Fungsi Pencegahan Diabaikan, KPK Masih Gagal Berantas Korupsi

Fungsi Pencegahan Diabaikan, KPK Masih Gagal Berantas Korupsi.
Fungsi Pencegahan Diabaikan, KPK Masih Gagal Berantas Korupsi.

KPK dinilai masih gagal memberantas korupsi. Hal itu dikarenakan, selama ini lembaga anti rasuah itu belum maksimal menjalankan fungsi pencegahan.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menyatakan, Pemerintah dan DPR harus memperkuat peran KPK. Secara khusus dalam kerja-kerjanya melakukan supervisi, monitoring dan koordinasi untuk memperkuat bidang pencegahan korupsi.

“Peran dan fungsi bidang pencegahan tindak pidana korupsi hingga saat ini absen. Bahkan, nyaris tak terdengar,” ujarnya, Kamis (08/08/2019).

Menurut Petrus, di KPK, lemahnya bidang pencegahan karena fungsinya semula adalah wewenang Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Fungsi itu difusikan atau dilebur menjadi bagian pencegahan pada KPK.

“Tetapi fusi itu tidak pernah direalisasikan oleh pimpinan KPK hingga sekarang,” katanya.

Padahal, menurut ketentuan pasal 69 ayat 1 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK, fungsi pencegahan KKN itu seharusnya tetap diemban oleh KPKPN, yang menjadi bagian pencegahan di KPK.

Buktinya, menurut Petrus, keberadaan KPKPN masih tetap diakui oleh ketentuan pasal 6 dan pasal 69 UU No 30 Tahun 2002 Tentang KPK. “Sayangnya, tidak pernah difungsikan, dan tidak pernah dilaksanakan oleh pimpinan KPK selama 17 tahun usia KPK kini,” ujarnya.

Dia mendorong DPR dan Pemerintah untuk menghidupkan kembali fungsi  KPKPN di KPK. Karena secara yuridis, KPKPN sudah menjadi bagian pencegahan di KPK.

“Tidak berfungsinya bidang pencegahan itu terbukti dari tidak adanya pemeriksaan terhadap Penyelenggara Negara terkait dengan LHKPN sesuai dengan amanat UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN,” terangnya.

Advokat Senior Peradi ini mengatakan, tugas KPK tidak hanya pada bidang penindakan yang meliputi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. KPK masih memiliki fungsi lain yaitu koordinasi, monitor, supervisi dan pencegahan korupsi.

Jadi, menurut mantan anggota KPKPN ini,  selama ini bidang pencegahan absen dari tugas KPK. Padahal, itu seharusnya berjalan beriringan dengan fungsi penindakan.

Fungsi pencegahan KKN sangat strategis karena mengandung unsur edukasi dan penyadaran pada bagian hulu. Bandingkan dengan fungsi penindakan yang hanya berfungsi pada bagian hilirnya.

“Ini menyebabkan, tidak memberi efek signifikan terhadap pencegahan korupsi,” katanya.

Publik harus tahu, sejak digabungkan dengan KPK, fungsi bidang pencegahannya melemah. Nyaris tak terdengar.

Petrus pun menduga, DPR dan Pemerintah sengaja tidak mempersoalkan hal ini. Seharusnya sebagai bagian dari tugas, menurut dia, selama ini DPR kok tidak pernah mempertanyakan dalam rangka kontrol mengenai lemahnya fungsi pencegahan terkait LHKPN.

Ribuan bahkan puluhan ribu LHKPN telah masuk ke KPK. Akan tetapi KPK tidak pernah mengekspos ke publik. Tidak dipublis melalui media.

“Bahkan Penyelenggara Negara yang sudah mengisi LHKPN-nya pun tidak pernah diklarifikasi, tidak diverifikasi kebenaran data pelaporannya,” ujar Petrus.

Padahal klarifikasi dan verifikasi terhadap LHKPN setiap Penyelenggara Negara menjadi sangat penting. Karena, rata-rata koruptor dari unsur Penyelenggara Negara selalu mencuci uang hasil korupsi-nya dengan cara menimbun kekayaan dn harta benda. Seperti membeli tanah, bangunan rumah, apartemen, mobil mewah dan lain sebagainya.

“Kemudian, dijual kembali. Dan seterusnya. Itu untuk mencuci hasil korupsinya. Sehingga tidak semua kekayaannya dilaporkan kepada KPK dengan alasan sudah dijual,” ucapnya.

Menurut Petrus, mengukur kebenaran dan kejujuran pelaporan Penyelenggara Negara dalam LHKPN, sangatlah mudah.

Cukup dengan membandingkan penghasilan resmi yang dilaporkan dalam LHKPN dengan jabatan strategis yang pernah diembannya.

Juga dengan membandingkan gaya hidup Penyelenggara Negara itu dengan harta kekayaan yang dimiliki dan yang dilaporkan ke KPK.

“Maka dapat dipastikan,  apakah pejabat seperti itu memiliki penghasilan lain? Penghasilan yang tidak sah di luar gaji resmi? Ataukah itu hasil dari gratifikasi atau penyalahgunaan wewenang? Itu yang tak pernah dilakukan KPK terhadap LHKPN,” bebernya.

Dengan usia KPK yang sudah dewasa, 17 tahun, Petrus berharap, fungsi pencegahan itu dimaksimalkan kembali.

Dia juga mengingatkan, jangan sampai fungsi pencegahan itu dikebiri, hanya karena ada deal antara calon pimpinan KPK dengan DPR agar tidak mengutak-atik LHKPN.

“Demi menjaga privasi Penyelenggara Negara atas nama HAM, katanya. Padahal tindakan tidak melakukan pemeriksaan terhadap LHKPN, jelas merupakan perbuatan melanggar hukum,” cetusnya.

Harapan publik kepada Pansel Capim KPK, kiranya melahirkan pimpinan KPK baru, dan harus mengubah secara total pimpinan KPK yang ada saat ini.

KPK harus memiliki pimpinan yang mampu mengemban misi koordinasi, monitor dan supervisi, dengan memperkuat fungsi pencegahan.

“Karena selama ini, hanya fungsi penindakan yang berjalan oleh Polisi dan Jaksa Penuntut Umum di KPK. Padahal pemeberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan,” tutupnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan