Fatwa MUI tentang Salam dan Ucapan Selamat Hari Raya Lintas Agama Lemahkan Toleransi dan Kebhinekaan

Fatwa MUI tentang Salam dan Ucapan Selamat Hari Raya Lintas Agama Lemahkan Toleransi dan Kebhinekaan

- in DAERAH, EKBIS, HUKUM, NASIONAL, POLITIK, PROFIL
422
2
Foto: Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan. (Net)Foto: Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan. (Net)

Dalam Ijtima’ Ulama MUI di Bangka Belitung pada akhir Mei 2024 lalu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa, di antaranya, mengenai salam dan ucapan hari raya lintas agama. 

Pada pokoknya, MUI mengharamkan salam lintas agama dan ucapan selamat hari raya lintas agama oleh umat Islam. Dalam seminggu belakangan ini, fatwa MUI tersebut menjadi perdebatan publik.

Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, menyampaikan, berkenaan dengan hal tersebut, SETARA Institute menyampaikan beberapa pernyataan.

Pertama, SETARA Institute mengecam keluarnya fatwa tersebut. Dalam konteks kebhinekaan Indonesia, salam dan ucapan hari raya lintas agama merupakan bentuk dari toleransi dan ekspresi etika sosial dalam tata kebhinekaan Indonesia.

“Dalam tata kebhinekaan Indonesia, salam dan ucapan hari raya lintas agama adalah pernyataan respek dan pengakuan (rekognisi) atas keberadaan yang berbeda atau others alia liyan, dan bukan semata-mata bentuk ibadah umat Islam dan bahkan naif jika hal itu dinilai sebagai mencampuradukkan agama dan merusak akidah umat Islam,” tutur Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, dalam keterangan persnya, yang diterima redaksi, Kamis (6/6/2024).

Kedua, SETARA Institute menilai bahwa fatwa MUI bukanlah produk hukum yang mengikat, meskipun eksistensi MUI didasarkan pada hukum negara dan bahkan sebagian anggaran operasionalnya bersumber dari APBN dan diberikan sebagian kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahan negara. 

“Dengan demikian, fatwa MUI cukup diperlakukan sebagai pandangan keislaman dari sebuah organisasi keislaman yang muatannya tidak mengikat lembaga-lembaga negara dan pemerintahan negara dalam praktik penyelenggaraan negara,” lanjut Halili Hasan.

Ketiga, SETARA Institute memandang bahwa, dalam kenyataannya, MUI bukanlah satu-satunya organisasi keislaman yang memiliki otoritas keagamaan di Indonesia.

“Pandangan-pandangan keislaman yang dibutuhkan oleh umat dan/atau oleh kelembagaan negara yang penduduk mayoritasnya muslim ini dapat merujuk pada Nahdlatul Ulama’ dan Muhammadiyah dan beberapa organisasi keislaman moderat lainnya yang pandangan keislamannya lebih kompatibel dengan dan lebih memajukan toleransi dan kebhinekaan Indonesia,” terangnya.

Keempat, SETARA Institute menilai bahwa fatwa MUI yang mengharamkan salam dan ucapan selamat hari raya lintas agama justru kontraproduktif dan bertentangan dengan inisiatif, praktik baik, dan agenda-agenda pemajuan toleransi dan penguatan kebhinekaan yang dilakukan oleh pemerintah.

Melalui Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Kementerian/Lembaga lainnya. 

Dalam bentuk program pembinaan ideologi Pancasila, moderasi beragama, pembauran kebangsaan, pemeliharaan kerukunan umat beragama, pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada kekerasan, dan lain sebagainya.

Kelima, SETARA Institute memandang bahwa terbitnya fatwa ini menunjukkan kegagalan MUI sebagai organisasi masyarakat untuk berkontribusi dalam memelihara perdamaian dan kerukunan umat beragama. 

Undang-Undang Organisasi Masyarakat pada Pasal 5 UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, menegaskan bahwa salah satu tujuan dari Organisasi Kemasyarakatan adalah mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong dan toleransi dalam kehidupan masyarakat, serta menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.(RED)

2 Comments

  1. Pingback: Fatwa MUI tentang Salam dan Ucapan Selamat Hari Raya Lintas Agama Lemahkan Toleransi dan Kebhinekaan – Pojok Lensa Kota

  2. Pingback: Fatwa MUI tentang Salam dan Ucapan Selamat Hari Raya Lintas Agama Lemahkan Toleransi dan Kebhinekaan – Faktual Polres Pasuruan Kota

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Pemerintah Beri WIUPK Kepada Ormas Keagamaan; KIARA: Praktik Penciptaan Konflik Horizontal Antar Masyarakat Yang Menolak Tambang dengan Ormas Keagamaan!

Pada tanggal 30 Mei 2024, Presiden Joko Widodo