Evaluasi Dan Lakukanlah Survei Objektif Masyarakat Kawasan Danau Toba, BPODT Pasti Diminta Dibubarkan Saja

Evaluasi Dan Lakukanlah Survei Objektif Masyarakat Kawasan Danau Toba, BPODT Pasti Diminta Dibubarkan Saja. – Foto: Direktur Eksekutif EmrusCorner, Dr Emrus Sihombing. (Net)
Evaluasi Dan Lakukanlah Survei Objektif Masyarakat Kawasan Danau Toba, BPODT Pasti Diminta Dibubarkan Saja. – Foto: Direktur Eksekutif EmrusCorner, Dr Emrus Sihombing. (Net)

Untuk mengukur kinerja dan pentingnya kehadiran Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) bagi masyarakat, khususnya di Kawasan Danau Toba (KDT), perlu dilakukan survei masyarakat secara obyektif. Dari survei itu, diprediksi pastinya masyarakat akan merespon kehadiran BPODT itu layak dibubarkan.

Direktur Eksekutif EmrusCorner, Dr Emrus Sihombing menyampaikan, usulan untuk membubarkan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), perlu dijawab dengan meminta pendapat langsung masyarakat, terutama masyarakat di Kawasan Danau Toba (KDT), ketika menilai kinerja BPODT dan juga survei objektif yang dilakukan masyarakat.

“Apakah Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) termasuk yang akan dibubarkan Presiden dalam waktu dekat? Itulah benang merah pertanyaan dari beberapa kalangan untuk meminta pandangan saya.  Untuk merespon pertanyaan itu, saya berpendapat agar BPODT segera membuat laporan kinerjanya selama ini kepada publik luas dan  masyarakat yang tinggal di Kawasan Danau Toba,” tutur Emrus Sihombing, dalam keterangannya, yang diterima Senin (20/07/2020).

Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) ini menegaskan, pada laporan tersebut sekaligus menyajikan data survei tentang jumlah dan tingkat kepuasan wisatawan manca negara dan domestik yang berkunjung serta masyarakat setempat.

Jika kinerjanya melampaui program dan target sangat luar biasa atau extraordinary. Serta jumlah kunjungan melonjak signifikan dan mayoritas sekitar minimal 80 % responden memperoleh tingkat kepuasan sangat tinggi, maka sangat wajar BPODT dipertahankan.

“Sebaliknya,  bila BPODT selama ini bertindak mekanistis,  linear dan cenderung pasif, jumlah kunjungan rendah dan tingkat kepuasan responden sedang apalagi rendah, sangat-sangat wajar BPODT perlu dievaluasi oleh Kementerian Pariwisata untuk kemungkinan salah satu dari 18 badan yang dibubarkan oleh Presiden,” jelasnya.

Namun, kata dia, pembangunan pariwisata di berbagai sektor di seluruh Kawasan Danau Toba harus terus berjalan dengan membentuk forum kebersamaan Pemda-Pemda tingkat dua Se-Kawasan Danau Toba. Yang dikoordinasikan langsung oleh Menteri Pariwisata.

“Dengan demikian,  pembangunan pariwisata di seluruh kawasan Danau Toba dipastikan lebih adaptif dengan kearifan lokal setempat, daripada kondisi yang terjadi selama ini,” tandas Emrus Sihombing.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan