Gagal Buktikan Tuduhan Kasus Demonstrasi Anti Rasisme di Papua, Jaksa Diminta Bertindaklah Profesional

Gagal Buktikan Tuduhan Kasus Demonstrasi Anti Rasisme di Papua, Jaksa Diminta Bertindaklah Profesional.
Gagal Buktikan Tuduhan Kasus Demonstrasi Anti Rasisme di Papua, Jaksa Diminta Bertindaklah Profesional.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) gagal membuktikan tuduhannya dalam kasus demonstrasi anti rasisme di Papua.

Koordinator Tim Advokat untuk Orang Asli Papua (OAP), Sugeng Teguh Santoso menyampaikan, bukan hanya jaksanya yang tidak professional, namun Majelis Hakim yang menyidangkan persoalan ini dianggap tidak profesional juga. Sebab, tidak berpatokan pada Hukum Acara yang sah.

“Karena itu, kami mendesak Kejaksaan Tinggi Jayapura agar memerintahkan jaksa-jaksa yang menangani perkara ini bertindak secara professional. Dan tidak mempertontonkan praktik persidangan yang tidak baik kepada publik,” tutur Sugeng Teguh Santoso, Selasa (03/12/2019).

Sekjen Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) ini mengatakan, sidang lanjutan untuk pembuktian akibat kasus kerusuhan di Jayapura pada akhir Agustus 2019 dilakukan. Agendanya adalah pemeriksaan saksi. Lanjutan persidangan digelar di Pengadilan Negeri Jayapura.

Pada persidangan kali ini, tiga saksi dihadirkan oleh JPU untuk terdakwa berinisial B. “Namun ditolak, karena saksi pelapor belum diperiksa terlebih dahulu. Sementara saksi pelapor untuk para terdakwa lainnya belum bisa dihadirkan. Jaksa gagal menghadirkan beberapa saksi untuk membuktikan dakwaannya,” ungkap Sugeng Teguh Santoso.

Akibatnya, dilanjutkannya, Majelis Hakim yang diketuai Alexander J Tetelepta itu memerintahkan jaksa untuk menghadirkan saksi pelapor dan saksi-saksi fakta.

“Sehinggga tidak menunda lagi proses persidangan. Jangan ditunda-tunda lagi, besok jaksa harus hadirkan saksi,” tutur Hakim Ketua.

Selain itu, Jaksa juga belum bisa menghadirkan saksi untuk terdakwa L yang didakwa melanggar Pasal 480 ayat 1 KUHP. Lima kali persidangan, Jaksa gagal terus menghadirkan saksi. Seharusnya sejak penyidikan, penyidik telah punya cukup waktu, karena mereka yang melakukan penyidikan, kemudian diajukan kepada jaksa untuk dilakukan penuntutan.

“Artinya, dari segi formal dan materil perkara tersebut telah siap untuk disidangkan. Dan saksi telah siap untuk dihadirkan,” jelasnya.

Sejalan dengan itu, dalam beberapa kali persidangan, saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa diduga merekayasa keterangan atau berbohong. Sehingga tim penasehat hukum mendesak majelis hakim harus cermat dalam membongkar kebenaran melalui fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Sebelumnya, puluhan orang ditangkap dalam kasus kerusuhan Jayapura. Kerusuhan itu terjadi sebagai dampak aksi menolak rasisme terhadap Orang Asli Papua yang terjadi di beberapa daerah, diawali dari Surabaya dan Malang.

Sikap protes ditunjukkan ribuan masyarakat Papua melalui aksi unjuk rasa dengan berbagai tuntutan. Termasuk mengenai pelanggaran  HAM dan diskriminasi terhadap Orang Asli Papua, yang sudah berlangsung sejak lama.

Karena itu, Tim Advokat untuk Orang Asli Papua menyatakan sikap, agar majelis hakim di Pengadilan Negeri Jayapura melaksanakan hukum acara pidana secara pasti dan konsekuen dalam menangani perkara ini.

“Juga, mendesak Kejaksaan Tinggi Jayapura memerintahkan jaksa-jaksa yang menangani perkara ini, untuk bertindak secara professional. Dan tidak mempertontonkan kepada publik praktik persidangan yang tidak baik,” ujar Sugeng.

Tim Advokat untuk Orang Asli Papua (OAP) yang bersidang terdiri dari Suugeng Teguh Santoso, Frederika Korain dan Aloysius Renwarin.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*