Formula Kenaikan Upah 8,51% di Tahun 2020 Belum Pas, Buruh Suarakan Revisi PP 78 Tahun 2015

Formula Kenaikan Upah 8,51% di Tahun 2020 Belum Pas, Buruh Suarakan Revisi PP 78 Tahun 2015.
Formula Kenaikan Upah 8,51% di Tahun 2020 Belum Pas, Buruh Suarakan Revisi PP 78 Tahun 2015.

Formula kenaikan upah sebesar 8,51 % pada tahun 2020 masih mempergunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015. Formula kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) itu dianggap belum pas.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak kenaikan upah minimum sebesar 8,51% sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan. Sebab kenaikan ini  mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78/2015) yang selama ini ditolak oleh buruh Indonesia.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, seharusnya yang dilakukan pemerintah adalah segera merevisi PP 78 Tahun 2015 itu. Khususnya terkait dengan pasal mengenai formula kenaikan upah minimum.

“Dengan demikian, dasar perhitungan UMP harus didahului dengan survei kebutuhan hidup layak di pasar,” kata Iqbal, Sabtu (19/10/2019).

Menurut Iqbal, Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang digunakan dalam survei pasar adalah KHL yang baru, yang sudah ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Adapun KHL yang baru tersebut berjumlah 78 item dari yang sebelumnya 60 item.

Dia mengatakan, KHL baru sudah disepakati Dewan Pengupahan Nasional berjumlah 78 item. Namun demikian, KSPI menghitung KHL baru adalah 84 item.

Menurut Said Iqbal, jika perhitungan kenaikan upah minimum dihitung berdasarkan KHL yang baru tersebut, maka kenaikan upah minimum tahun 2020 harusnya berkisar 10-15%.

“Oleh karena itu, buruh menolak kenaikan upah minimum sebesar 8, 51%,” tegasnya.

Terlebih lagi, di dalam UU Ketenagakerjaan diatur dasar hukum kenaikan UMP/UMK adalah menghitung KHL dari survei pasar. Setelah hasil survei didapat, besarnya kenaikan upah minimun dinegosiasi dalam Dewan Pengupahan Daerah, dengan memperhatikan faktor-faktor yang lain.

Menurut Iqbal, surat edaran tersebut melanggar UU Ketenagakerjaan. Apalagi sudah ada keputusan Mahkamah Agung yang memenangkan buruh. Dengan menyatakan menolak keputusan Gubernur Jawa Barat. Yang membuat keputusan terkait nilai upah minimum padat karya yang nilainya di bawah upah minimum yang berlaku.

Sebagai langkah tindak lanjut, kata Iqbal, pihaknya akan kembali menemui Presiden Jokowi untuk meminta agar segera membentuk Tim Revisi PP No 78 Tahun 2015 sesuai janji presiden yang disampaikan saat May Day 2019 dan pertemuan dengan KSPSI dan KSPI pada tanggal 1 Oktober 2019.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*