Di Era Jokowi Kerusakan Lahan Terus Memburuk, Tolong Dievaluasi Semua Kebijakan

Evaluasi Kebijakan-Kebijakan Tambang dan Tata Ruang.

Pemerintah didesak melakukan evaluasi dan bahkan membatalkan sejumlah kebijakannya dalam pengelolaan lahan dan lokasi tambang di seluruh Indonesia.

Di era pemerintahan Jokowi ini, kerusakan lahan dan eksploitasi pertambangan tanpa mempertimbangkan dampak kerusakan lingkungan terus berlangsung. Jika Jokowi memang peduli dengan keberlangsungan dan keberlanjutan kehidupan yang tidak rusak, maka pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan, perijinan dan semua regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan serta penguasaan lahan perkebunan dan pertambangan.

Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Hendrik Siregar menyampaikan, hal yang paling urgen untuk segera dilakukan pemerintah, agar Indonesia terselamatkan dari keterpurukan kerusakan lingkungan dan lahan, adalah dengan secara jujur melakukan evaluasi dan harus membatalkan sejumlah kebijakannya dalam pengelolaan lahan dan tambang.

“Harus segera dilakukan kajian mendalam terhadap wilayah pertambangan, dan segera melakukan review atau pembatalan Keputusan Menteri tentang wilayah pertambangan,” ujar Hendrik Siregar di Jakarta, Jumat (22/04/2016).

Dia juga mendesak pemerintah segera melakukan pengkajian ulang atas perijinan-perijinan tambang yang hingga kini terus dikeluarkan oleh pemerintah. Hingga kini, lanjut Hendrik, data yang dimiliki Jatam, menunjukkan bahwa sebanyak 19 jutahektar hutan lindung dan lokasi konservasi terancam kian rusak.

Selama melakukan advokasi, lanjut Hendrik, Jatam juga mendampingi sebanyak 607 korban kekerasan akibat kebijakan pemerintah yang rakus terhadap eksploitasi tambang. “Sebanyak 88 orang mengalami korban jiwa,” ujar Hendrik.

Dan, asal tahu saja, lanjut dia, hingga kini pemerintah telah mengeluarkan ijin yang mengancam dan merusak lingkungan secara signifikan, sebanyak 11. 142 ijin usaha tambang.

“Kaji perijinan yang ada, terutama ijin yang ber-status Non CNC (Non Clear And Clean). Karena, dipastikan, yang berstatus Non CNC itu bermasalah dengan lokasi atau lahan,” ujar Hendrik.

Kebijakan Tata Ruang dan One Map Policy yang dikeluarkan oleh Pemerintah, lanjut Hendrik, juga sarat dengan persoalan.

Perencanaan tata ruang bergantung pada peta untuk memberikan informasi tentang tutupan hutan, jenis tanah dan kepemilikan batas. Pemetaan lahan untuk tujuan perencanaan tata ruang harus melibatkan dua hal yaitu masalah teknis (deliniasi jenis tanah /kondisi, mengukur, dan menandai) dan masalah sosial (yaitu konsultasi dengan orang-orang lokal, kepemilikan rekaman dan klaim akses).

Pemerintah mengeluarkan One Map Policy, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang nomor 4 tahun2011 tentang Informasi Geospasial, yang mengharuskan semua peta merujuk pada peta yang memiliki konsekuensi hukum.

Dalam Undang-Undang ini, suatu peta yang tidak merujuk pada peta dasar yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), maka secara hukum peta tersebut pasti kalah.  Satu peta dasar (One map) dapat menjadi acuan pemecahan konflik sosial akibat tumpang tindih data dasar kepemilikan dan penguasaan lahan.

Peta yang ada di Indonesia saat ini perlu diperbaiki. Dengan skala peta yang kecil yaitu 1:250.000 untuk wilayah NKRI maka hal tersebut akan rawan untuk disalahgunakan dan mis-interpretasi di tingkat lapangan. Peta Dasar yang saat ini sedang diselesaikan untuk seluruh wilayah NKRI adalah dengan skala 1:25.000. Untuk tujuan operasional di tingkat kabupaten/kota dan kawasan hutan setidak-tidaknya dibutuhkan peta dengan skala 1:50.000.

“Kebijakan tata ruang dan one map policy ini harus dikaji lebih mendalam, tertutama berkaitan dengan wilayah pertambangan,” ujar Hendrik.

Kebijakan lainnya yang juga sangat berkaitan dengan tambang dan kerusakan lahan, lanjut dia, adalah kebijakan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur.

Menurut Hendrik, kebijakan-kebijakan itu tumpang tindih dan tidak memiliki solusi bagi perlindungan masyarakat dan lingkungannya.

“Harus di-review kebijakan dan program pembangunan, khususnya infrastruktur energy, seperti proyek 35 GW danrailway (perkeretaapian),” ujar Hendrik.

Tiga organisasi lingkungan nasional, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), dan Greenpeace Indonesia juga mendesak pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) untuk mengubah paradigma kebijakan energi nasional, yang sampai hari ini masih menempatkan energi kotor batubara sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional dan sumber pendapatan ekonomi negeri ini.

Kebijakan itu, bertolak belakang dengan kecenderungan global saat ini, dimana banyak negara  di dunia sudah mulai mengurangi dan meninggalkan ketergantungan terhadap  batubara baik sebagai sumber energi maupun sumber pendapatan ekonomi.

Menurut Hendrik, pemerintahan Jokowi-JK malah menempatkan sektor pertambangan batubara sebagai  salah satu sumber pendapatan ekonomi nasional,  dan berencana membangun pembangkit listrik 35.000 Megawatt yang  lebih dari 60 persen diantaranya akan menggunakan energi kotor batubara.

Batubara merupakan bahan bakar fossil terkotor di dunia, secara global batubara bertanggung jawab terhadap lebih dari separuh emisi gas rumah kaca penyebab perubahan iklim.  Daya rusak  dan jejak kehancuran yang disebabkan oleh batubara terjadi sejak dari penambangan , pengangkutannya,  sampai ke pembakaran batubara di pembangkit listrik.

“Pilihan pada batubara pada situasi saat ini, bukan semata-mata untuk kepentingan energi nasional. Kuasa politik bersinergi dengan modal merendahkan derajat keselamatan rakyat kini dan akan datang. Ruang-ruang produktivitas rakyat hanya dihargai pada statistik makro yang tak sebanding dengan penghancuran yang diwariskan,” ujarnya.

Kalangan industri batubara dan pemerintah masih menganggap batubara sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional dan sumber pendapatan ekonomi Indonesia. “Ternyata itu tidak lebih dari propaganda dan omong kosong.  Jejak Kehancuran eksploitasi batubara jauh lebih besar ketimbang manfaat yang diberikannya, baik terhadap  masyarakat, lingkungan, maupun negara ini,” pungkas Hendrik.

Data Direktorat Jendral Planologi Kehutanan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)  pada 2014 menyebutkan adanya penggunaan kawasan hutan lindung dan hutan konservasi untuk aktivitas pertambangan. Sedikitnya lima provinsi yang memiliki persolan itu yakni Aceh, Papua, Papua Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.

Khusus hutan konservasi, terdiri dari Papua Barat (609.000  Ha); Papua (448.000 Ha); Sulawesi Tengah (299.000 Ha);  dan Sulawesi Barat (49.000 Ha). Sedangkan khusus untuk hutan lindung terdiri dari Papua (1,40 juta Ha); Papua Barat (641.000 Ha); Aceh (350.000 Ha); Sulawesi Selatan (275.000 Ha).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri telah berjanji akan mengawasi pelaksanaan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam pengelolaan lahan dan tambang. Paling tidak, sekitar  1.200 ijin usaha pertambangan yang tak memiliki status Clear and Clean (CNC) hingga 1 Oktober 2015, terus diawasi.

Peneliti dari Divisi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPK, Abdul Aziz memaparkan, pihaknya melakukan supervisi terhadap ijin-ijin yang belum mendapatkan status CNC, atau yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tak tumpang-tindih dengan wilayah lainnya.

“Kami melakukan supervisi agar Kementerian ESDM berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam penyelesaian status CNC,” ujarnya.

Aziz mengatakan, persoalan ijin pertambangan yang tak memiliki status CNC adalah berkaitan dengan keuangan negara, penertiban ijin yang berada di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung, serta pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Sistem Informasi PNBP Online (Simponi) Kementerian Keuangan.

Menurut dia, KPK juga melakukan penelaahan dugaan korupsi dalam kasus pertambangan, sekaligus memfokuskan untuk melakukan pencegahan di sektor tersebut.(JR-1)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan