telah terjadi penggelapan dan pemalsuan data yang dilakukan oleh oknum advokat tersebut.

Robelson yang tadinya tinggal dan bermukim bersama orang tuanya di Cengkareng, kini pindah ke daerah Karawang. Dua tahun ini, lanjutnya, dirinya bersama ratusan warga korban gusuran terus berjuang memperoleh kembali hak mereka.

“Ini masalah penggelapan dan pemalsuan data yang dilakukan seorang advokat. Yang mana tadinya si advokat ini menjadi pendamping hukum bagi Bapak saya. Tetapi setelah dia tahu bapak meninggal dunia, dia bersama kroni-kroninya membuat surat kuasa palsu untuk kuasa eksekusi tanah kami semua di Cengkareng,” tutur Robelson.

Padahal, lanjut dia, surat kuasa yang diteken almarhum bapaknya tidak seperti itu. “Bapak saya sudah meninggal, kok tiba-tiba ada surat kuasa eksekusi lagi ke dia. Mereka membuat surat kuasa palsu dengan membubuhkan tanda tangan bapak saya,” tutur Robelson seraya memastikan data-datanya masih valid dan disimpannya baik-baik. “Data saya lengkap dan valid.”

Kini, lanjut dia, sebanyak 130 Kepala Keluarga yang menjadi korban gusuran, tidak mendapat haknya, masih sama-sama berjuang bersama. “Sebab yang lainnya, dari yang tadinya 358 KK, sebagian dimainkan oleh si advokat, ada yang mau terima ganti rugi sekenanya. Ada yang hanya dikasih Rp 4 juta per KK. Tadinya mereka tidak tahu kalau mereka sedang diperdaya oleh si advokat. Setelah saya datang lagi barulah mereka tahu,” ungkap Robelson.

Robelson berharap, aparat penegak hukum menindak tegas oknum advokat itu dan mengembalikan hak warga korban gusuran. “Tolong kami dibantu Pak. Kami meminta hak kami, kami butuh keadilan,” pungkas Robelson.(JR)

2 Comments

  1. Advokad yg tdk punya hati nurani itu tdk bisa di biarkan, bertopengkan gelar sarjana HUKUM/MASTER HUKUM namun kerjanya menipu,mengelapkan dan memalsukan data dari pd klaien nya HUKUMAN nya harus lebih berat lah dr pd seorang perampok yg merampok krn kesusahan.

Tinggalkan Balasan