Dugaan Pemalsuan Surat Keterangan Hak Garap, Pengusaha Dilaporkan Ke Polda Banten

Dugaan Pemalsuan Surat Keterangan Hak Garap, Pengusaha Dilaporkan Ke Polda Banten. - Foto: Kuasa Hukum PT Farika Steel, Hartono Tanuwidjaja.(Ist)
Dugaan Pemalsuan Surat Keterangan Hak Garap, Pengusaha Dilaporkan Ke Polda Banten. - Foto: Kuasa Hukum PT Farika Steel, Hartono Tanuwidjaja.(Ist)

Pengusaha dilaporkan ke Polda Banten atas dugaan pemalsuan Surat Keterangan Hak Garap, Kamis (24/09/2020).

Pengusaha yang dilaporkan itu dua orang. Yakni Direktur Utama PT Bandar Bakau Jaya (PT BBJ) Jakis Djakaria bersama Jeffry Djakaria dan Gunawan bin Dana.

Yang melaporkan para pengusaha itu ke Polda Banten adalah PT Farika Steel. Kuasa Hukum PT Farika Steel, Hartono Tanuwidjaja dan Harun JC Sihotang, yang melaporkan menyampaikan, pelaporan dilakukan atas dugaan menggunakan Surat Keterangan Menggarap yang palsu dan Surat Pernyataan Pelimpahan Hak Garap. Laporan telah dilakukan ke Kepolisian Daerah (Polda) Banten.

Direktur Utama PT BBJ memberikan surat keterangan menggarap palsu dan surat pernyataan pelimpahan Hak Garap yang tidak benar dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang, Banten dengan kode T 1-5 pada 16 Desember 2019.

Hartono Tanuwidjaja menyampaikan, saksi mengaku dalam persidangan tidak merasa pernah menandatangi surat tersebut antara Gunawan dan PT Bandar Bakau Jaya nomor registrasi 590/033/Pemt tanggal 10 Agustus 2015.

Surat keterangan palsu yang diberikan oleh kedua Direktur Utama PT BBJ tersebut diduga untuk menghentikan proyek reklamasi yang sedang dijalankan oleh PT Farika Steel.

“Tujuannya agar menghentikan kegiatan di atas lahan reklamasi milik klien kami. Atas kejadian tersebut PT Farika Steel mengalami kerugian berupa tertundanya penerbitan hak penggunaan lahan,” ujar Hartono.

Dugaan Pemalsuan Surat Keterangan Hak Garap, Pengusaha Dilaporkan Ke Polda Banten. - Foto: Kuasa Hukum PT Farika Steel, Hartono Tanuwidjaja.(Ist)
Dugaan Pemalsuan Surat Keterangan Hak Garap, Pengusaha Dilaporkan Ke Polda Banten. – Foto: Kuasa Hukum PT Farika Steel, Hartono Tanuwidjaja.(Ist)

Sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang mengabulkan gugatan PT Farika Steel, terhadap Kepala Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang, Banten, terkait pengalihan hak atas tanah garapan seluas 20.000 m2.

Hartono Tanuwidjaja mengungkapkan bahwa Kades Margagiri telah membuat surat Nomor 400/71/DS.2007/Sekr/2019 tanggal 20 November 2019 yang ternyata melanggar asas kepastian hukum.

Dia mengatakan, sebelumnya, Camat Bojonegara sendiri telah menerbitkan surat keterangan Nomor 590/117/Kec.Boj/IV/2014 tanggal 10 April 2014.

Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa tanah garapan yang diakui sebagai hak garapan Gunawan bin Dana Cs tidak benar adanya atau fiktif.

Dengan demikian, surat keterangan hak garapan Nomor 590/Pemt/DS-193/070/1999 tanggal 1 Juli 1999 yang dimiliki Gunawan Cs tidak berlaku dan tak dapat dipergunakan.

Bahkan, Ketua Majelis Hakim PTUN Serang, Elfiany yang didampingi Hakim Anggota Metha Sandra Merly Lengkong bersama Andi Fahmi Azis mengatakan dalam putusannya bahwa Surat Keterangan Hak Garapan Nomor 590/Pemt/DS-193/070/1999 tanggal 1 Juli 1999 telah melanggar salah satu asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas keterbukaan dan transparansi, asas melayani masyarakat secara jujur dan tidak diskriminatif.(Nando)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan