Breaking News

Enggak Usah Ragu Kalau Polisi dan Jaksa Jadi Pimpinan KPK

Enggak Usah Ragu Kalau Polisi dan Jaksa Jadi Pimpinan KPK. Enggak Usah Ragu Kalau Polisi dan Jaksa Jadi Pimpinan KPK.

Publik diingatkan untuk tidak meragukan kemampuan unsur Kepolisian dan Kejaksaan apabila terpilih sebagai Pimpinan KPK.

Wacana yang dihembuskan di publik bahwa KPK akan lemah dan masuk angin apabila yang terpilih dari unsur Polisi dan Jaksa, harus ditepis.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mengungkapkan, melihat sejarah berdirinya KPK, pimpinan KPK dari unsur anggota Polri hampir tidak pernah absen. Bahkan beberapa periode KPK dipimpin oleh anggota Polri.

“Dan cukup berprestasi dalam bidang penindakan selama memimpin KPK. Jadi enggak usah ragulah,” tutur Petrus Selestinus, Sabtu, 24 Agustus 2019.

Dia menjelaskan, keikutsertaan beberapa perwira tinggi Polri dalam seleksi capim KPK kali ini, harus dimaknai secara positif. Itu sebagai sebuah langkah konkrit mewujudkan cita-cita pimpinan Polri  untuk melakukan pembenahan di dalam tubuh Polri.

Khususnya kaderisasi. Guna meningkatkan kualitas Polri di bidang pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di masa yang akan datang.

“Caranya adalah dengan menjadikan sebanyak-banyaknya anggota Polri mengabdi di KPK. Kemudian ditarik lagi ke institusi Polri sebagai bagian dari kaderisasi. Untuk kepentingan pemberantasan korupsi di masa yang akan datang,” jelas Petrus.

Karena itu, Petrus mengatakan, pihak-pihak tidak boleh mencurigai keikutsertaan perwira tinggi Polri dalam seleksi capim KPK. Jangan diidentikkan sebagai sesuatu yang bertujuan negatif. Apalagi memberi stigma buruk untuk memperlemah KPK dari dalam.

“Sejak berdirinya KPK hingga sekarang, setiap ada upaya pelemahan terhadap KPK selalu mendapat perlawanan keras dari masyarakat. Melalui aksi advokasi dari begitu banyak LSM dan organisasi profesi lainnya membela KPK, agar tidak diperlemah dengan cara apapun juga,” ujarnya mengingatkan.

Pasal 21 UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bahwa pimpinan KPK terdiri dari 5 orang. Dimana seorang menjadi Ketua KPK merangkap anggota, dan 4 orang Wakil Ketua merangkap anggota.

Kelima anggota KPK yang menjadi pimpinan KPK adalah Penyidik dan Penuntut Umum. Yang sekaligus menjadi penanggungjawab tertinggi KPK. Dan bekerja secara kolektif.

Ketentuan ini jika ditafsirkan lain maka hanya Polisi dan Jaksa yang boleh menjadi Pimpinan KPK,” tutur Petrus.

Dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang itu, lanjut Petrus, keberadaan unsur Polisi dan Jaksa sebagai Penuntut Umum pada KPK adalah sebuah keharusan.

Itu untuk memenuhi tuntutan sebagaimana ditentukan oleh pasal 21 UU No. 30 Tahun 2002. Yaitu pimpinan KPK adalah Penyidik dan Penuntut Umum. Sedangkan Hukum Acara yang menjadi landasan bekerja KPK adalah KUHAP dan KUHAP.

“Kedua kitab ini menegaskan dalam pasal-pasalnya bahwa Penyidik adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang melekat kewenangan selaku Penyidik menurut KUHAP sebagai Hukum Acara Pidana yang menjadi pedoman bagi KPK,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*