Dugaan Korupsi Pengelolaan Tanah Negara, Kepala BPN Kabupaten Serang Dilaporkan ke KPK

Dugaan Korupsi Pengelolaan Tanah Negara, Kepala BPN Kabupaten Serang Dilaporkan ke KPK

- in HUKUM
24
0
Dugaan Korupsi Pengelolaan Tanah Negara, Kepala BPN Kabupaten Serang Dilaporkan ke KPK. – Foto: Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Serang, Teguh Wieyana.(Net)Dugaan Korupsi Pengelolaan Tanah Negara, Kepala BPN Kabupaten Serang Dilaporkan ke KPK. – Foto: Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Serang, Teguh Wieyana.(Net)

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Serang, Teguh Wieyana dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaporan itu dilakukan oleh PT Farika Steel.

Laporan tersebut dilakukan atas dugaan penyalahgunaan jabatan dalam dalam mengelola tanah negara di Kabupaten Serang, Banten seluas kurang lebih 20.000 meter persegi.

Kuasa Hukum PT Farika Steel, Hartono Tanuwidjaja menerangkan, tanah seluas 20 ribu meter persegi tersebut merupakan tanah reklamasi laut di Desa Margagiri, Kabupaten Serang, yang mempunyai ijin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serang.

“Klien kami PT Farika Steel merupakan pihak yang melakukan proses reklamasi laut di Desa Margagiri, Kabupaten Bojonegar, Serang Banten seluas kurang lebih 20 ribu meter persegi. Sesuai dengan keberadaan SK Perizinan perjanjian kerja sama yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Serang,” ungkap Hartono, di kantornya, Jalan Suryopranoto, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2020).

Bupati Kabupaten Serang juga sudah melakukan penandatanganan surat kerja sama kepada PT Farika Steel dengan Nomor 593.6/Perj.180-Huk/2013 dan nomor 018/PK.HPL/FS/VII/2013 untuk pembangunan industri di atas tanah reklamasi tersebut.

Hartono melanjutkan, perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Serang dengan PT Farika Steel tentang pemanfaatan tanah hasil reklamasi laut untuk pembangunan pabrik pipa dan pengolahan beton jadi dan dermaga khusus serta fasilitas penunjang lainya di Desa Margagiri itu.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Serang telah mengeluarkan surat ijin dengan Nomor 593/Kep.795-HUK.BPTMP/2014 tentang pemberian ijin pembangunan di lokasi reklamasi laut tersebut.

Namun, lanjut Hartono, secara tiba-tiba Kantor Pertanahan Kabupaten Serang mengeluarkan Surat Penundaan Permohonan Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kabupaten Serang dengan Nomor 500.12/678-36.04/IV/2020.

“Untuk itu kami melaporkan Kepala Kantor BPN ke KPK. Dan meminta agar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang diawasi dan ditindak tegas. Atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan berupaya untuk menghilangkan Aset Tanah Negara,” ujar Hartono.

Selain itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang juga mengeluarkan surat pernyataan pelimpahan garapan dengan nomor 590/033/Pemt pada tanggal 25 Agustus 2015 yang menyertakan kuitansi pembayaran ganti rugi garapan bernilai miliaran rupiah dari warga Desa Margagiri Kabupaten Serang.

Bahkan, lanjutnya, kliennya tersebut sudah pernah menggugat Kepala Desa Margagiri dan PT Bandar Bakau Jaya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang pada tahun 2019 dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) 2020.

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan Nomor 216/B/2020/PT.TUN.JKT tanggal 16 September 2020 sudah sangat jelas disebutkan bahwa tanah yang dicantumkan dalam surat keterangan hak garapan tersebut yang menjadi objek sengketa adalah tanah negara.(Nando)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like