Dunia Pendidikan Indonesia Hadapi Penghinaan, PP GMKI Tolak Impor Rektor Asing

Keterangan Foto: Kabid Medkominfo PP GMKI Masa Bakti 2018-2020, Benardo Sinambela menyerahkan Catatan Kritis GMKI Tentang Situasi Pendidikan Terkini kepada Dirjen Belmawa Kemenristekdikti, Prof Dr Ismunandar, Jumat (02/08/2019).
Keterangan Foto: Kabid Medkominfo PP GMKI Masa Bakti 2018-2020, Benardo Sinambela menyerahkan Catatan Kritis GMKI Tentang Situasi Pendidikan Terkini kepada Dirjen Belmawa Kemenristekdikti, Prof Dr Ismunandar, Jumat (02/08/2019).

Rencana pemerintah untuk menimpor rector asing ditentang mahasiswa. Dunia pendidikan Indonesia terancam akan kian amburadul jika rector asing yang memimpin perguruan tinggi di Tanah Air.

Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) secara tegas menolak rencana mengimpor rektor itu.

Pendidikan di negeri ini akan semakin ngaco jika rector asing yang memimpin perguruan tinggi Indonesia. Ketua Bidang Media, Komunikasi dan Informasi PP GMKI, Benardo Sinambela menegaskan, para mahasiswa lainnya dan lembaga-lembaga pendidikan Indonesia menolak tegas impor rektor itu.

Rencana itu dinilai akan banyak menabrak aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan, PP GMKI, lanjutnya, sudah menyampaikan langsung Surat Penolakan mereka kepada Menristekdikti Mohamamd Nasir dan diterima oleh Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Ismundandar pada Jum’at (2/8/2019) di Kantor Kemenristekdikti, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat.

“Kami melihat dan menilai kebijakan ini akan berpotensi melanggar Undang-Undang, khususnya UU Nomor 20 Tahun 2003, PP Nomor 32 Tahun 2008 dan peraturan-peraturan lainnya, baik yang secara spesifik mengatur tentang sistem dan tata kelola lembaga pendidikan, dan ataupun tidak, seperti halnya Perpres Nomor 20 Tahun 2018,” tuturnya BenardoSinambela, dalam keterangan yang diterima, Selasa (06/08/2019).

Selain itu, GMKI juga melihat kebijakan ini keliru. Impor rektor akan merusak hal-hal yang fundamental, seperti nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme.

Menurut dia, Kemenristekdikti juga dianggap tidak mampu memaksimalkan potensi anak bangsa yang siap membawa PTN lebih baik. Ketidakmampuannya itu yang mendorong Kemenristek Dikti mendatangkan orang asing.

“Rektor asing sama sekali tidak memahami nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme Indonesia yang berlandaskan ideologi Pancasila,” tutur Benardo.

Kekeliruan fatal, jika perguruan tinggi di Indonesia dipimpin oleh rektor asing. “Ini kebijakan keliru, tidak percaya diri. Pendidikan itu bukan hanya tentang ilmu pengetahuan, tapi juga sebagai penanam nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme. Bagaimana mungkin yang tidak memahami nilai kebangsaan kita akan menanamkan nilai itu kepada mahasiswa?” tegasnya.

Benardo menyampaikan enam poin penting yang menjadi sorotan PP GMKI sebagai catatan kritis menolak rektor asing. Hal itu telah disampaikan kepada Mohamad Nasir.

Selain penolakan langsung akan  rencana impor rektor, juga dikritisi realisasi Permenristekdikti 55 Tahun 2018. Kemudian, adanya kapitalisasi dan mahalnya biaya pendidikan, korupsi pengelolaan PT, pemerataan kualitas pendidikan.

“Dan tentang penambahan kuota D4 dan pendidikan Vokasi untuk mempersiapkan SDM yang memiliki skill dalam menyambut bonus demografi 2030 mendatang,” urainya.

Memang, impor rektor harus ditolak. Namun, lanjut dia, dunia pendidikan Indonesia hari ini tak hanya didera persoalan rektor impor.

“Fokus kita bukan saja soal rektor, tapi kita juga memberi catatan kritis lain seputar masalah-masalah pendidikan. Semuanya kami sampaikan kepada pak Nasir untuk menjadi perharitan dan pertimbangan dalam mengambil kebijakan,” jelas Benardo.

GMKI menegaskan akan sangat jauh lebih bagus jika pemerintah tidak mengambil tindakan-tindakan yang instan. Mereka menolak tindakan yang mengesampingkan semangat penanaman nilai-nilai nasionalisme dan kebangsaan.

“Apalagi jika kebijakan itu menyepelekan kualitas SDM kita, itu secara tidak langsung adalah penghinaan kepada bangsa sendiri,” ujarnya.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menyatakan membutuhkan standard internasional terkait kebijakan akan merekrut rektor asing untuk perguruan tinggi negeri di Indonesia.

“Kami mencari yang standard internasional,” kata Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti, Ismunandar.

Ismunandar mengatakan, kriteria rektor asing yang dicari oleh Kemenristekdikti antara lain adalah jaringan, kapabilitas, dan pemahaman konteks Indonesia yang mesti dipahami oleh rektor tersebut.

“Konteks Indonesianya juga adalah pertimbangan penting, khususnya pemahaman rektor akan tantangan dan peluang masing-masing perguruan tinggi,” katanya.

Sebelumnya, Menristekdikti Mohammad Nasir mengatakan, calon rektor asing harus menunjukkan rekam jejak dalam meningkatkan performa perguruan tinggi, terutama dalam peningkatan hasil riset dan inovasi yang menjawab kebutuhan pasar.

“Kami nanti akan lakukan global bidding (penawaran global), pertama yang harus kita lihat adalah dia yang punya network, yang kedua pengalaman dia di dalam mengelola perguruan tinggi itu seperti apa, mampukah meningkatkan rating (peringkat) suatu perguruan tinggi itu menjadi lebih baik,” kata Nasir di Gedung Ristekdikti, Jakarta, Jumat, 2 Agustus 2019.

Atas kebijakan itu, Ismunandar menjelaskan, Kemenristekdikti ingin meningkatkan kualitas pendidikan, riset beserta inovasinya. “Untuk itu dia menilai Indonesia butuh merekrut dosen, mahasiswa, peneliti dan rector asing Yang the best and the brightest,” katanya.

Anehnya, sekelas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mendukung impor rector asing itu.

Purti Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri itu  mengatakan, rencana mendatangkan rektor asing merupakan cara untuk berpikir maju dalam mencari solusi meningkatkan kualitas perguruan tinggi negeri (PTN). Rencana itu kini masih digodok Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Mohamad Nasir.

“Jadi semangatnya bagaimana universitas itu bisa lebih baik daripada sekarang. Kenapa kemudian kita tidak mencoba untuk bisa mempunyai pemikiran yang lebih maju,” kata Puan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/8/2019).

Puan menyebut, kehadiran rektor asing diharapkan bisa membawa universitas negeri di Indonesia lebih baik daripada saat ini.

“Namun tentu saja itu harus dilihat lagi konsekuensi dan manfaat ke depan seperti apa,” ujarnya melanjutkan.

Puan belum mengetahui perguruan tinggi mana saja yang nanti akan dipimpin oleh rektor asing. Menurutnya, pembahasan soal rektor asing belum pada tahap pemilihan kampus yang akan dipimpin nanti.

Ia menyatakan akan ada kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Politikus PDIP itu menjelaskan pemerintah turut memperhatikan konsekuensi rektor asing memimpin PTN. Yang pasti, kata Puan, pemerintah Presiden Joko Widodo yang fokus dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) pada lima tahun mendatang.

“Ini mau kami lihat. Yang pasti ke depan itu fokus pemerintah adalah SDM yang lebih unggul, sumber daya manusia Indonesia yang lebih berdaya dan bisa mempunyai kompetensi lebih baik. Ya bagaimana menuju ke arah sana,” tuturnya.(JR)

 

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan