Festival Danau Toba Hendak Ditiadakan, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Manusia Keliru

Ketua DPP Gerakan Parsadaan Toga Marbun Indonesia (GM-PTMI) Swangro Marbun Lumbanbatu: Festival Danau Toba Hendak Ditiadakan, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Manusia Keliru.
Ketua DPP Gerakan Parsadaan Toga Marbun Indonesia (GM-PTMI) Swangro Marbun Lumbanbatu: Festival Danau Toba Hendak Ditiadakan, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Manusia Keliru.

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi dinilai telah melakukan kekeliruan fatal karena tidak menyetujui pagelaran Festival Danau Toba (FDT) yang sudah puluhan tahun digelar di Sumatera Utara.

Ketua DPP Gerakan Parsadaan Toga Marbun Indonesia (GM-PTMI) Swangro Marbun Lumbanbatu menyatakan, cara berpikir Edy Rahmayadi itu menunjukkan kapasitas seorang Gubernur yang dangkal dan tidak mengerti adat, budaya dan peradaban masyarakat yang dipimpinnya.

Mantan Panglima Kostrad itu dinilai hanya memikirkan keinginan sendiri, sehingga tidak layak disebut sebagai Pemimpin Masyarakat di Sumatera Utara.

“Seharusnya yang dipikirkan dan dilakukan oleh seorang Gubernur seperti Edy Rahmayadi adalah mencari cara yang positif mengembangkan dan meningkatkan kemanfaatan dari Festival Danau Toba itu. Bukan malah melarang dan menganggap tak bermanfaat. Jadi, Edy Rahmayadi, sebagai Gubernur Sumatera Utara jelas keliru,” tutur Swangro Marbun Lumbanbatu, Rabu (15/01/2020).

Lagi pula, Edy Rahmayadi dianggap tidak bekerja untuk melakukan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Utara yang dipimpinnya. Anehnya, lanjut Swangro, sebagai Gubernur, Edy Rahmayadi hanya sibuk membuat polemik yang sangat tidak berguna di masyarakat.

Swangro yang merupakan dosen di Medan ini menegaskan, kemanfaatan Festival Danau Toba sangat dirasakan masyarakat Sumut selama ini. Dengan dilakukannya acara tahunan itu, upaya pelestarian Danau Toba, Adat Istiadat, Budaya dan sumber mata pencaharian masyarakat setempat akan terus dilakukan.

Selain itu, promosi wisata Danau Toba sebagai salah satu sumber pendapatan Provinsi Sumatera Utara tak bisa dipungkiri.

Karena itu, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi disarankan belajar memimpin masyarakat yang majemuk seperti di Sumatera Utara, yang terdiri dari berbagai ragam budaya dan sumber penghidupan.

Edy Rahmayadi jangan memaksakan hanya pemikiran dan kemauan pribadinya sendiri dalam mengelola dan memimpin Sumut.

“Semua pihak, semua unsur pemangku kepentingan, bahkan generasi milenial mesti dilibatkan dalam perhelatan Festival Danau Toba. Apalagi, Danau Toba sebagai salah satu destinasi pariwisata prioritas di era Jokowi ini,” ujar Swangro.

Mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) ini melanjutkan, Edy Rahmayadi harus mendukung dan Pemerintah berperan aktif mengembangkan Festival Danau Toba sebagai milik masyarakat Sumatera Utara yang sangat bermanfaat dan layak dipromosikan ke dunia internasional.

“Gubernur mesti melakukan dan mendukung kegiatan dan program-program yang bermanfaat dan positif bagi kemajuan Sumatera Utara,” tandasnya.

Setelah mendapat protes keras dan bertubi-tubi atas wacana meniadakan Festival Danau Toba, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengaku tidak ada niat menghapus FDT itu dari di tujuh kabupaten di Kawasan Danau Toba.

Menurut dia, malah dirinya hendak mengubahnya menjadi lebih menarik, dengan merencanakannya digelar sekali dua tahun. Agar wisatawan lebih tertarik.

“Kita buat bentuknya yang lain. Seperti ada lomba  triathlon, lomba lari, berenang dan sepeda. Bukan ditiadakan kegiatannya, tetapi bentuknya apa, metodenya diperbaiki agar wisatawan itu datang ke Danau Toba,” ujar Edy Rahmayadi.

Edy berharap nantinya kegiatan di kawasan Danau Toba dan sekitarnya bisa diperbanyak dan dikemas sedemikian rupa sehingga menarik dan mengundang orang untuk kembali datang.

“Makanya rakyat di sana bisa mendukung. Sehingga orang datang ke Danau Toba, bisa benar-benar fresh (menikmati), dia mau berpariwisata,” katanya lagi.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sumut Ria Telaumbanua mengatakan, FDT akan digelar dua tahun sekali demi peningkatan kualitas.

Hal itu berdasarkan diskusi bersama dengan Badan Pengelola Otoritas Danau Toba (BPODT).

“FDT untuk putaran pertama telah terlaksana di tujuh kabupaten se-kawasan Danau Toba secara bergantian. Tapi beberapa pertimbangan menjadikannya perlu dievaluasi,” ujarnya.

Menurutnya, perlu ada perbaikan mekanisme penyelenggaraan, penjadwalan, tanggal, penetapan lokasi, serta sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat.

Ria mencontohkannya dengan jadwal pelaksanaan FDT selama ini tidak tetap. Hal ini, kata dia, menyulitkan agen perjalanan wisata untuk mempromosikannya ke dalam paket mereka.

Ada juga masalah penentuan tuan rumah yang dinilai belum mempertimbangkan kemudahan aksesibilitas dan amenitas, seperti ketersediaan hotel yang mendukung.

“Penentuan waktu pelaksanaan tidak pada masa liburan, sehingga jumlah pengunjung tidak seperti diharapkan. Dan setelah 7 kali pelaksanaan FDT, sulit untuk mengukur keberhasilan baik dari target kunjungan wisman dan pemanfaatan FDT untuk ekonomi masyarakat setempat,” tuturnya.

Karena itulah, lanjut Ria, konsep FDT yang telah berlangsung satu putaran penuh di 7 kabupaten se-kawasan akan diperbaiki.

“Pelaksanaan FDT periode kedua bukan ditiadakan, anggarannya masih tertampung di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2020,” katanya.

Tetapi semua rencana kegiatan selanjutnya, katanya lagi, masih akan didiskusikan dengan 7 kabupaten/kota, BODT dan Pemprov Sumut.

“Dalam waktu dekat akan dilakukan pertemuan pembahasan dengan tentunya menerima arahan-arahan dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur,” pungkas Ria.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan