Dugaan Penyelewengan Marak, KPK Diminta Audit Investigasi Pengelolaan Keuangan BUMD

Dugaan Penyelewengan Marak, KPK Diminta Audit Investigasi Pengelolaan Keuangan BUMD.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera turun tangan melakukan audit investigasi terhadap pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti yang terjadi pada Yayasan Unipa.

 

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mengatakan, Yayasan Unipa adalah BUMD yang semula didirikan oleh Pemda Sikka atas Persetujuan DPRD Sikka berdasarkan Akta Notaris No. 5 Tahun 2003 dengan nama “Lembaga Pendidikan Tinggi Nusa Nipa”.

 

Kemudian, lanjutnya, nama Lembaga Pendidikan Tinggi Nusa Nipa ini diubah lagi menjadi “Yayasan Pendidikan Tinggi Nusa Nipa” dengan Akta Perubahan No. 21 Tahun 2004.

 

Dia mengatakan, tanpa ada persetujuan dari Pemda Sikka dan DPRD Sikka dengan tujuan untuk memutuskan status pemilikan Pemda Sikka yang pada awalnya menghibahkan dana sebesar  Rp. 2 miliar dan fasilitas Gedung Kampus dan lain-lain, untuk kegiatan perkuliahan.

 

“Karena itu KPK mesti turun tangan melakukan audit investigasi akan hal ini,” tutur Petrus, dalam keterangan persnya, Selasa (26/06/2018).

 

Dituturkan dia, sebagai BUMD yang berbentuk yayasan dengan modal pendirian dan pembangunan seluruh fasilitas kampus merupakan kekayaan milik Pemda Sikka yang dipisahkan, maka Yayasan Nusa Nipa 100% adalah milik Pemda Sikka.

 

“Oleh karena itu penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan Yayasan Nusa Nipa yang terjadi selama ini, apalagi tidak ada kontrol yang efektif, baik dari internal melalui organ Pengawas Yayasan maupun eksternal melalui DPRD Sikka, maka penyimpangan dan penyahgunaan keuangan Yayasan dapat dikualifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi,” tutur Petrus.

 

Kenyataannya, kata dia, pengelolaan keuangan Yayasan NUSA NIPA selama ini tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada Pemda selaku pemilik dan DPRD Sikka. Hal itu berlangsung selama puluhan tahun.

 

Maka, lanjut dia, cukup beralasan  untuk membawa masalah ini ke KPK agar melakukan penyelidikan dugaan korupsi yang diduga dilakukan oleh organ Pembina dan Pengurus Yayasan Nusa Nipa.

 

“Termasuk agar dilakukan Audit Investigatif guna menentukan apakah ada perbuatan melawan hukum dan berapa jumlah kerugian negara/daerah yang dialami oleh Pemda Sikka,” katanya.

 

Dia mengatakan, sebagai BUMDS seharusnya Yayasan Nusa Nipa dikelola secara profesional dan transparan.

 

Petrus melanjutkan, dana yang dikelola Yayasan Nusa Nipa bersumber dari APBD.

 

“Namun anehnya malah dikelola secara swasta murni oleh Alexander Longginus dan Sabinus Nabu. Seakan-akan Pemda Sikka bukanlah pemilik Yayasan,” ujarnya.

 

Dia menjelaskan, ada sebuah dokumen autentik telah membuka tabir “pemutusan hubungan Yayasan Nusa Nipa dengan Pemda Sikka,  yang dilakukan secara nekad oleh Alexander Longginus saat berpidato dalam sebuah forum rapat resmi, bahwa “dengan terbentuknya Yayasan Nusa Nipa, maka hubungan hukum antara Pemda dengan Yayasan sudah tidak ada lagi dan Pemda tidak lagi sebagai pemilik Yayasan”

 

“Dokumen itu bisa dijadikan salah satu barang bukti untuk KPK,” katanya.

 

Selain itu, dia melanjutkan, telah terjadi anomali struktur Organisasi Yayasan Nusa Nipa, karena Alexander Longinus dan Joseph Ansar Rera ketika menjabat Bupati dan Wakil Bupati Sikka 2003-2008, merangkap sebagai Pendiri dan Pembina Yayasan Nusa Nipa secara ex-officio.

 

“Namun demikian ketika tidak lagi menjabat Bupati dan Wakil Bupati Sikka, jabatan Pembina itu tidak dialihkan kepada Bupati dan Wakil Bupati Sikka selanjutnya,” katanya.

 

Dikatakan Petrus, jabatan Pembina yang secara ex-officio itu dijabat terus secara abadi oleh Alexander Longginus dan Joseph Ansar Rera hingga.

 

“Akibatnya Pemda dan DPRD SIKKA dibuat tidak berdaya menghadapi kedigdayaan gurita  KKN ala Yayasan Nusa Nipa,” ujarnya.

 

Selain jabatan Pembina, juga jabatan Ketua Yayasan Nusa Nipa dijabat secara abadi oleh Sabinus Nabu sejak tahun 2004 sampai sekarang.

 

Sementara organ Pengawas nyaris tak terdengar menjalankan fungsinya hingga pada akhirnya 3 dari 4 orang Pengawas sudah meninggal dan hanya 1 (satu) orang Pengawas yang masih hidup yaitu Simplisius Juvenalis.

 

“Itupun tidak pernah mendapatkan akses untuk menjalankan tugasnya,” ujar Petrus.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*