Dugaan Praktik Prostitusi, Sebanyak 144 Orang Tanpa Busana Ditangkap Resmob di Atlantis Gym and Sauna Jakarta Utara, Foto dan Video Bugil Beredar, Aparat Jangan Diskriminatif Dong

Dugaan Praktik Prostitusi, Sebanyak 144 Orang Tanpa Busana Ditangkap Resmob di Atlantis Gym and Sauna Jakarta Utara, Foto dan Video Bugil Beredar, Aparat Jangan Diskriminatif Dong.

Penangkapan terhadap 144 orang di Atlantis Gym and Sauna, Jakarta Utara, atas dugaan praktik prostitusi, dikumpulkan dalam keadaan telanjang bulat dalam satu ruangan selama sekitar 10 jam. Kemudian, beredar foto-foto penangkapan dan video 144 orang yang ditangkap itu dalam kondisi tanpa busana.

 

Kalangan aktivis pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) menilai, pihak Resmob Polres Jakarta Utara yang melakukan penangkapan dan mengumpulkan dalam satu ruangan tanpa busana, telah bertindak diskriminatif. Selain dibiarkan berada dalam satu ruangan selama 10 jam tanpa dikasih makan, beredarnya foto-foto dan video tanpa busana atas penangkapan itu menunjukkan ada dugaan tindakan diskriminatif yang dilakukan aparat.

 

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, Ricky Gunawan mengatakan, kejadian tersebut sudah melanggar hak dan privasi mereka yang ditangkap.

 

Dia menyebut, tindakan aparat kepolisian itu tidak manusiawi dan melanggar hak privasi ratusan orang tersebut. “Apalagi mereka saat dibawa ke Polres Jakut dalam kondisi telanjang atau berpakaian seadanya. Kemudian foto dan video yang disebar itu menebar ancaman dan kebencian di masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Selasa (23/05/2017).

 

Selain perlakuan tak layak pada ratusan orang tersebut, pihak Polres Jakarta Utara dinilai tidak kooperatif pada tim kuasa hukum korban. Bahkan ada tindak kekerasan psikis dan verbal selama rangkaian pemeriksaan. Menurut Ricky, situasi itu jelas melanggar asas keadilan bagi setiap orang yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana.

 

“Bayangkan, sebanyak 141 orang ditaruh dalam satu ruangan tertutup, tidak diberi makan (sejak ditangkap) hingga pagi hari, lebih dari 10 jam mereka disitu,” katanya.

 

Dia menambahkan, pasal yang dikenakan yakni Undang Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang dinilai multitafsir dan mengintervensi hak privasi warga. Apalagi peristiwa yang terjadi pada 141 orang tersebut berada di ruang tertutup dan tidak mengganggu publik.

 

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Yati Andriani mengatakan, praktik persekusi yang diarahkan kepada minoritas seksual dan kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender, interseks dan queer (LGBTIQ) LGBTIQ kembali menguat.

 

Penangkapan sebanyak 140-an orang di klub Atlantis Jakarta hingga rencana penerapan vonis sebanyak 85 kali pencambukan masing-masing kepada satu pasangan gay di Aceh dalam waktu dekat adalah bentuk politisasi terhadap hukum itu sendiri.

 

“Diskriminasi musiman ini tak ubahnya muncul dan digunakan oleh aparat penegak hukum ketika simbol dari penegakan hukum di Indonesia tengah mengalami banyak kecacatan akhir-akhir ini,” katanya.

 

KontraS mengingatkan, Pasal 2 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) telah menegaskan bahwa negara harus menghormati dan memastikan bahwa hak-hak sipil dan politik harus dinikmati oleh segenap warga negara, tanpa ada pembedaan atas dasar salah satunya adalah orientasi seks. Pasal 26 dari instrumen yang sama turut menegaskan bahwa negara harus memastikan ruang kesetaraan di mata hukum dan perlindungan hukum yang setara.

 

Isu perlindungan, pencegahan, penghapusan hukum yang diskriminatif, larangan diskriminasi, dan jaminan agar ragam kelompok identitas seksual ini juga harus menjadi kewajiban inti dari pemerintah Indonesia.

 

“Jika tidak, maka perluasan kebencian potensial juga akan menggunakan instrumen keragaman identitas seksual, setelah isu agama dan ideologi komunisme telah dipolitisasi sedemikian rupa untuk kepentingan elite politik, yang tentu saja anti HAM, anti akuntabilitas, dan anti kesetaraan,” ujar Yati.

 

Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM yang juga Pelapor Khusus Pemenuhan Kelompok Minoritas, Muhammad Nurkhoiron, mengatakan pihaknya menyesalkan aksi penangkapan 144 orang oleh Resmob Polres Jakarta Utara di Atlantis Gym and Sauna yang diduga melakukan praktik prostitusi.

 

“Menurut aduan yang kami terima, korban digerebek, ditangkap, dan digiring menuju Polres Jakarta Utara dengan ditelanjangi dan dimasukkan ke dalam bus angkutan kota,” katanya.

 

Tak hanya itu, meski telah didampingi oleh kuasa hukum dari, para korban tetap diperlakukan secara sewenang-wenang oleh kepolisian dengan memotret para korban dalam kondisi tidak berbusana dan kemudian menyebarkan foto tersebut secara viral melalui pesan singkat, media sosial, maupun pemberitaan.

 

“Tindakan kepolisian ini merupakan penyalahgunaan kekuasaan secara berlebihan, tidak menghormati hak asasi manusia dan mengesampingkan asas praduga tak bersalah yang seharusnya dihormati dalam proses penegakan hukum,” sebutnya.

 

Komnas HAM sendiri menegaskan, penangkapan secara sewenang-wenang yang disertai dengan penelanjangan busana bertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, UU 39/1999 tentang HAM, Kovenan Internasional Hak-hak Sipil Politik dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Keji, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia melalui UU no. 5 Tahun 1998 khususnya soal hak atas privasi, hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang keji, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

 

Oleh sebab itu, Komnas HAM, lanjut Nurkhoiron, meminta agar Kepolisian Republik Indonesia c.q. Polres Jakarta Utara agar dapat menghormati hak asasi manusia pada saat melakukan proses hukum terhadap kelompok minoritas dengan orientasi seksual yang berbeda, menaati konvensi anti penyiksaan untuk diimplementasikan dalam tugas sehari-hari kepolisian, dan tidak menyebarluaskan foto/data/informasi pribadi korban yang dapat menurunkan martabat kemanusiaan.

 

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara AKBP Nasriadi menyangkal tuduhan bahwa polisi menggelandang dengan menelanjangi para pelaku pesta gay.

 

“Sudah pakai ini (celana). Rapi, karena kita harus cepat, mereka ke sana itu harus telanjang. Hanya dikasih handuk saja. Baju mereka ada di loker,” ujarnya.

 

Nasriadi mengungkapkan saat tertangkap, memang sudah dalam keadaan tanpa pakaian. Mereka tidak menangkap aktivitas melakukan hubungan seksual, hanya saja tertangkap basah, beberapa orang sedang menari telanjang.

 

“Saat kita ke atas, kita tak menangkap tangan sedang melakukan hubungan homoseskual. Artinya mereka hanya telanjang, kaget, tapi tak menemukan tertangkap tangan. Tapi yang striptise itu tertangkap tangan,” katanya. Sebanyak 126 dari 144 orang yang digrebek sudah dibebaskan karena terbukti tidak ikut serta melakukan pelanggaran.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*