Dugaan Penganiayaan Pihak PT Toba Pulp Lestari Tak Kunjung Diusut, Masyarakat Adat Kembali Gelar Aksi Massa Suarakan Hentikan Kriminalisasi

Dugaan Penganiayaan Pihak PT Toba Pulp Lestari Tak Kunjung Diusut, Masyarakat Adat Kembali Gelar Aksi Massa Suarakan Hentikan Kriminalisasi. Aliansi Mahasiswa Masyarakat Adat (AMMA) menggelar aksi massa Hentikan Kriminalisai Terhadap Masyarakat Adat, di depan Pengadilan Negeri Simalungun (PN Simalungun) bertepatan dengan agenda Sidang Keenam terhadap dua warga Masyarakat Adat Sihaporas yang dikriminaliasi yakni Jonny Ambarita dan Thomson Ambarita, pada Senin, 20 Januari 2020.
Dugaan Penganiayaan Pihak PT Toba Pulp Lestari Tak Kunjung Diusut, Masyarakat Adat Kembali Gelar Aksi Massa Suarakan Hentikan Kriminalisasi. Aliansi Mahasiswa Masyarakat Adat (AMMA) menggelar aksi massa Hentikan Kriminalisai Terhadap Masyarakat Adat, di depan Pengadilan Negeri Simalungun (PN Simalungun) bertepatan dengan agenda Sidang Keenam terhadap dua warga Masyarakat Adat Sihaporas yang dikriminaliasi yakni Jonny Ambarita dan Thomson Ambarita, pada Senin, 20 Januari 2020.

Dugaan kriminalisasi terhadap sejumlah masyarakat adat tidak kunjung diselesaikan. Aliansi Mahasiswa Masyarakat Adat (AMMA) di Sumatera Utara kembali menyuarakan agar dihentikannya kriminaliasi terhadap Masyarakat Adat.

Hal itu disuarakan Aliansi yang terdiri dari elemen Masyarakat Adat Ompu Mamontang Laut Sihaporas, Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan Dolok Parmonangan, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Sahabat Lingkungan (Saling), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) Tano Batak,  Satma PP yang berada di wilayah Pematangsiantar dan Simalungun bersama organisasi masyarakat sipil lainnya.




Mereka menggelar aksi massa Hentikan Kriminalisai Terhadap Masyarakat Adat, di depan Pengadilan Negeri (PN Simalungun) bertepatan dengan agenda Sidang Keenam terhadap dua warga Masyarakat Adat Sihaporas yang dikriminaliasi yakni Jonny Ambarita dan Thomson Ambarita, pada Senin, 20 Januari 2020. Agenda persidangan kali itu adalah, keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Jurubicara Aliansi Mahasiswa Masyarakat Adat (AMMA) di Sumatera Utara, Agus Simamora menyampaikan, hingga saat ini, banyak konflik agraria di Sumatera Utara yang memposisikan petani, buruh tani, masyarakat adat, dan kelompok lainnya sebagai korban.

Lebih lanjut, Agus yang merupakan aktivis AMAN Tano Batak itu melanjutkan, tanah-tanah petani, wilayah adat, hutan adat milik masyarakat adat pun telah menjadi objek konsesi perusahan perkebunan dan hutan tanaman industri.




“Hal ini seolah terus dibiarkan oleh Negara. Rakyatnya menjadi korban perampasan lahan. Bahkan habisnya konsesi perkebunan tidak serta merta menjadikan tanah yang menjadi objek konflik tersebut bisa dikuasai petani dan masyarakat adat,” tutur Agus Simamora, Rabu (22/01/2020).

Dia menegaskan, protes dan tuntutan pengembalian wilayah adat yang dilakukan oleh masyarakat adat masih sering berujung kriminalisasi. Mereka mempersoalkan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Inti Indorayon Utama (IIU) yang kini menjadi PT Toba Pulp Lestari (PT TPL), yang telah menghancurkan hutan adat.

“Sehingga, ketika Masyarakat Adat bercocok tanam di wilayah adatnya, seringkali pihak sekuriti dari perusahaan menghalang-halangi, hingga berujung bentrok dan berujung kriminalisasi yang memposisikan Masyarakat Adat sebagai korban. Seperti yang dialami oleh Masyarakat adat Sihaporas di Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun,” tuturnya.




Dia melanjutkan, pada 16 September 2019, saat Masyarakat Adat sedang berladang di wilayah adatnya, pihak keamanan perusahaan mendesak warga berhenti berladang di wilayah adat yang diklaim masuk konsesi perusahaan PT TPL.

Bentrok dan tindakan saling pukul pun tidak dapat dihindarkan. Pihak Perusahaan dan Masyarakat Adat pun saling melaporkan kejadian ke pihak Kepolisian.

“Masyarakat adat melaporkan penganiayaan terhadap masyarakat adat dan balita yang turut menjadi korban saat kejadian tidak disidik Aparat Kepolisian,” jelasnya.




Anehnya, lanjut Agus, pihak Kepolisian justru melakukan penahanan terhadap Thomson Ambarita dan Jonny Ambarita atas laporan PT TPL yang mengadu dugaan penganiayaan orang atau benda.

“Keduanya ditangkap saat Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Thomson Ambarita dan Jonny Ambarita selaku Pelapor dan Saksi terkait tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Humas Perusahaan,” bebernya.

Ditetapkannya Jonny Ambarita dan Thomson Ambarita sebagai tersangka adalah korban kriminalisasi. Thomson Ambarita telah ditetapkan sebagai tersangka atas Laporan Polisi No. Pol. LP/226/IX/2019/SU/Simal tanggal 16 September 2019. Dan berujung pada penetapan Tersangka dan Penangkapan terhadap Jonny Ambarita berdasarkan surat Perintah Penangkapan No. Pol.: Sip. Kap/149/IX/2019/Reskrim bertanggal 24 September 2019.




Thomson Ambarita dan Surat Perintah Penangkapan No. Pol.: Sip. Kap/150/IX/2019/Reskrim tanggal 23 September 2019 atas nama Joni Ambarita yang dilakukan oleh Penyidik Reskrim Polres Simalungun IPTU B HENGKY B SIAHAAN, SH berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Dik /375/IX/2019/Reskrim tanggal 18 Semtember 2019.

Penetapan tersangka dan penangkapan tehadap Thomson Ambarita dan Jonny Ambarita tersebut memperlihatkan bahwa Laporan Polisi No. Pol. LP/226/IX/2019/SU/Simal tanggal 16 September 2019, yang dilaporkan oleh Bahara Sibuea, dkk, sangat cepat diproses oleh penyidik Polres Simalungun.

Menurut Agus Simamora, hal itu berbanding terbalik dengan lambannya penanganan Laporan Polisi No.: STPL/84/IX/2019 tanggal 18 September 2019 yang dilaporkan oleh Thomson Ambarita sebagai korban dan Bahara Sibuea sebagai Pelaku Penganiayaan.




“Hingga saat ini, laporan Thomson Ambarita masih belum dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan. Bahara Sibuea, bagian Humas PT TPL bersama sekuriti, yang dilaporkan melakukan pemukulan, belum ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan Tindak Pidana penganiayaan terhadap Thomson Ambarita. Meskipun 2 alat bukti sudah terpenuhi unsurnya,” jelasnya.

Dua alat bukti itu, lanjut Agus, pertama, berdasarkan hasil Visum et Revertum, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tuan Rondahaim Pematang Raya, Simalungun dan hasil rekam medik yang dikeluarkan UPDT Puskesmas Pematang Sidamanik.

“Dari hasil yang dikeluarkan kedua institusi kesehatan itu, telah ditemukan adanya luka lebam di punggung Thomson Ambarita akibat pukulan benda tumpul,” jelas Agus.




Kedua, hasil pemeriksan saksi korban Thomson Ambarita dan saksi-saksi lain yang melihat  peristiwa tindak pidana tersebut secara langsung. Hal-hal tersebut semakin menguatkan bahwa Humas PT TPL bersama sekuriti, telah melakukan tindak pidana penganiyaan terhadap Thomson Ambarita.

Dan pada tanggal 2 Desember 2019 telah berlangsung sidang perdana Jonny Ambarita dan Thomson Ambarita atas penyidikan laporan Humas PT TPL.

“Akan tetapi tidak adanya keterbukaan informasi yang jelas mengenai waktu pelaksanaan persidangan sehingga membuat pihak keluarga dari Jonny Ambarita dan Thomson Ambarita tidak bisa melihat dan memberi dukungan moril kepada keluarganya yang akan disidang,” tuturnya.




Senada dengan Agus, Jurubicara AMMA lainnya, dari PMKRI, Edi Sidauruk kembali menyuarakan dan bergerak melakukan aksi massa menuntut agar kriminaliasi terhadap masyarakat adat segera dihentikan.

“Mendesak Pengadilan Negeri Simalungun Membebaskan Jonny Ambarita dan Thomson Ambarita,” tegas Edi.

Selain itu, massa juga mendesak Polres Simalungun untuk segera menangkap Humas PT TPL Bahara Sibuea, atas laporan Thomson Ambarita atas dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Bahara Sibuea. Laporannya pada tanggal 16 Septemteber 2019 yang terjadi di Buntu Pangaturan Desa Sihaporas sekitar jam 11. 30 WIB, berdasarkan Laporan Polisi No.: STPL/84/IX/2019 tanggal 18 September 2019.




“Pelaku penganiayaan sebenarnya yakni dari PT TPL, Bahara Sibuea dan kawan-kawannya harus segera ditangkap dan diusut,” ujar Edi.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*