Durian Yang Unggul Itu di Indonesia, Bukan Bangkok

Durian Yang Unggul Itu di Indonesia, Bukan Bangkok.
Durian Yang Unggul Itu di Indonesia, Bukan Bangkok.

Arif, Pembina Yayasan Satya Pelita Nusantara, yang sengaja diundang dari Demak, mengaku, pihaknya sedang mengembangkan produk-produk pertanian Indonesia yang unggul, berubah buah unggul.

Dia sangat menyayangkan bahwa selama ini Indonesia dikadali dengan merek Negara lain, padahal itu banyak dan Indonesia yang unggul.

“Kami lebih senang sebagai Petani Buah Unggul. Negeri kita ini sangat banyak buah dan pertanian yang unggul. Pepaya unggul, pisang unggul, lengkeng ungguk, jeruk unggul, semuanya unggul. Sedih rasanya, karena lokal maka harus mengganti diri dengan nama negeri orang lain,” tutur Arif.

Hal itu disampaikan Arif, di Focus Group Discussion (FGD) Ekonomi Gotong Royong dan Kedaulatan Pangan, yang digelar Bidang Buruh, Tani dan Nelayan kerja sama dengan Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (BPEK) Pusat DPP PDI Perjuangan, di Lantai 5, Kantor DPP PDIP, Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/07/2019).

Pria yang hadir bersama rombongannya dengan membawa sejumlah contoh buah unggul seperti jeruk, salak, jambu dan buah-buahan lainnya itu menegaskan, durian montong saja adalah hasil bumi Indonesia yang unggul.

“Petani kami, bernama Prakoso Haryono di Demak, dia yang membuat durian montong Bangkok, sebab tidak laku kalau pakai nama lokal. Aneh sekali. Prakoso sendiri merasa kasihan, mengapa hasil bumi Indonesia yang unggul malah tidak dikenal dengan Indonesianya? Dunian Bangkok itu hasil bumi Indonesia loh,” tegasnya.

Dia meminta, semua buah-buahan yang ada di Indonesia, agar menjadi unggul. Ditanam dengan bibit unggul, diolah dan dikembangkan dengan unggul. Menjadikan buah-buahan dan hasil-hasil pertanian Indonesia sebagai unggulan.

“Kami harus mengatakan, selama ini petani buah unggul tidak diperhatikan. Kita harus mengembangkan unggul yang kita punya. Maaf, saya harus tegas bicara, sebab dengan bicara diforum-forum beginilah kami bisa menyampaikan sesungguhnya dan meminta untuk dilakukan,” tutur Arif yang diiringi tepuk tangan riuh.

Sejumlah buah-buahan, seperti alpukat, papaya, jambu, durian, lengkeng dan berbagai buah unggul lainnya milik Indonesia, sedang dikembangkan oleh Arif dan kawan-kawan.

“Pemerintah dan partai ini harus pro rakyat. Pro wong cilik. Dan kita harus unggul,” tutupnya.

Focus Group Discussion (FGD) Ekonomi Gotong Royong dan Kedaulatan Pangan, yang digelar Bidang Buruh, Tani dan Nelayan kerja sama dengan Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (BPEK) Pusat DPP PDI Perjuangan itu menghadirkan sejumlah pakar dan praktisi pertanian.

Mereka adalah Ketua Dewan Ketahanan Pangan Prof Kaman Nainggolan, Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Prof Sutarto Alimoeso, Dewan Ahli Megawati Institut Dr Iman Sugema, Ketua Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Pusat Ir Winarno Tohir, Direktur Komersial Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) Judith J Dipodiputro, Guru Besar Agroindustri Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadja Mada (FTP-UGM) Prof Mochammad Maksum Machfoedz, Ketua Umum Himpunan Peternak Unggas Lokal Indonesia (Himpuni) Ade M Zulkarnain, Arif dari Yayasan Satya Pelita Nusantara. Diskusi juga diikuti sejumlah petinggi DPP PDIP, para anggota Komisi IV DPR RI dan Komisi XI Fraksi PDIP.

Ketua DPP PDIP Bidang Buruh, Tani dan Nelayan, Mindo Sianipar menuturkan, pihaknya sedang menyerap sejumlah aspirasi dan masukan bagi partai dan DPR, terkhusus bidang pertanian dan peternakan.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ini menjelaskan, masyarakat desa dalam kerangka pencapaian kedaulatan pangan perlu didudukkan sebagai penggerak kedaulatan pangan.

Jiwa gotong royong atau semangat kerja sama semua pihak dihidupkan untuk saling berbagi kepentingan. Hal ini menjadi strategis, karena berbagai kebijakan yang mendorong pembangunan desa cenderung didasarkan nilai-nilai persaingan.

Dijelaskan Mindo Sianipar, pengelolaan potensi ekonomi yang berkembang dalam proses pencapaian kedaulatan pangan, perlu dijadikan langkah pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan desa.

“Upaya yang penting dilakukan dalam hal ini adalah memfasilitasi masyarakat untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADes) dalam prinsip pengembangan social enterprise,” tutur Mindo Sianipar.

Menurut dia, DPP PDIP akan menjadikan hasil FGD itu sebagai bahan masukan serta input bagi pokok-pokok pikiran pelaksanaan Kongres V PDI Perjuangan yang tak lama lagi akan digelar.

“Guna merumuskan sebuah sistem ekonomi gotong royong yang dapat menopang perwujudan kedaulatan pangan nasional,” ujar Mindo Sianipar.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan