Dugaan Korupsi Pengadaan Seragam Apel Siaga KONI di Kemenpora, Dua Saksi Sudah Digarap Jaksa

Dugaan Korupsi Pengadaan Seragam Apel Siaga KONI di Kemenpora, Dua Saksi Sudah Digarap Jaksa.
Dugaan Korupsi Pengadaan Seragam Apel Siaga KONI di Kemenpora, Dua Saksi Sudah Digarap Jaksa.

Dua orang saksi dipanggil dan diperiksa penyidik Kejaksaan Agung untuk mendalami dugaan korupsi pengadaan seragam apel siaga Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tahun 2017.

Kedua saksi itu adalah Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di KONI Pusat Badrutaman dan Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di KONI Pusat tahun 2017 Dwi Ratna Yudha.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) Mukri menuturkan, pemeriksaan terhadap keduanya telah dilakukan  oleh Tim Jaksa Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung pada Selasa,17 Desember 2019.

“Dugaan kerugian Negara dalam pengadaan itu mencapai Rp 3 miliar 100 juta,”ujar Mukri, Rabu (18/12/2019).

Kasus ini bermula pada tahun 2017. KONI Pusat mengajukan Proposal Dana Bantuan kepada Kemenpora sebesar Rp25 miliar untuk pengawasan dan pendampingan (Wasping) pada persiapan Sea Games 2018.

“Dana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya,”ujar Mukri yang baru saja ditugaskan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah (Kajati Kalteng) itu.

Adapun perincian dana itu adalah, sebanyak Rp 6,5 miliar digunakan secara pribadi oleh Sekjen KONI.

Sebanyak Rp 6,3 miliar diambil kembali oleh Kemenpora untuk dipergunakan pada saat Reimbursement kegiatan Kemenpora dan membuat pertanggung jawaban secara fiktif.

Selanjutnya, sebanyak Rp 1,6 miliar digunakan untuk membayar BPJS dan honor-honor KONI di tahun 2018.

Dan sebanyak Rp 3,1 miliar dipergunakan untuk pengadaan seragam apel siaga KONI yang pelaksanaan pengadaan seragamnya tanpa melalui prosedur yang berlaku.

Pengadaannya tidak merujuk pada Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 61A tahun 2017 di Lingkungan KONI yang menyatakan pengadaan barang dengan nilai barang di atas Rp200 juta dilakukan dengan metode pemilihan/penawaran. “Namun dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung oleh Koni Pusat,”tutup Mukri.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan