Enam Tahun Lebih Perkara Digoreng-goreng, Pencari Keadilan Bertahun-tahun Dibiarkan Dikerjain Mafia Hukum, Kinerja Ketua Mahkamah Agung Dipertanyakan

Enam Tahun Lebih Perkara Digoreng-goreng, Pencari Keadilan Bertahun-tahun Dibiarkan Dikerjain Mafia Hukum, Kinerja Ketua Mahkamah Agung Dipertanyakan

- in DAERAH, HUKUM, NASIONAL, POLITIK, PROFIL
9
0
Perkara Pidana Berubah Jadi Perdata, Enam Tahun Lebih Perkara Digoreng-goreng, Pencari Keadilan Bertahun-tahun Dibiarkan Dikerjain Mafia Hukum, Kinerja Ketua Mahkamah Agung Dipertanyakan. - Foto: Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA).(Net)Perkara Pidana Berubah Jadi Perdata, Enam Tahun Lebih Perkara Digoreng-goreng, Pencari Keadilan Bertahun-tahun Dibiarkan Dikerjain Mafia Hukum, Kinerja Ketua Mahkamah Agung Dipertanyakan. - Foto: Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA).(Net)

Para pencari keadilan mempertanyakan kinerja Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA), Prof Dr M Syarifuddin. Soalnya, hingga kini, banyak perkara yang prosesnya malah menjadi aneh-aneh di tangan Aparat Penegak Hukum (APH). 

Bahkan, para pencari keadilan dikerjain oleh para pelaku praktik mafia hukum selama bertahun-tahun, namun tidak ada tindakan tegas yang dilakukan oleh Ketua MA terhadap praktik yang menyengsarakan masyarakat pencari keadilan itu. 

Keluhan pencari keadilan, bernama Herman Djaya juga tak kunjung digubris lembaga yang dianggap mulia dan suci itu. 

“Sudah ada enam tahun lebih perkara yang kami hadapi terus-terusan digoreng-goreng oleh para oknum Aparat Penegak Hukum (APH) dan kaki tangannya, yang melanggengkan praktik mafia hukum,” ungkap Herman Djaya kepada wartawan, Rabu (21/07/2021). 

Pria kelahiran Banyuwangi, Jawa Timur, 10 Maret 1944 itu juga sudah mengajukan  Permohonan Perlindungan Hukum Kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada 06 Mei 2020 lalu. Permohonan atas Peninjauan Kembali (PK) Nomor 294/PK/PDT/2020. 

Perkara itu berkenaan dengan kepemilikannya atas tanah seluas 465 M2 di Jalan Kebon Kacang Raya Nomor 49, RT 01 RW 06, Kelurahan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. 

Herman Djaya menuturkan, tadinya perkara itu adalah pidana. Karena adanya pemalsuan dan juga penipuan yang dialaminya. Orang yang mengaku memiliki lahan itu meminjam uang sebesar Rp 500 juta kepada Herman Djaya. Dengan jaminan tanah yang terletak di Kelurahan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat itu. 

“Sejak tahun 2017 sudah bergulir ke proses hukum. Mulai dari Kepolisian, Jaksa, Pengadilan, hingga kini sudah di Mahkamah Agung. Tadinya penipuan dan pemalsuan yang saya alami dan laporkan. Namun digoreng-goreng terus, dan malah Perdatanya yang diteruskan,” beber Herman Djaya. 

Pria berusia 75 tahun itu sangat menyayangkan adanya APH dan kaki tangan yang tega menggoreng-goreng kasus itu selama bertahun-tahun. Dan juga terus-terusan berusaha mengisap para pencari keadilan hingga kurus kering. 

Lebih lanjut, Herman Djaya yang berdomisili di Jalan Pulo Mas VI C/10 RT 008 RW 01, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur itu berharap, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof Dr M Syarifuddin, menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya murah. 

Menurut Herman Djaya, selain dirinya, banyak pencari keadilan, ribuan orang bahkan jutaan perkara, yang diperlakukan dengan amat sulit di Indonesia, untuk memperoleh haknya, yakni untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan. 

Selain telah menyurati Ketua MA, Herman Djaya juga sudah berkali-kali mempertanyakan proses keadilan yang dijalaninya. Namun, tak pernah digubris. 

“Sudah bertahun-tahun. Lebih dari enam tahun ini. Masa pencari keadilan harus habis-habisan dulu dan tak kunjung memperoleh kepastian dan keadilan atas hak-hak kami sebagai pencari keadilan?” cetus Herman Djaya.

Perkara Pidana Berubah Jadi Perdata, Enam Tahun Lebih Perkara Digoreng-goreng, Pencari Keadilan Bertahun-tahun Dibiarkan Dikerjain Mafia Hukum, Kinerja Ketua Mahkamah Agung Dipertanyakan. - Foto: Herman Djaya bersama tim, dalam pemberian keterangan pers.(Ist)
Perkara Pidana Berubah Jadi Perdata, Enam Tahun Lebih Perkara Digoreng-goreng, Pencari Keadilan Bertahun-tahun Dibiarkan Dikerjain Mafia Hukum, Kinerja Ketua Mahkamah Agung Dipertanyakan. – Foto: Herman Djaya bersama tim, dalam pemberian keterangan pers.(Ist)

 

Herman Djaya menuturkan, awal mulanya, pada awal Januari 2010 dirinya didatangi oleh orang-orang yang mengaku bernama Ir Agus Setyanti, Dasri Saleh dan Marcella. 

Maksud kedatangan ketiga orang ini adalah untuk meminjam uang sebesar Rp 500 juta, yang akan dipergunakan untuk membangun Rumah Toko (Ruko) di Jalan Kebon Kacang, Jakarta Pusat. 

Herman Djaya melanjutkan, saat itu, mereka memperlihatkan Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 46 di hadapan Bonar Sihombing, dan menyerahkan jaminan sertifikat Hak Pakai Nomor 125 atas nama Azis Wellang. 

Namun, lanjut dia, dirinya tidak percaya begitu saja dengan penunjukan akta dan sertifikat tersebut. 

Herman Djaya pun meminta orang-orang itu menghadirkan Si Pemilik langsung, yakni pria bernama Azis Wellang. Untuk  bertemu dengan dirinya dan berbicara langsung. Serta membuat perjanjian pinjam meminjam uang secara resmi. 

Setelah dilakukan pengecekan keaslian akta dan sertifikat, Herman pun menyetujui peminjaman uang sebesar Rp 500 juta itu. 

Pengecekan dilakukan ke Kantor Pertanahan oleh Notaris Suranto, SH. Setelah dicek, memang asli dan tak ada masalah. Maka keesokan harinya, uang sebesar Rp 500 juta itu pun dicairkan Herman Djaya kepada Azis Wellang. 

Dan urusan pinjam meminjam uang itu secara administratif diurus oleh Notaris Suranto. Dan dibuatkan tiga lembar surat jaminan berupa akte. 

Yakni akte Pengakuan Hutang Nomor 15, Akta Kuasa untuk menjual Nomor 16 dan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 17. 

Perjanjiannya, dalam waktu dua bulan ke depan uang sebesar Rp 500 juta itu akan dikembalikan. 

Ternyata, hingga enam bulan berikutnya, tidak ada pengembalian. Herman Djaya pun menyuruh orang-orangnya memeriksa tanah yang akan dibangun Ruko itu.  

Dan ternyata di lokasi beredar sejumlah informasi miring bahwa tanah itu bukan milik Azis Wellang. 

Orang-orang di sekitar lokasi malah menyampaikan bahwa pemilik lahan itu orang kaya dan punya uang banyak. Sehingga tak perlu meminjam uang Rp 500 juta ke Herman Djaya. 

“Saya pun bingung. Saya minta ke Notaris apakah bisa dibaliknamakan tanah itu berdasarkan akta yang diperjanjikan? Notaris bilang bisa. Ya balik nama,” bebernya. 

Maka dibuatlah akta jual beli oleh Notaris Refizal dengan akta Nomor 62, balik nama ke Herman Djaya dan agar tidak terjadi kerugian di kemudian hari. 

Ternyata, lanjutnya, pria yang mengaku bernama Azis Wellang malah menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara.  

Gugatannya perihal sertifikat Hak Pakai dengan Nomor 125. Namun gugatan itu ditolak. Azis juga melakukan banding dan kasasi, dan tetap ditolak. 

“Azis Wellang melaporkan anak buahnya yang pernah menyuruhnya ketemu saya untuk peminjaman uang ke Polda Metro Jaya agar semua akta dan semua jaminan diambil dari saya. Alasannya ada pemalsuan KTP dan KK,” terang Herman Djaya. 

Karena sudah mulai mengelak dan tidak komitmen, Herman pun mengajukan Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Nomor Perkara 247/pdt.G/2012/PN Jkt Pst. 

“Gugatan saya dikabulkan. Azis Wellang mengajukan banding, ditolak. Dia juga kasasi, ditolak juga,” ujar Herman. 

Herman selanjutnya melaporkan Azis Wellang ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan dan penggelapan. 

Setelah diproses, dari polisi ke Jaksa bolak-balik, sesuai petunjuk Jaksa di Kejari Jakarta Pusat maka perkara pun dinyatakan P21 atau lengkap. 

Anehnya, dalam beberapa bulan berikutnya ada pergantian kepemimpinan di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, waktu itu Kajarinya dijabat Didik Istiyanto. 

“Waktu itu, malah perkara saya dihentikan proses penuntutannya dan dikeluarkan SKP2. Saya merasa dirugikan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat,” ungkap Herman Djaya. 

Alasan Jaksa menghentikan perkara itu adalah karena kurang bukti. Dan perkaranya bukan Pidana, malah dialihkan sebagai Perdata. 

“Padahal itu pidana. Dan bukti sudah jelas. Kenapa dihentikan dan kenapa dikeluarkan SKP2 padahal sebelumnya sudah P21 dan tinggal menunggu persidangan?” ujarnya lagi. 

Pada 01 November 20217, Sidang Praperadilan atas kasus itu digelar. Dengan hakim Tunggal bernama Tafsir Tarigan.

Perkara Pidana Berubah Jadi Perdata, Enam Tahun Lebih Perkara Digoreng-goreng, Pencari Keadilan Bertahun-tahun Dibiarkan Dikerjain Mafia Hukum, Kinerja Ketua Mahkamah Agung Dipertanyakan. - Foto: RD Arief B Perlambang alias Buce Perlambang alias Buce Herlambang, mantan rekan Azis Wellang.(Ist)
Perkara Pidana Berubah Jadi Perdata, Enam Tahun Lebih Perkara Digoreng-goreng, Pencari Keadilan Bertahun-tahun Dibiarkan Dikerjain Mafia Hukum, Kinerja Ketua Mahkamah Agung Dipertanyakan. – Foto: RD Arief B Perlambang alias Buce Perlambang alias Buce Herlambang, mantan rekan Azis Wellang.(Ist)

Terkait perkara ini, seorang pria bernama RD Arief B Perlambang alias Buce Perlambang alias Buce Herlambang merasa terpanggil untuk menyuarakan kebenaran terkait adanya gugatan Muhammad Azis Wellang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No.596/PDT.G/2017/PN.Jakpus. 

“Saya akan menjelaskan dan menceritakan yang sebenarnya mengenai kejadian  masalah pinjaman uang sebesar Rp. 500 juta kepada Bapak Herman Jaya oleh Azis Wellang, saya bertanggung jawab dunia akhirat,” ujar Buce. 

Buce menerangkan, sekitar tahun 2008 dirinya diperkenalkan Azis Wellang oleh Andy Kartoyo, seorang pengacara. Dengan maksud meminta bantuan untuk mengurus peningkatan Sertifikat Hak Pakai Nomor 125/Kebon Kacang menjadi Sertifikat Hak Milik yang luasnya 485 M2 menjadi 850 M2. 

 Dalam pengurusan sertifikat tersebut membutuhkan biaya. Tapi Azis Wellang tidak mempunyai uang. 

“Kemudian Azis Wellang memerintahkan saya untuk mencari pinjaman Rp 500 juta dengan jaminan Sertifikat Hak Pakai No.125/Kebon Kacang,” ungkap Buce. 

Namun, kata Buce, Azis Wellang tidak mau menghadap Notaris. Azis menyuruh Buce untuk membuat KTP, KK, Buku Nikah atas nama Azis Wellang untuk dipalsukan. 

“Dengan biaya Rp 500 ribu. Yang semuanya atas perintah dan persetujuan dari Azis Wellang,” beber Buce. 

Buce mengatakan, sebenarnya dirinya tidak mengenal Herman Djaya. Buce hanya mengetahui Herman Djaya pada saat transaksi di hadapan Notaris. 

“Waktu itu, saya tandatangani, lalu saya pergi dengan alasan istri mau melahirkan. Saya tidak bertemu. Yang bertemu dengan Pak Herman Djaya adalah Datuk Dasril Nan Kuning , Ir Agus dan Marcela,” ujarnya. 

Buce mengaku bertemu langsung Herman Djaya di Polda Metro Jaya ketika saling konfirmasi. Selanjutnya uang sebesar Rp 500 juta dari Herman Djaya yang diterima Datuk Dasril dan Ir Agus diserahkan kepada Buce. 

Dia melanjutkan, keesokan harinya Buce menyerahkan uang tersebut kepada Azis Wellang. Dengan memberikan kuitansi penerimaan uang tersebut, dan Surat Pengakuan Utang. Penyerahan itu dilakukan di rumah Azis Wellang, di Apartemen Kemayoran, Jakarta Pusat. 

Menurut Buce, waktu itu Azis Wellang juga menyuruh Sekretarisnya membuatkan Surat Perjanjian Utang, dan bukti kuitansi. 

“Namun dia bilang ke saya, tidak boleh dibocorkan kepada Herman Djaya,” ungkap Buce. 

Perkara itu pun menjerat Buce sendiri. Di mana dia telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan hukuman selama 4 bulan penjara. Buce pun menunggu Peninjauan Kembali (PK). 

“Ini saya ceritakan yang sebenarnya. Saya hanya disuruh Azis Wellang. Saya juga tidak ada kepentingan apa pun. Saya hanya menceritakan hal yang sebenarnya. Dan saya juga hanya korban serta menjadi turut tergugat dalam perkara ini,” ujar Buce. 

Herman Djaya sendiri mengatakan, satu per satu kebenaran itu akan datang. Ia pun akan terus mencari keadilan. Dan berharap, pihak yang bertanggung jawab segera dibawa ke meja hukum. 

“Saya telah menjadi korban. Selain uang juga terjerat hukum yang sama sekali tidak saya lakukan. Yang saya ketahui hanyalah Azis Wellang meminjam uang saya Rp 500 juta dengan jaminan sertifikat Hak Pakai No.125/Kebon Kacang,” ujarnya. 

Menurutnya lagi, kesaksian Buce itu menjadikan kasus yang menimpanya. 

“Menjadi terang benderang. Siapa aktor sebenarnya yang harus diproses secara hukum,” lanjut Herman Djaya. 

Kini, di masa Pemerintahan Joko Widodo ini, lanjut Herman Djaya, para pencari keadilan seperti dirinya, kembali memohon agar keluhan masyarakat pencari keadilan didengar dan dikabulkan. 

Kiranya, kata Herman Djaya, Ketua MA dan Presiden Jokowi menginstruksikan agar APH secara tegas dan massif memberantas praktik mafia hukum di Indonesia. 

“Kami berharap, Pak Jokowi mendengar keluhan kami para korban ini. Demikian juga para petinggi Aparat Penegak Hukum di Indonesia, kiranya benar-benar melakukan pemberantasan praktik mafia hukum dan peradilan, di Indonesia yang kita cintai ini,” tandasnya. 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, yang kini menjadi Menkopolhukam, pernah menyampaikan, agar dibuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) untuk menyelamatkan kondisi peradilan Indonesia. 

Bahkan, Hakim Agung MA Gayus Lumbuun pun sangat setuju dengan ide yang dilontarkan Mahfud MD itu. 

Perpu ini harus memuat pola promosi dan mutasi para hakim,” ujar Gayus Lumbuun. 

Menurutnya, dari data yang ada, MA membawahi 8.042 orang hakim, 50-an Hakim Agung di tingkat MA, 9.291 panitera dan 14.869 PNS yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Mereka tersebar di 30 pengadilan tingkat banding, dan 352 pengadilan tingkat pertama. 

Menurut Gayus Lumbuun, untuk mengubah aparat pengadilan, diperlukan Perpu yang mengatur perubahan di pengadilan secara revolusioner. 

Perpu ini tidak akan mencampuri kasus per kasus perkara atau teknis yudisial. Jadi tidak akan merongrong lembaga yudikatif. Perpu itu nantinya mengatur tata kelola MA dengan melibatkan Komisi Yudisial (KY),” ujar Gayus. 

Gayus sangat menyesalkan masih ditemukannya praktik-praktik mafia hukum di MA. 

“Seluruh masyarakat pencari keadilan termasuk aparatur di MA semestinya memiliki rasa sensitivitas terhadap perlunya pembenahan untuk memperbaiki kondisi peradilan ke masa depan,” ujar Gayus Lumbuun. 

Hingga berita ini diturunkan, belum ada respon dari Ketua MA dan pihak MA.(J-RO)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like