Puluhan mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Jakarta menggeruduk kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman (Kemenko Maritim). Mereka meminta proses evakuasi korban Kapal Motor Sinar Bangun di Danau Toba dilanjutkan.
Para demonstran mendesak pemerintah tidak begitu saja menyerah dan malah memaksakan kehendaknya dengan berbagai alasan yang dibuat-buat agar proses evakuasi dihentikan.
Ketua GMKI Cabang Jakarta, Agung Tamtam Sanjaya Butar-butar menyerukan, jargon Poros Maritim Dunia yang dikumandangkan oleh pemerintah seakan bertolak belakang dengan langkah dan kebijakannya dalam penghentian evakuasi KM Sinar Bangun dan ratusan jenazah penumpang di Danau Toba.
“Pemerintah telah gagal dalam hal pencarian Korban KM Sinar Bangun, karena belum genap 1 bulan, pencarian telah di hentikan. Ini bertolak belakang dengan jargon Poros Maritim yang selalu digaungkan,” tutur Tamtam, saat berorasi di depan Kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Sabtu (07/07/2018).
Dia mengatakan, langkah pemerintah yang ngotot menghentikan pencarian malah menimbulkan pertanyaan publik yang harus dijawab oleh pemerintah. Oleh karena itu, dia pun meminta Presiden Jokowi segera memerintahkan jajarannya untuk melanjutkan proses evakuasi.
“Ada kecenderungan, kondisi di Danau Toba itu diabaikan perintah. Bahkan, instruksi yang sudah disampaikan Presiden Jokowi agar diusut dan diangkat serta menyelamatkan korban seperti diabaikan pejabat di bawahnya,” ujar Tamtam.
Dari berbagai keluhan keluarga korban yang dihimpun lewat Posko GMKI di wilayah Tigaras, Kawasan Danau Toba, lanjut Tamtam, miris sekali langkah dan upaya serta kepedulian negara untuk mengurus korban.
“Terkhusus, berdasarkan hati nurani, keluarga korban yang kami dengarkan melalui Posko GMKI yang sudah dibentuk, evakuasi ini harus dilanjutkan,” ujarnya.
Tamtam juga menyampaikan, jika ternyata pemerintah dan atau negara Indonesia mengaku tidak mampu dan tidak sanggup melakukan evakuasi dikarenakan berbagai faktor, termasuk urusan peralatan, maka sebaiknya Pemerintah meminta bantuan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), agar kiranya menurunkan tim dan peralatan canggih yang dibutuhkan untuk melakukan evakuasi.
“Kami memohon dan meminta tolong kepada PBB untuk turun tangan, supaya PBB saja yang mengambil alih proses pencarian. Karena, ternyata pemerintah dinilai tidak mampu mencari korban KM Sinar Bangun,” tuturnya.
Sekretaris Cabang GMKI Jakarta Samuel Hutapea menambahkan, dengan terjadinya secara beruntun kecelakaan kapal di beberapa wilayah belakangan ini, telah menyebabkan preseden buruk bagi kinerja pemerintah.
“Ini semua menjadi preseden buruk bagi pemerintahan saat ini. Karena itu, segera perlu dilakukan evaluasi terhadap visi poros maritim dunia yang selama ini digembar-gemborkan pemerintah,” ujar Samuel.
Koordinator Aksi Kristopel Manurung menyampaikan, menuntut pemerintah untuk mencabut keputusan pemberhentian evakuasi KM Sinar Bangun itu.
“Kami mendesak pemerintah untuk melanjutkan pencarian korban hingga kerangka kapal diangkat atau diapungkan,” ujarnya.(JR)
