Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali membuat ulah yang mencoreng wajah Indonesia. Dari sekian banyak persoalan, kini DPR saling berebut untuk memiliki mitra kerja di DPR.
Pengamat Sosial Politik Ferdinand Hutahaean mengatakan, tarik menarik antara Komisi VI dengan Komisi XI DPR RI yang berupa perebutan mitra kerja, sangat memalukan.
“Lembaga DPR ini sangat memalukan. Perebutan mitra kerja harus dihentikan. Polemik yang terjadi di internal DPR sudah sangat banyak, dan membuat lembaga negara ini kurang baik kinerjanya dalam mengawasi pemerintah,” ujar Ferdinand di Jakarta, Jumat (22/04/2016).
Menurut Ferdinand yang juga Direktur Eksekutif Energy Wacth Indonesia (EWI) ini, konflik demi konflik bermunculan di Senayan, hingga melengserkan Setya Novanto dari kursi ketua DPR, yang mana kasus ini tidak jelas ujungnya hingga sekarang. Belum lagi masalah study banding ke luar negeri yang cuma jadi ajang jalan-jalan, serta kasus etika perjalanan para istri anggota DPR ke Jepang yang mengesankan tidak adanya kepedulian mereka terhadap rakyat yang diwakili.
“Citra DPR semakin hari semakin memburuk, dan tidak ada upaya signifikan untuk memperbaiki. Akhirnya anggota DPR yang masih punya nurani juga turut tercoreng karena generalisasi citra buruk DPR. Masih ada anggota DPR yang punya jiwa dan nurani tapi harus turut tenggelam dalam kubangan sistem buruk,” ujar dia.
Pertikaian di Senayan tak kunjung surut. Perseteruan antara Komisi XI dengan Komisi VI pun terjadi. Pertikaian ini bermula dari sebuah surat pimpinan yang menarik mitra kerja Komisi VI hendak dipindah ke Komisi XI.
“Entah apa dasar sesungguhnya dari upaya Komisi XI menarik mitra kerja Komisi VI untuk pindah ke Komisi XI. Ini sangat memalukan, seolah Komisi XI sudah bekerja bagus selama ini dan seolah kurang pekerjaan yang harus ditangani,” ujar Ferdinand.
Padahal, lanjut dia, dengan mitra kerja yang ada, Komisi XI belum menunjukkan kinerja yang baik.
“Kami menduga, dasar sesungguhnya dari upaya Komisi XI ini adalah besarnya dana PMN (Penyertaan Modal Negara) di kementrian BUMN. Komisi XI sepertinya silau melihat PMN yang puluhan triliun, hingga tergiur menariknya ke Komisi XI,” ujarnya.
Tidak ada alasan untuk mengubah rekan kerja atau mitra klerja di DPR. Sejauh ini, mneurut Ferdinand,tidak ada alasan lain kecuali alasan di atas.
“Sangat memalukan dan harus segera dihentikan. Komisi XI jangan ciptakan polemik dan kegaduhan, fokus saja bekerja yang baik dengan mitra kerja yang sudah ada. Tunjukkan kinerja dan perbaiki citra yang rusak,” tutup dia.(JR-1)
