Breaking News

Evaluasi 10 Bulan Kinerja Gubernur DKI Jakarta, Geruduk Balaikota, BEM Se-DKI Jakarta Pertanyakan Kebijakan Anies-Sandi

Evaluasi 10 Bulan Kinerja Gubernur DKI Jakarta, Geruduk Balaikota, BEM Se-DKI Jakarta Pertanyakan Kebijakan Anies-Sandi.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-DKI Jakarta menggeruduk Balaikota DKI Jakarta, yang merupakan kantor Gubernur DKI Jakarta. Mereka menggelar aksi evaluasi 10 bulan kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Anies-Sandi.

Menurut mahasiswa BEM ini, banyak kebijakan dan langkah pemerintahan baru di Jakarta itu yang harus dievaluasi.

Kepemimpinan Anies-Sandi di Provinsi DKI Jakarta untuk periode 2017-2022 ini, membuat banyak warga DKI semakin menjerit.

Koordinator Aksi BEM-Se-DKI Jakarta, Septino menyampaikan, belum genap satu tahun pemerintahan ini, urusan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) saja sudah meningkat tajam yang menyebabkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) oleh masyarakat kian mahal.

“Kami mempertanyakan berbagai kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies-Sandi. Jelang satu tahun pemerintahan mereka ini, kami minta dilakukan evaluasi,” tutur Septino dalam orasinya, Kamis (02/08/2018).

Padahal, dalam janji kampanyenya, Anies-Sandi menyatakan akan menyejahterahkan rakyat DKI Jakarta.  “Banyak kebijakan yang telah diberlakukan oleh Anies-Sandi yang membuat masyarakat DKI Jakarta tidak mampu menjalaninya. Pada akhirnya, kebijakan-kebijakan tersebut dianggap keliru untuk seluruh masyarakat Jakarta,” ujar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular (UMT) itu.

Dengan menggelar orasi, membentangkan spanduk dan membagi-bagikan selebaran, ratusan massa BEM Se-DKI Jakarta itu menyebutkan beberapa kondisi riil di Jakarta yang kian memburuk pada 10 bulan terakhir.

Septino menuturkan, tata kelola dan pengawasan Kawasan Tanah Abang pun semakin semrawut. Kemudian, akses informasi Balai Kota semakin dipersempit dengan ditutupnya ruangan untuk wartawan di dekat ruangan Wakil Gubernur.

“Sementara ruangan itu dulunya berfungsi memantau semua rapat maupun tamu-tamu maupun orang-orang yang rapat dengan Gubernur,” ungkapnya.

Pelayanan keterbukaan informasi juga kian menyusut. Salah satunya, penyebaran informasi lewatyoutube dihilangkan. “Ini menandakan langkah mundur kepemimpinan Anies-Sandi dalam hal transparansi,” sambung Septino.

Yang lebih parah lagi, lanjutnya, pencopotan jabatan Walikota DKI Jakarta yang sangat tidak manusiawi dan dilakukan hanya melalui pesan singkat sambungan telepon (whatsapp).

Mahasiswa menyatakan, cara-cara yang dilakukan oleh Gubernur Anies untuk memberhentikan bawahannya sangat-lah tidak tepat.

“Itu tidak etis, karena tidak menunjukkan kewibawaan dan kecerdasan seorang pejabat tertinggi di provinsi,” ujarnya.

Demonstran juga menyoroti adanya pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diantaranya, anggaran untuk kolam ikan Balai Kota dan ditambahnya 73 ahli di Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sehingga anggarannya melonjak tinggi.

“Juga dalam hal penjualan saham BUMD, yakni PT Delta, itu sangat merugikan. Urusan penjualan rumah dengan DP 0 persen yang belum terealisasi hingga saat ini. Itu malah terindikasi sebagai pembohongan publik,” tutur Septino.

Mahasiswa menilai, Anies-Sandi telah bersikap inkonsisten dalam merealiasikan janji-janji kampanyenya.

Bahkan, setiap hari, keluhan demi keluhan warga DKI Jakarta sudah kian tak tertahankan. Septino menuturkan, sejak dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2017 lalu, Anies-Sandi belum menunjukkan kinerja. “Tidak ada prestasi, malah kian terpuruk,” ujarnya.

Usai menggeruduk Balaikota, massa BEM Se-DKI Jakarta juga bergeser ke Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Di sini, mereka menyuarakan agar Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) segera memroses laporan atas tindakan Anies-Sandi, yang menyalahi aturan dalam melakukan pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Kami juga meminta kepada DPRD DKI Jakarta untuk segera melakukan dan mewujudkan hak interpelasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta,” ujar Septino.

Gubernur dan Wagub Anies-Sandi dituntut segera mempertanggungjawabkan pemborosan anggaran dalam melaksanakan kebijakannya.

“Kami meminta kepada Mendagri untuk segera memproses segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Anies-Sandi. Kebijakan yang kami anggap sangat bertentangan dan menabrak aturan. Apabila terbukti, kami minta Mendagri segera memecat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta,” ujar Septino.

BEM Se-DKI Jakarta berjanji akan terus mengkritisi dan mengawal segala bentuk pemerintahan di Jakarta. “Sebagai Mahasiswa yang menjadi mitra kritis pemerintah dan poros tengah, penyambung lidah masyarakat untuk memberitakan kebenaran. Dan sebagai masyarakat yang merasakan ketidakadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kami akan mengkritisi ini terus,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*