Breaking News

Dukung Penataan Sektor Maritim dan Kelautan, Nelayan Diminta Tenang Hadapi Pemilu 2019

Dukung Penataan Sektor Maritim dan Kelautan, Nelayan Diminta Tenang Hadapi Pemilu 2019.

Untuk membuktikan kinerja sektor maritim dan kelautan, pemerintah diminta segera melakukan penataan dan mewujudkannya sebelum Pemilu 2019. Nelayan pun diminta bersikap tenang menyikapi persoalan dan kondisi nasional jelang Pemilu 2019.

Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI) Rusdianto Samawa menyampaikan, jelang Pemilu 2019, persoalan nelayan menjadi salah satu sorotan utama. Persoalan itu bisa menjadi modal meraup suara dan bisa juga menjadi bumerang, tergantung bagaimana menyikapinya.

“Karena itu, kita meminta kepada nelayan Indonesia agar tetap dalam keadaan tenang, aman, damai menghadapu Pemilu 2019, sehingga tercipta demokrasi yang sehat,” tutur Rusdianto Samawa, Selasa (06/11/2018).

Rusdianto mengatakan, dalam 4 tahun perjalanan pemerintahan Joko Widodo, Pemerintah Pusat menempatkan pembangunan maritim sebagai salah satu prioritas program kerja nasional.

Tujuan dan sasarannya, yakni pengembangan ekonomi maritim, perikanan dan kelautan bisa dimanfaatkan sumber daya kelautan, tersedianya data dan informasi sumber daya kelautan terintegrasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, terwujudnya tol laut dan upaya meningkatkan pelayanan angkutan laut dan konektivitasnya.

Menurut dia, peran strategis pemerintah dalam kebijakan poros maritim, yakni memperlancar rantai konektivitas serta jalur distribusi logistik di berbagai kepulauan Indonesia.

“Terutama prioritas pembangunan pelabuhan utama dan pendukung tol laut di wilayah timur Indonesia, seperti Pulau Sumbawa dan Nusa Tenggara Timur, “ ujar Rusdianto.

Dia mengingatkan, target tol laut di wilayah Timur Indonesia adalah untuk peningkatan perdagangan antar pulau, termasuk aktivitas bongkar muat.

“Menjadi pendukung utama sektor perdagangan dimana sektor ini merupakan unggulan Pulau Sumbawa, sekaligus sektor yang memiliki keterkaitan erat dengan sektor industri dan pengolahan hasil pertanian,” ujarnya.

Bagaimana pun, lanjut dia, optimalisasi sektor kelautan dan perikanan sangat perlu bagi nelayan mendukung pemerintah sepenuhnya untuk mengalokasikan anggaran yang cukup besar bagi sektor kelautan.

Di antaranya untuk pengembangan dan penambahan infrastruktur utama perikanan laut, seperti Tempat Pelelangan Ikan (TPI) bagi nelayan, pangkalan pendaratan ikan untuk Kabupaten, pelabuhan perikanan pantai untuk Provinsi dan pelabuhan perikanan nusantara (milik pusat).

Khusus untuk Wilayah Indonesia Timur, lanjutnya, dia mengingatkan pemerintah agar melakukan persamaan hak, dengan pembangunan infrastruktur utama dalam penyediaan sarana pendukung seperti, SPBU nelayan, teknologi pendukung nelayan, bantuan alat tangkap, bantuan mesin kapal, bantuan kapal dan pengembangan industri pengolahan hasil laut.

“Tujuan utama mengembangkan sektor kelautan yakni peningkatan kesejahteraan bagi nelayan,” katanya.

Menurut Rusdianto, salah satu cara meningkatkan kesejahteraan nelayan dapat diukur melalui Nilai Tukar Nelayan (NTP) yang memperlihatkan tingkat kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan nelayan di pedesaan pesisir, terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi perikanan tangkap.

Penataan dan pengaturan teknologi penangkapan ikan dengan menerapkan secara bertahap dan per cluster, lanjutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu diingatkan untuk tetap mengatur, membatasi dan mengawasi alat tangkap nelayan yang bisa menyebabkan over fishing (kelebihan penangkapan).

Artinya, proses pelarangan, membatasi dan mengatur itu berdasarkan cluster, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya illegal fishing.

“Karena alat tangkap nelayan dimasing-masing daerah berbeda-berbeda dalam kategori Pukat Tarik dan Pukat Hela, sepeti di Pulau Jawa ada Cantrang, Pulau Sumbawa ada Gillnet dan Jala, daerah Bengkulu ada Terol dan Kepulauan Riau serta wilayah Banten sekitarnya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Nelayan Indonesia (LBHNI) dan Masyarakat Lobster Indonesia (MaLobi), Khaeruddin Sateluk mengingatkan, Pemerintah juga harus fokus pada pemberian perlindungan terhadap hak-hak nelayan, seperti hak mendapat perlindungan hukum di laut, program perlindungan nelayan melalui bantuan asuransi nelayan.

“Keuntungan bagi nelayan antara lain, dibayarkan preminya oleh pemerintah pusat, memperoleh santunan baik karena kecelakaan atau kematian,” ujar Khaeruddin.

Dia juga mendorong dan mendukung KKP agar terus menertibkan usaha Industri dalam proses pengurusan SIPI bagi nelayan di bawah kendali perusahaan yang sering bermasalah dari sisi pajak dan retribusinya. “Itu harus ditertibkan, misalnya di Bali yang sering terjadi,” terangnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*